Komisi II DPR RI tengah melakukan revisi Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Revisi tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut rekomendasi Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) DPR RI periode 2004 – 2009 lalu. Panitia angket yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan atas hilangnya hak pilih warga negara dalam dua pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2009, yaitu pemilu legislatif dan pemilu Presiden. Kesimpulan hasil penyelidikan yang dilakukan panitia angket DPT adalah KPU dinilai tidak mampu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih yang menghasilkan DPS serta DPT Pemilu Legislatif 2009 yang tidak akurat. Atas hasil penyelidikan tersebut, panitia angket DPT merekomendasi untuk pemberhentian anggota KPU. Baca entri selengkapnya »
Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu Rekomendasi Revisi UU No. 22 Tahun 2007
Januari 30, 2011Gubernur Dipilih DPRD Dinilai Bukan Solusi Hentikan Kecurangan Pilkada
Januari 11, 2011Jakarta – Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) mensinyalir kecurangan dalam pilkada langsung masih terjadi pada 2010. Meski demikian, bukan berarti pemilihan gubernur oleh DPRD akan menghentikan kecurangan dalam pilkada.
“Tidak tepat kalau kepala daerah dipilih DPRD, karena semangat sekarang ini kan memberikan porsi besar kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya,” ujar peneliti KRHN Veri Junaedi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (20/12/2010). Baca entri selengkapnya »
Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif
Januari 11, 2011Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif
Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2010
Oleh. Veri Junaidi
Democracy is complete only when backed by the rule of law. Without the rule of law it remains fundamentally flawed.
“Thomas Meyer”
KRHN Khawatir Independensi Perwakilan Parpol di KPU – Tribunnews.com
November 16, 2010rakyatmerdeka.co.id – 31 Kepala Daerah Masuk Masa Pensiun
November 7, 2010LSM Desak DPR Selesaikan Revisi UU 22/2007
November 7, 2010http://id.news.yahoo.com/antr/20101104/tpl-lsm-desak-dpr-selesaikan-revisi-uu-2-cc08abe.html
Cetro: Pemilu Berkualitas Jika KPU Terbentuk 2011
November 7, 2010http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=0ca58db367775ccf5a785059c3cb870b&jenis=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b
KUNJUNGAN KERJA Pejabat Negara Diingatkan Harus Punya Kepekaan Sosial
November 7, 2010http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=265539
Revisi Paket UU Politik Harus Selesai pada 2011
November 5, 2010http://cetak.kompas.com/read/2010/11/05/05525753/revisi.paket.uu.politik.harus.selesai.pada.2011