SUARA TERBANYAK TAK MENGENAL GENDER

Putusan MK No. 22 dan 24/PUU-VI/2008 hanya membatalkan pasal 214 UU Pemilu. Putusan itu tidak membatalkan pasal tentang affirmatif action terhadap perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu tetap berlaku dengan memberikan keistimewaan yang menempatkan perbandingan 3 : 1 bagi bakal calon perempuan. Setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan.

Namun putusan MK tentang suara terbanyak tidak membedakan keberlakuannya, baik bagi caleg perempuan maupun laki-laki. Keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Ketentuan affirmatif berlaku terbatas pada penetapan bakal caleg. Pasal 55 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan ini berlaku untuk “bakal caleg” dan bukan caleg terpilih. Kewajiban partai politiklah untuk memenuhi qouta 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan penetapan suara terbanyak adalah hak bagi pemilih untuk menentukan keterwakilannya di legislatif.

Jika putusan MK tentang suara terbanyak tidak mengenal gender, apa yang harus dilakukan untuk tetap memenuhi semangat affirmatif action? Perlukah KPU menetapkan peraturan tentang affirmatif action?

Kompromi Politik Yang Tidak Tuntas

Tidak ada yang salah dalam putusan MK. Bahwa penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut bertentangan dengan konstitusi. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Baik laki-laki, perempuan, pengurus partai politik, artis dan bahkan seorang pengangguran sekalipun. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota legislatif, jika rakyat menghendakinya.

MK hanya mau mengatakan, bertarunglah secara terbuka dan adil untuk mengambil hati rakyat. Jangan kemudian menipu dengan terpilihnya caleg hanya karena bernomor urut kecil. Kembalikan kedaulatan kepada rakyat. Berikan hak mereka untuk menentukan yang terbaik. Rakyat tidak bodoh untuk memilih yang terbaik, walaupun dari yang terjelek.

Bukan MK yang anti terhadap keterwakilan perempuan. MK hanya meluruskan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Sesungguhnya kesalahan hilangnya affirmatif action terletak pada proses rancang bangun sistem pemilu. Kompromi politik digedung senayan tidak tuntas dilakukan. Sehingga desain besar akan harapan perempuan mewarnai panggung politik harus layu sebelum berkembang.

Grand desain awal dari affirmatif action adalah menempatkan perwakilan perempuan pada nomor urut kecil. Tentunya desain ini kemudian disesuaikan dengan ketentuan pasal 214 tentang penetapan caleg terpilih. Sehingga langkah ini akan mewujudkan cita-cita keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Namun sepertinya rencana ini tidak diamini oleh partai-partai besar. Buktinya setelah diterapkan affirmatif action, mereka ramai-ramai mengabaikannya. Beberapa parpol besar seperti PAN, Golkar, Hanura membuat kesepakatan internal untuk menggunakan penetapan suara terbanyak.

Kemudian yang dapat dilakukan adalah menuntut parpol untuk memberikan perhatian lebih kepada caleg perempuan. Parpol harus memfasilitasi caleg perempuan agar mendapatkan suara lebih untuk menduduki parlemen, tanpa harus melanggar undang-undang. Setidaknya ini merupakan mekanisme untuk menguji keseriusan parpol atas affirmatif action.

Langkah KPU

Rencana KPU menerbitkan peraturan tentang affirmatif action tidak lah tepat. Langkah itu merupakan tindakan inkonstitusional. Bahkan peraturan seperti itu cenderung bertentangan dengan putusan MK. Putusan MK memang bersifat self executing, dan KPU bisa langsung menjalankannya tanpa harus menunggu perppu. Tapi peraturan dimaksud hanya terkait dengan proses penetapan kursi berdasarkan suara terbanyak dan tidak terkait dengan quota perempuan.

Sangat beresiko bagi KPU menerbitkan peraturan affirmatif action. Pertama, karena tindakan itu justru berlawanan dengan semangat putusan MK tentang penetapan suara terbanyak. Jika KPU tetap bersikeras menerbitkannya, maka akan banyak memunculkan gugatan. Baik terhadap peraturan itu maupun gugatan caleg laki-laki pemilik kursi ketiga. Karena pada affirmatif action suara ketiga diberikan kepada caleg perempuan, walaupun tidak cukup suara. Kedua, KPU dapat diberhentikan karena telah melanggar sumpah janji jabatan dengan melanggar undang-undang.

KPU seharus nya tetap fokus pada apa yang ditetapkan MK. Bagaimana secara teknis administratif KPU dapat menggunakan putusan MK dalam menetapkan perolehan kursi. Jika diperlukan putusan MK itu diturunkan menjadi peraturan KPU dengan mengatur beberapa isu penting. Setidaknya ada 2 hal yang perlu dipertegas dalam peraturan itu. Pertama, pengaturan untuk melandasi konversi suara ke dalam alokasi kursi. Bagaimana sistem penetapan alokasi kursi sebelum keluarnya putusan MK sinkron dengan penetapan kursi caleg berdasarkan suara terbanyak.

Kedua, penegasan bahwa perolehan suara terhadap caleg juga merupakan suara parpol. Ini penting untuk menghitung perolehan suara parpol sebagai dasar penghitungan bilangan pembagi pemilih (BPP). BPP digunakan untuk mengkonversi suara menjadi perolehan kursi parpol. Kemudian perolehan kursi inilah yang akan dikonversi menjadi suara caleg berdasarkan suara terbanyak. Kepastian atas perolehan suara itu muncul karena ketentuan centrang satu kali hanya memberikan satu pilihan bagi pemilih untuk mencentrang kolom partai politik atau caleg.

Sepertinya permasalahan itulah yang riil dihadapi KPU dalam pemilu. Masih banyak agenda yang belum dijalankan. Lebih baik fokus pada satu masalah, dari pada harus memperlebar permasalahan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s