Kegagalan Uji Coba Penanganan Pidana Pemilu

Selasa malam (18/11) kepolisian telah menghentikan penyidikan atas kasus dugaan ijazah palsu Ketua PNI Marhaenisme. Penghentian penyidikan Sukma dilakukan karena tidak cukup bukti untuk dilakukannya penuntutan. Ijazah SMA 3 Jakarta yang diduga dipalsukan tidak ditemukan. Menurut Sukma ijazah itu telah hilang, sedangkan dokumen SMA 3 Jakarta juga tidak ditemukan. Sementara itu, pihak sekolah juga tidak mau memberikan keterangan, apakah telah terjadi pemalsuan ijazah atau justru sebaliknya.

Terdapat informasi yang terputus atas penghentian penyidikan itu. Bahwa penghentian penyidikan lebih dikarenakan berakhirnya waktu penyidikan yang tersedia. UU 10/2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD memberikan waktu penyidikan 14 hari. Kasus Sukmawati ini dilaporkan ke Mabes Polri tanggal 5 Nopember lalu. Berarti rabu, 19 Nopember merupakan batas akhir penyidikan, lewat itu kasus menjadi kedaluarsa.

Menjadi mencurigakan ketika tiba-tiba penyidikan kasus dihentikan saat akan berakhirnya waktu penyidikan. Oleh sebab itu dicari cara logis untuk menghentikannya. Jika menggunakan alasan waktu menjadi kurang elegan. Karena alasan lewat waktu telah menjadi sorotan atas ketidakberdayaan kepolisian pada pemilu 2004. Satu-satunya jalan adalah berpegang pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat 3 alasan untuk dapat dilakukan penghentian penyidikan. Pertama, karena tidak terdapat cukup bukti. Kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Dan ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum

Penyelesaian kasus ke depan, perlu kiranya dilakukan koordinasi antar instansi. Penghentian penyidikan kasus sukma tidak sepenuhnya permasalahan prosedural pembuktian. Namun terkait erat dengan managemen waktu penyidikan. Jika sejak awal dilakukan secara serius dan memperhatikan limit waktu yang ada, kendala prosedural dapat diatasi.

Pelajaran Penanganan Kasus
Permasalahan penghentian penyidikan oleh kepolisian juga harus dilihat secara komprehensif. Tidak hanya terkait permasalahan hukum karena tidak cukupnya bukti penuntutan. Lebih dari itu, koordinasi yang buruk perlu mendapatkan sorotan tajam. Karena dengan melakukan koordinasi yang baik, permasalahan waktu dapat teratasi.

Kedepan, yang kembali perlu mendapat sorotan adalah pada tahapan penyidikan dan penyerahan berkas perkara di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Bolak balik perkara pada tingkat ini kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu. Mengingat undang-undang pemilu memberikan limitasi waktu yang sangat terbatas untuk melakukan penyidikan. Jangan sampai keterbatasan waktu dapat mengurangi kualitas penyidikan sehingga terbuka peluang bagi penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara. Resikonya, bolak-balik perkara berpeluang besar melanggar batasan waktu yang berakibat tidak diterimanya penuntutan.

Kekhawatiran terjadinya bolak balik perkara bukan tidak beralasan. Selain karena praktik ini menjadi hal wajar terjadi dalam penanganan tindak pidana umum. Terdapat beberapa kelemahan ketentuan sistem penyelenggaraan pemilu yang dapat memicunya. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi berada dalam satu wadah seperti penanganan pelanggaran pidana pemilu 2004. Selain komitmen bersama menyukseskan pemilu, instansi terkait menempatkan perwakilan masing-masing dalam unsur panitia pengawas pemilu (Panwas). Artinya Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi satu organ yang terlibat langsung dengan beban moral serta beban tugas yang melekat. Kondisi inipun memudahkan untuk melakukan koordinasi.

Kondisi yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu 2009. Unsur badan pengawas pemilu (bawaslu) berasal dari unsur profesional tidak termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Secara moral tidak ada lagi ikatan sebagai satu kesatuan untuk menuntaskan pelanggaran pidana pemilu. Koordinasi dilakukan hanya untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Kondisi ini memungkinkan munculnya ego kelembagaan untuk saling menunjukkan eksistensi. Menjadi sebuah keraguan, setelah 14 hari penyidikan dan penyerahan berkas dapat langsung diterima penuntut umum. Apalagi undang-undang memberikan peluang kembalinya berkas perkara untuk dilakukan penyempurnaan.

UU 10/2008 memberikan kesempatan sekali dilakukannya bolak balik perkara. Penuntut umum memiliki waktu 3 hari untuk meneliti kesempurnaan berkas perkara hasil penyidikan. Begitu juga dengan penyidik, dalam 3 hari harus sudah melakukan penyempurnaan sesuai petunjuk penuntut umum. Pasca penyempurnaan tidak ada lagi kesempatan untuk terjadinya bolak-balik perkara. Karena penuntut umum dalam 5 hari harus sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Pelimpahan berkas perkara harus disertai dengan surat pelimpahan perkara lengkap dengan surat dakwaan, berkas perkara serta permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili.

Namun ketentuan baku undang-undang ini harus dicederai dan diabaikan keberadaannya oleh kesepahaman bersama (MoU) antara Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Bawaslu. Mou tersebut telah membuka peluang terjadinya bolak balik perkara. Pasal 12 ayat (4), (5) dan (6) membuka peluang kembali terjadinya bolak balik perkara untuk yang kedua kalinya. Padahal Pasal 253 UU 10/2008 dengan jelas dan tegas memberi kesempatan sekali dilakukannya perbaikan berkas perkara.

Permasalahan bolak-balik perkara menjadi urgen ketika berpengaruh terhadap proses penanganan kasus. Dengan batasan waktu yang jelas dan sangat singkat maka kepolisian dan kejaksaan harus mematuhinya. Terabaikannya masalah waktu akibat bolak-balik perkara dapat berdampak pada usangnya waktu penanganan perkara. Akibatnya cukup alasan bagi pengadilan untuk tidak menerima penuntutan. Menurut data Panwaslu 2004, perkara pidana pemilu yang berhasil disidangkan hanya 1.065 dari 2.413 kasus yang dilaporkan ke penyidik. Jumlah tersebut diperoleh setelah melalui berbagai saringan dengan berkali-kali bolak balik perkara antara kepolisian – kejaksaan.

Secara norma hukum, MoU antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dapat diabaikan. Sebab MoU tersebut bertentangan dengan ketentuan UU 10/2008. Namun insiden ini memberikan gambaran bahwa aparat penegak hukum tidak siap menangani pelanggaran pidana pemilu. Sehingga mencoba membuka peluang terbukanya penambahan waktu dengan cara legal (MoU) yang sebenarnya illegal. Ketidaksiapan ini terkait permasalahan waktu yang sangat terbatas pada tiap tahapan. Kepolisian dan Kejaksaan harus menyelesaikan begitu banyak pelanggaran dengan kualitas yang begitu berat, dan modus yang beragam. Namun apakah kepolisian dan kejaksaan akan menyerah begitu saja dan harus mengaku kalah dengan semangat politik?? Jangan-jangan ini pertanda kemenangan kaum politik. Kredibilitas kelembagaan menjadi taruhannya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s