KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SUARA TERBANYAK

Polemik putusan MK tentang suara terbanyak ternyata masih menjadi perdebatan banyak pihak. Tidak hanya penyelenggara pemilu, pakar politik pun ikut-ikutan bingung menyikapi putusan terhadap Pasal 214 UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Sangat menarik pertanyaan Prof Ramlan, dalam tulisannya yang berjudul “Perlu Perpu Atur Suara Terbanyak” (Kompas, 11/02). Apakah putusan itu sudah dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilu atau tidak?

Menurut K. C. Wheare, interpretasi hakim MK merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal (Pustaka Eurika, 2005). Artinya putusan-putusan MK atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan MK, karena kekuatan hukum putusan itu adalah sama dengan perintah konstitusi. Maruarar Siahaan menyebutkan putusan demikian sebagai putusan yang bersifat Constitutif (Hukum Acara MK, 2006).

Sifat constitutif putusan MK berarti melahirkan satu keadaan hukum atau menciptakan satu hukum baru. Putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD berarti telah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian putusan MK telah membentuk hukum baru sebagai Negative Legislator.

Setidaknya ada 3 kekuatan hukum putusan MK. Pertama kekuatan mengikat, bahwa putusan itu mengikat semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam yurisdiksi Indonesia. Kedua kekuatan pembuktian, bahwa putusan itu dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif. Ketiga kekuatan eksekutorial, bahwa putusan MK berlaku sebagai undang-undang dengan tanpa perlu adanya perubahan atas bagian undang-undang, ayat dan atau pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Hal itu sejalan dengan dasar pemikiran bahwa keberadaan MK sebagai The Guardian of Constitution. Disebut sebagai penjaga konstitusi karena pada dasarnya konstitusi merupakan “wujud mati” dan tidak akan dapat berbuat apapun tanpa ada lembaga yang dapat menegakkan prinsip-prinsip dasar yang ada. Oleh karena itu sebagai penjaga konstitusi, MK diberikan kewenangan melakukan penafsiran, apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Memang kemudian banyak yang merasa cemburu dengan kewenangan yang dimiliki MK. Sehingga muncul pernyataan yang meragukan kewenangan itu, bagaimana mungkin 9 orang hakim yang tidak dipilih rakyat berwenang menganulir kesepakatan politik 550 orang yang ada dalam lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat.

Pendapat demikian melupakan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa sejak kesepakatan wakil rakyat di senayan disetujui dan disahkan oleh presiden, maka sejak saat itu produk politik sah menjadi produk hukum. Oleh karena itu untuk menjaga agar kesepakatan politik itu tidak merugikan hak rakyat, maka perlu mekanisme hukum untuk mengujinya.

Cukup Peraturan KPU
Konteks pengujian Pasal 214, maka tidaklah tepat pendapat yang mengatakan bahwa KPU baru terikat melaksanakan putusan MK, jika putusan itu sudah menjadi bagian dari undang-undang. Kekuatan eksekutorial putusan MK jelas memberikan garansi kepada KPU untuk segera melaksanakan putusan itu.

Memang dalam putusan itu terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi penyelenggaraan pemilu. Karena dilahirkan pada saat tahapan pemilu berlangsung, maka putusan itu telah mengacaukan sistem pemilihan yang dirancang sejak awal. Karena pilihan terhadap sistem pemilu tertentu akan berdampak pada beberapa aspek, seperti kriteria alokasi kursi untuk setiap dapil; besaran dapil; persyaratan peserta pemilu; model pencalonan yang diadopsi; pilihan cara untuk menjamin kelompok tertentu (affirmatif); pilihan model ambang batas; pilihan pada cara pemberian suara dan jenis formula pemilihan.

Membaca putusan MK dalam satu kesatuan, yakni ketentuan menimbang, konklusi dan amar putusan jelas bahwa putusan itu menghendaki “suara terbanyak”. Namun kelemahannya adalah definisi dari “suara terbanyak” itu. Suara terbanyak dalam arti mayoritas atau pluralitas? Penetapan suara terbanyak itu membuka ruang perdebatan yang panjang. Kekosongan hukum dalam penetapan caleg terpilih untuk menduduki kursi DPR telah membuka ruang interpretasi yang beragam. Misalnya, jika perolehan suara 2 orang caleg sama dan parpol itu hanya memiliki satu kursi, maka bagaimana menentukan caleg terpilih? Apakah kembali menggunakan nomor urut? atau sebaliknya, perolehan kursi ada 2 atau lebih sedangkan caleg terpilih hanya satu.

Lebih teknis adalah proses pemberian suara. Ketentuan pasal 176 ayat (1) huruf b memberikan landasan hukum pemberian suara hanya sekali. Peraturan KPU 35/ 2008 menyebutkan bahwa pemberian suara sah terhadap kolom parpol atau kolom caleg atau kolom nomor caleg. Ketentuan ini akan menimbulkan masalah dalam hal penghitungan BPP. Apakah suara yang diberikan ke caleg dapat diklaim sebagai suara parpol? Atau sebaliknya, suara yang khusus diberikan ke parpol menjadi hak siapa?

Kekosongan hukum tersebut, kecuali untuk menetapkan sistem pemilu harus sesegera mungkin dibuatkan dasar hukumnya. Putusan MK sebagai konstitusi baru, telah memerintahkan kepada KPU untuk dapat segera memberikan kepastian akan kekosongan hukum itu. Ketentuan menimbang point (3.19) menunjuk putusan suara terbanyak bersifat self executing. Secara tegas dikatakan bahwa KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK itu, tanpa harus menunggu revisi atas undang-undang ataupun dengan dikeluarkannya Perppu. Dengan demikian, pembuatan peraturan KPU untuk menutupi kekosongan hukum Pemilu adalah sah dan konstitusional.

Iklan

3 thoughts on “KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN SUARA TERBANYAK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s