Kekacauan Pemilu Tanggung Jawab Siapa?

KPU kembali merevisi Daftar Pemilih Tetap (DPT), senin (24/11) lalu. Revisi DPT ini tertuang dalam Keputusan KPU No. 427/SK/KPU/2008 tentang Rekapitulasi DPT Pemilu Legislatif 2009. Keputusan ini dikeluarkan karena Keputusan KPU No. 383/SK/KPU/2008, tanggal 24 Oktober lalu tidak mencantumkan DPT Luar Negeri dan khusus Papua Barat masih menggunakan Daftar Pemilih Sementara (DCS). Akibatnya terjadi perubahan DPT dari 170.022.239 suara menjadi 171.068.667 suara.

Secara hukum tindakan KPU merevisi DPT telah melanggar ketentuan UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan kelima tentang DPT memberikan sifat “final” atas DPT. Jika itu merupakan ketentuan “final” maka tertutup kemungkinan untuk dilakukannya perubahan. Apalagi mekanisme penyempurnaan data telah diakomodir dengan keberadaan Daftar Pemilih Sementara (DCS). Selain itu, revisi DPT mencerminkan ketidakkonsitenan KPU dalam menjalankan agenda pemilu yang telah mereka buat. Karena DPT harus sudah selesai dengan dilakukannya pengumuman 24 Oktober silam.

Jika revisi DPT didasarkan Pasal 40 UU 10/2008 merupakan kesalahan besar. Sebab ketentuan ini lahir untuk memudahkan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu dimaksudkan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Alasan lain yang memungkinkan karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan. Seperti karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam. Dan kemudian kondisi inilah yang memaksa pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan. Peluang ini hanya terbuka bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, dan bukan pendaftaran pemilih baru. Waktu pendaftaran ulang ini pun dibatasi 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Atas kondisi ini muncul pertanyaan yang mengusik. Bukankah tindakan merevisi DPT, pada dasarnya dapat memberikan keadilan bagi pemilih? Karena revisi atas DPT dilakukan semata-mata untuk memastikan seluruh warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga wakil rakyat terpilih tidak lagi diragukan legitimasinya. Demokrasi yang dijalankan tidak hanya bersifat prosedural, namun juga substantif.

Kesalahan Managemen Penyelenggaraan
Menilai kebijakan revisi DPT bisa muncul pro dan kontra, tergantung sudut pandang yang digunakan. Secara parsial, seolah-olah tindakan itu benar dan memberikan keadilan bagi rakyat. Karena kesempatan kedua diberikan KPU untuk mendaftar kembali pemilih yang terlewatkan. Tujuannya memberikan keadilan bagi pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Dan argumentasi ini yang selalu digunakan.

Namun sesungguhnya keadilan yang diberikan merupakan ketidakadilan. Ketidakadilan kolektif bagi rakyat Indonesia akibat terabaikannya sistem yang telah ada. Akibatnya dapat menimbulkan kekacauan penyelenggaraan pemilu karena untuk tahapan ini telah menghabiskan banyak waktu. Efek domina atas insiden ini berdampak pada tahapan pemilu yang lain. Berubahnya suara pemilih menyebabkan perubahan logistik yang harus disiapkan KPU. Revisi DPT hingga mencapai 1. 046.428 tambahan suara, cukup untuk mengacaukan jadwal yang telah disusun. Karena dengan jumlah itu, KPU harus menyiapkan tambahan logistik lebih besar dari logistik yang diperlukan untuk daerah Propinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, ataupun Papua Barat. Jumlah tambahan yang cukup besar ini, dapat menimbulkan kekacauan distribusi seperti pemilu 2004. Jika ini tidak disikapi akan berdampak fatal hingga menimbulkan kegagalan terselenggaranya pemilu. Kegagalan konversi kekuasaan rakyat kedalam lembaga perwakilan rakyat.

Atas kesalahan itu, KPU patut dimintakan pertanggungjawabannya. Karena kesalahan tidak terletak pada regulasi maupun sistem yang dibangun. Bukan juga human error seperti yang selalu didengungkan ketika terjadi kesalahan. Ini murni karena ketidakmampuan KPU mengelola waktu dan memasang strategi dalam menyelenggarakan pemilu. Ketidakkonsistenan KPU dalam menjalankan sistem yang telah dibuatpun memiliki andil besar didalamnya. Sehingga banyak agenda yang telah disusun kemudian dilanggar.

Beberapa pelanggaran itu seperti pengumuman DPT yang seharusnya selesai 24 Oktober silam. Namun kini dilakukan revisi atas DPT yang seharusnya bersifat final. KPU juga terlambat dalam menyiapkan sistem dan regulasi yang menjadi kompas berjalannya pemilu. Seperti pembuatan Peraturan KPU tentang Kode Etik dan Tata Cara Pemberian Suara. Peraturan ini sangat terlambat terbentuk. Begitu juga dengan beberapa peraturan yang seharusnya sudah dilahirkan. Seperti Pedoman pelaporan dana kampanye yang hingga saat ini belum disahkan, padahal kampanye telah berjalan sejak 12 Juli lalu. Peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat, mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang begitu penting juga belum digagas. Padahal pelaksanaan pemilu kurang 5 bulan. Belum lagi terjadinya pelanggaran atas tahapan pemilu yang tidak pernah diketahui masyarakat hingga kini. Padahal itu adalah hak masyarakat untuk mengetahuinya.

Keterbukaan KPU
Penyelenggara, pengawas, peserta, pemilih dan pemantau serta seluruh elemen masyarakat harus optimis bahwa pemilu 2009 akan terselenggara dengan baik. Kekacauan serta kekurangan ini harus dipandang dengan optimistik. Sehingga memicu elemen yang ada untuk instropeksi diri. Satu cara yang bisa dilakukan adalah keterbukaan semua pihak. Steak holder yang ada harus berusaha memainkan perannya masing-masing. Namun didukung keterbukaan informasi penyelenggara.

Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan keharusan bagi KPU sebagai penyelenggara. Asas ini harus dipegang karena UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanahkannya. Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilu juga merupakan hak rakyat. Karena pemilu diselenggarakan atas kepentingan rakyat. Sehingga rakyat dapat memastikan bahwa transisi kekuasaan rakyat berjalan pada koridor yang benar.

Kedepan KPU harus membuka diri, tidak lagi anti kritik. Karena kritik itu dibangun atas kesadaran bersama untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Mengutip analogi ketua KPU, Prof. Abdul Hafiz Anshary “KPU ibarat anak sekolah yang selalu dicemooh dan dikritik, dampaknya bukan kemajuan bagi sang anak, tapi justru keterpurukan sehingga menjadikannya anak jalanan”. Namun pada dasarnya banyak cara yang digunakan untuk memotifasi seseorang. Menggunakan cara halus dengan memuji ataupun melalui kritik pedas. Hanya kedewasaan KPU lah yang dapat menerjemahkan arti kritik itu !!!

Iklan

2 thoughts on “Kekacauan Pemilu Tanggung Jawab Siapa?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s