KEKHAWATIRAN DAN DUKUNGUNGAN UNTUK KPU

“Langkah KPU selama ini sudah sesuai rencana dan target. Tentang kurangnya sosialisasi pemilu, sebagian sudah ditutup oleh berita disejumlah media massa. Bahkan sejumlah media mulai membuat rubrik khusus tentang Pemilu”
Abdul Aziz, Anggota KPU (Kompas, 7 Januari 2009).

Pernyataan anggota KPU di atas menarik untuk disikapi. Sebab pernyataan itu muncul sebagai reaksi atas kekhawatiran banyak pihak terhadap kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Kekhawatiran itu muncul akibat buruknya kinerja KPU dalam menjalankan agenda pemilu, padahal pelaksanaannya kurang dari 3 bulan lagi. Kekhawatiran ini terdokumentasikan dengan sangat detail dalam harian Kompas secara berturut-turut sejak 4 hingga 8 Januari 2008.

Kekhawatiran itu disampaikan banyak kalangan, baik pengamat politik, akademisi, kalangan politik, bahkan beberapa anggota KPU di daerah. Jika demikian, apakah sebenarnya yang menjadi latar belakang kekhawatiran itu, jika KPU sendiri menilai kinerjanya telah sesuai dengan rencana dan target? Sehingga masyarakat tidak lagi perlu khawatir dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu 2009!

Kekhawatiran Berbagai Pihak
J Kristiadi mewakili pengamat politik menuangkan kekhawatirannya dalam tulisannya yang berjudul “Pemilu 2009, Menjanjikan tetapi Mengkhawatirkan” (Kompas, 6/1). Menurutnya KPU sangat lamban dan memberikan kesan tidak profesional serta tidak tahu akan apa yang dilakukan. Kinerja KPU seperti ini dapat merusak masa depan politik di Indonesia yang telah dirancang dengan baik. Karena capaian sistem politik yang baik itu tidak didukung dengan baik oleh kinerja penyelenggara pemilu.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Bachtiar Effendi sebagai wakil akademisi menilai, ketidaksiapan KPU hari ini merupakan buah dari kesalahan pada proses pemilihannya (Kompas, 5/1). Menurutnya persiapan KPU tampak kewalahan dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Jika tidak, pemilu mendatang akan menghadapi banyak kendala. Sejumlah parpol pun angkat bicara sebagai bentuk kekhawatirannya atas kinerja KPU (Kompas, 6/1). Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai kinerja KPU tidak optimal dan tidak memberikan perhatian penuh dalam penyelenggaraan pemilu. Hal senada diuangkapkan Ketua PDIP Firman Jaya Daeli yang menilai KPU tidak memiliki kejelasan sikap.

Anggota KPU Propinsi sebagai struktur KPU di daerah pun mengungkapkan kekhawatirannya akan kesuksesan Pemilu 2009 akibat ulah KPU Pusat (Kompas, 7/1). Ketua KPU Propinsi Bali Ketut Sukawati Lanang Perbawa merasa prihatin dan kasihan terhadap masyarakat atas kebingungan dengan aturan main pada pemilu mendatang akibat minimnya sosialisasi pemilu oleh KPU Pusat. KPU Kalimantan Tengah mengungkapkan kekhawatiran itu dengan meminta kepastian atas sosialisasi jadwal pilpres. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan KPU Kalimantan Barat, KPU Jawa Timur dan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia KPU Sulawesi Selatan.

Bahkan kekhawatiran itu jauh – jauh hari telah diwacanakan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP) (Kompas, 24/06/2008). KMPP menilai, meski sudah memasuki tahapan verifikasi faktual parpol, KPU belum dapat bekerja secara maksimal sebagaimana mestinya. Bahkan KMPP menyerukan kepada KPU untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan. Jika tidak, kemunduran Pemilu 2009 adalah keniscayaan. Kekhawatiran itu juga akibat sikap KPU yang menunjukkan anti kritik dan tertutup akan segala masukan masyarakat. Tentunya publik masih ingat akan kebijakan KPU dalam melakukan sosialisasi pemilu ke sejumlah negara. Masukan untuk menunda agenda itu tidak dihiraukan. Padahal aturan tentang pemilu sendiri belum terbit dan anggaran pemilu yang minim.

