Kekosongan Hukum Sengketa Administrasi Pemilu

images ptun(suara karya, 30/1/2009) Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8/2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi pemilu. Sengketa itu terkait dengan mekanisme koreksi atas setiap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyelenggaraan pemilu/pemilukada. SEMA No 8/2005 telah memperluas pengertian tentang hasil pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU 9/2004 tentang PTUN. Ketentuan pasal itu menyebutkan bahwa Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait dengan hasil pemilu bukanlah merupakan objek sengketa TUN.

Akibatnya, SEMA tersebut telah menendang keluar kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa administrasi pemilu. Sebab, menurut SEMA No 8/2005, yang dimaksud dengan keputusan KPU tentang sengketa hasil pemilu adalah semua produk hukum KPU terkait penyelenggaraan pemilu. Artinya, keputusan KPU dianggap sebagai produk politik yang tidak dapat diuji melalui mekanisme administratif. Jika demikian, ke manakah peserta pemilu harus mencari keadilan jika mereka merasa dirugikan atas lahirnya keputusan KPU?

Pada dasarnya, setiap kebijakan berpotensi memunculkan permasalahan karena tidak selamanya keputusan pejabat publik sesuai dengan kehendak seseorang yang terkena dampak dari kebijakan itu. Apalagi, konteks Pemilu 2009 memberikan peluang besar bagi munculnya sengketa administrasi pemilu. Ketentuan perundang-undangan dalam pemilu, baik UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan UU No 12/2003 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2004, yang menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, jelas bahwa keputusan KPU tidak dapat digugat dan tertutup kemungkinan adanya sengketa administrasi pemilu.

Atas kelemahan itu, Pemilu 2009 harus mempunyai mekanisme yang adil untuk menjamin hak peserta pemilu yang dirugikan kepentingannya akibat keputusan itu. Namun celakanya, beberapa ketentuan tentang pemilu, baik dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak mengatur tentang mekanisme komplain atas keputusan KPU.

Satu-satunya jalan adalah membuka kembali keran penanganan sengketa administrasi pemilu. Mahkamah Agung (MA) harus segera mencabut SEMA No 8/2005 dan menegaskan kembali kewenangan PTUN dalam menangani sengketa administrasi pemilu. Sebab, tampaknya MA telah salah tafsir atas pengertian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU PTUN.

Ketentuan itu menyebutkan bahwa keputusan KPU tentang hasil pemilu tidak dapat diuji di PTUN karena kewenangan atas pengujian itu berada pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Argumen ini akan makin kuat dengan membacanya dalam satu napas dengan waktu pengesahan kedua UU, baik tentang MK maupun PTUN. UU MK disahkan lebih dulu pada Agustus 2003, sedangkan UU PTUN setahun setelahnya, 29 Maret 2004. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 huruf g UU PTUN telah menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki MK.

Kekosongan hukum ini akan memunculkan berbagai masalah. Pertama, tidak adanya kepastian hukum atas sengketa administrasi pemilu. Para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU kecuali tentang hasil, akan menempuh mekanisme yang berbeda-beda. Seperti empat partai politik yang tak lolos electoral threshold yaitu Partai Buruh, Partai Sarikat Islam (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI). Kemudian menyusul Partai Republiku mengajukan gugatan melalui PTUN. Namun, untuk Partai Republiku, MA menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, sehingga harus mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme yang berbeda ini berpotensi memunculkan ketimpangan keadilan dan disparitas putusan.

Kedua, terabaikannya ketidakpuasan peserta pemilu atas keputusan KPU. Sebab, UU Pemilu tidak mengenal mekanisme sengketa administrasi pemilu. UU No 10/2008 hanya mengenal adanya pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran atas ketentuan syarat-syarat administrasi pemilu dan bukan mekanisme komplain atas keputusan KPU dalam pengertian pejabat TUN. Oleh karena itu, sengketa itu bukan merupakan tugas dan wewenang KPU untuk menyelesaikannya.

Jika KPU tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan sengketa itu, keadilan atasnya akan sulit tercapai. Selain karena bukan menjadi kewenangannya, juga yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU. Objektivitas mekanisme ini akan sulit tercapai. Bahkan, mekanisme demikian dapat menyebabkan terbengkalainya proses penyelesaian.

Dampak lebih luas dan krusial dari kekosongan mekanisme ini ditunjukkan dalam Pemilu kada Kabupaten Bengkulu Selatan. Melalui Putusan No 57/ PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013. Akibatnya, MK memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon kepada daerah dan wakilnya, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H Dirwan Mahmud dan H Hartawan, SH).

Konklusi poin 4.2 putusan MK menyebutkan bahwa bupati terpilih, H Dirwan Mahmud, terbukti sejak awal tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tentang Pemda. Dirwan Mahmud sebagai calon bupati terbukti pernah menjalani hukuman karena delik pembunuhan yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun.

Pada dasarnya permasalahan ini merupakan objek sengketa administrasi pemilu. Sebab, keputusan KPU yang meloloskan Dirwan sebagai salah satu calon dapat merugikan kepentingan calon yang lain. Tidak seharusnya masalah syarat administrasi menjadi kewenangan MK untuk memutusnya. Akibatnya, pembangunan demokrasi yang demikian menimbulkan biaya sosial, politik, dan finansial yang terlalu mahal. Asas efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu akan hanya menjadi retorika belaka.

Iklan

2 thoughts on “Kekosongan Hukum Sengketa Administrasi Pemilu

  1. tertarik nih dengan ulasannya. ada beberapa pertanyaan yang mohon bantuan jawabannya.
    1.Tolong dijelaskan apakah keputusan Ketua KPU Kabupaten yang mengganti calon terpilih DPRD karena pernah kena kasus judi termasuk obyek TUN?
    2. apakah KPU or ketua KPU termasuk Badan or pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan?
    3. Kalau KPU melaksnakan uruasan pemerintahan, urusana pemerintahan yang bagaimana?
    Nanti disambung lagi pak pertnyaannya . Matur Nuwun.

  2. tertarik nih dengan ulasannya. ada beberapa pertanyaan yang mohon bantuan jawabannya.
    1.Tolong dijelaskan apakah keputusan Ketua KPU Kabupaten yang mengganti calon terpilih DPRD karena pernah kena kasus judi termasuk obyek TUN?
    2. apakah KPU or ketua KPU termasuk Badan or pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan?
    3. Kalau KPU melaksnakan uruasan pemerintahan, urusana pemerintahan yang bagaimana?
    Nanti disambung lagi pak pertnyaannya . Matur Nuwun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s