MAHKAMAH AGUNG, SEGERA CABUT SEMA NO. 8 TAHUN 2005

Siaran Pers
KONSORSIUM REFORMASI HUKUM NASIONAL (KRHN)

images krhnSeiring dengan ketentuan Pasal 236 C UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda, maka penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK. Dengan demikian maka sejak 28 April 2008 dan paling lambat 18 bulan sejak diundangkannya UU 12/2008, penanganan sengketa hasil pemilukada dilakukan oleh MK.
Dalam beberapa putusannya, pertimbangan hukum MK tidak sekedar didasarkan pada penetapan hasil suara baik oleh KPU Propinsi atau Kabupaten/ Kota maupun oleh pemohon. Akan tetapi lebih dari itu pertimbangan MK didasarkan pada proses penyelenggaraannya. Padahal Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 77 UU 24/2003 tentang MK, Pasal 236 huruf c UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan MK No.15/2008 tentang Pedoman Beracara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada, menegaskan bahwa permohonan disampaikan berkaitan dengan selisih hasil penghitungan suara yang berpengaruh terhadap terpilihnya kandidat.
Dalam beberapa pertimbangan Putusan MK, menyebutkan bahwa MK tidak dapat dipasung oleh ketentuan UU yang ditafsirkan secara sempit sehingga membatasi MK untuk memunculkan keputusan yang memberikan keadilan. Apabila MK hanya memutuskan permohonan sengketa hasil perolehan suara sesuai dengan yang tertulis dalam beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut maka akan sulit bagi MK untuk mendorong terpenuhinya demokrasi yang substansial di Indonesia.
Putusan MK yang memerintahkan dilakukannya pemilukada ulang (Pemilukada Propinsi Jatim, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan) menunjukkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilukada dibeberapa daerah tersebut diakibatkan permasalahan administrasi, baik yang bersifat pelanggaran maupun sengketa. Celakanya, beberapa ketentuan tentang Penyelenggaraan Pemilu baik UU 12/2008 maupun UU 10/2008 tidak mengatur mekanisme penyelesaian, jika muncul ketidakpuasan atas putusan penyelenggara pemilu.
Ketiadaan mekanisme inilah yang kemudian menyebabkan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan diperintahkan MK untuk dilakukan pengulangan. Padahal tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon bupati terpilih, tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 Tahun sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf f UU 32/2004 dapat diselesaikan melalui sengketa administrasi pemilu. Sebab keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah merugikan calon yang lainnya.
Sebenarnya UU PTUN memberikan kemungkinan bagi setiap orang yang terkena dampak atau merasa dirugikan oleh lahirnya suatu Keputusan yang dibuat oleh pejabat Negara untuk menggugatnya melalui PTUN. Keputusan KPU pun dapat digugat melalui mekanisme ini, kecuali terkait dengan hasil pemilu. Sebab terhadap hasil ini telah ada mekanisme tersendiri melalui MK. Namun SEMA No. 8/2005 telah memperluas pengertian tentang hasil pemilu. Hasil pemilu dimaksud adalah meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum, yaitu semua produk hukum yang dikeluarkan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota. Akibatnya Pengadilan TUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan terhadap keputusan KPU.
Akibatnya terjadi kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Sehingga dengan menggunakan penafsiran sebagaimana dimaksud SEMA 8/2005, maka MK lah yang berhak untuk melakukan pengujian atas sengketa hasil pemilu inklut di dalam seluruh kebijakan KPU terkait penyelenggaraan. Logika hukum ini, berdampak pada
Berdasarkan atas pemikiran tersebut diatas dan demi mendorong efektivitas dan efisiensi pembangunan demokrasi di Indonesia maka dengan ini kami meminta agar :
1. MA segera mencabut SEMA NO. 8/2005 dan bersedia menerima gugatan terhadap keputusan yang dilahirkan oleh KPU/KPUD kecuali Keputusan mengenai hasil perolehan suara.
2. Penyelenggara pemilu (KPU-KPUD dan Bawaslu-Panwaslu) melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada aturan undang-undang dan kode etik penyelenggara pemilu
3. KPU dan Bawaslu serta aparat penegak hukum menangani setiap pelanggaran pemilu yang dapat menyebabkan tercederainya proses pemilu sehingga dapat mengancam pengulangan tahapan pemilu.
Jakarta, januari 2009

Y U L I A N T O
Ketua Divisi Politik

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s