Masyarakat juga sangat sulit untuk dapat mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh terkait kewajiban KPU menjalankan amanah UU untuk membentuk peraturan teknis. Namun jawaban yang diberikan hanya sekedar melepas tanggung jawab “sedang dalam proses pembuatan”. Peraturan tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan (DK) misalnya, baru terbentuk 2 hari sebelum sidang pertama DK tanggal 30 Desember 2008. Bahkan untuk mengetahui informasi itu harus melalui jalur yang tidak mudah ditempuh masyarakat umum. Bahkan situs resmi KPU sendiri tidak membuka informasi tentang itu.

Keluhan yang sama disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam berbagai pertemuan dengan pemantau. Menurutnya, banyak laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan Bawaslu tidak mendapatkan tanggapan, bahkan untuk mengirimkan balasan.

Dukungan untuk KPU
Terlepas dari kekhawatiran itu, kesuksesan Pemilu 2009 harus diutamakan. Seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkannya. KPU sebagai satu – satunya kekuatan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemilu harus tetap mendapatkan dukungan. Jangan sampai satu-satunya agenda demokrasi yang dijalankan kekuatan masyarakat sipil terlepas pada kekuatan politik.

Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi dalam Pemilu 2009. Pasal 122 ayat (1) UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu membuka peluang peralihan penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini dapat terjadi jika KPU tidak lagi dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika hal ini terjadi, maka penyelenggaraan pemilu untuk sementara dijalankan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU.

Harga mahal yang harus dibayar atas peralihan itu adalah tersingkirnya wakil masyarakat sipil dalam mengambil peran penyelenggaraan pemilu. Beralihnya kewenangan penyelenggaraan pada Sekjen KPU akan menghilangkan kemandirian penyelenggara pemilu. Sebab Sekjen merupakan representasi kekuasaan politik penguasa. Secara struktural keberadaanya berada dibawah koordinasi Menteri Dalam Negeri sebagai pembantu Presiden yang merupakan representasi kekuatan politik. Jika ini terjadi, maka pemilu yang jujur dan adil sangat sulit untuk terwujud. Sebab penyelenggaraan pemilu telah terkontaminasi kepentingan politik tertentu. Otomatis mesin politik penguasa akan diuntungkan pada kondisi ini.

Kekuatan masyarakat sipil di luar unsur KPU harus terus memberikan dukungan atas kinerja penyelenggara pemilu. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu agar tidak tercederai oleh upaya untuk mendelegitimasikannya. Saat ini yang harus dilakukan adalah mendorong KPU untuk segera memperjelas mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, terutama administrasi. Hal ini menjadi penting mengingat pelanggaran ini banyak terjadi. Sejak September hingga Desember 2008 Panwas Jateng telah mencatat 446 pelanggaran administrasi(Kompas, 7/1).

Kondisi ini penting untuk segera disikapi, mengingat pelanggaran administrasi pemilu banyak dijadikan dasar bagi pembatalan hasil Pemilu. Sebut saja Putusan MK yang membatalkan sekaligus memerintahkan Pemilukada ulang di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Propinsi Jawa Timur. Keduanya terjadi akibat pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Putusan atas Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya, terungkap bahwa calon terpilih tidak memenuhi persyaratan sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tentang Pemda. Karena calon terkait pernah menjalani hukuman karena delik pembunuhan yang diancam lebih dari 5 tahun. Sedangkan penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan Jatim terjadi akibat tidak digunakannya formulir rekapitulasi hasil pemilu resmi yang disediakan KPU.

KPU harus sesegera mungkin membentuk peraturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Selain karena desakan pentingnya peraturan tersebut, juga karena Pasal 251 UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif mengamanahkannya. Seluruh kekuatan masyarakat sipil harus dapat memberikan masukan dan memberikan dukungan atas kerja-kerja KPU itu.
Semoga KPU dapat membuka diri akan masukan dan dukungan masyarakat. Sehingga kekhawatiran selama ini akan menjadi dukungan positif terhadap kinerja KPU!!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s