Mementahkan 1000 Sengketa di MK

9 hakim MKSangat mengejutkan, 1000 sengketa hasil pemilu yang diprediksikan Mahkamah Konstitusi tidak terbukti. Waktu 3 x 24 jam yang disediakan MK tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik dan perseorangan untuk mengajukan keberatan atas penetapan hasil. Hingga penutupan loket pendaftaran 12 Mei lalu, kurang lebih hanya 341 kasus didaftarkan. Sejumlah 99 sengketa diajukan oleh 40 partai politik dan 23 sengketa oleh perseorangan anggota DPD.

Prediksi MK sebelumnya bukan tidak berdasar dan tanpa perhitungan yang matang. Rumitnya sistem pemilu dibanding 2004 lalu menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan prediksi terjadinya sengketa yang lebih besar. Ditambah lagi keraguan atas profesionalisme penyelenggara. Terbukti ketika pelanggaraan terjadi begitu masif, baik dalam proses awal pendaftaran pemilih (DPT), penyediaan logistik hingga rekapitulasi dan penetapan suara.

Jika demikian kondisinya, faktor apa yang mementahkan prediksi 1000 sengketa di MK? Apakah minimnya permohonan sengketa menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap MK? Atau justru sebaliknya, peserta pemilu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersengketa di MK?

Kejutan bagi MK
Siapapun tak menyangka, jika permohonan yang diajukan ke MK hanya 40% dari prediksi. Padahal berbagai persiapan telah dilakukan dengan matang. 30 panitera pengganti telah dikarantina, tukang pijat bagi hakim dan panitera telah disiapkan untuk mendampingi persidangan maraton 24 jam, video conference di 34 perguruan tinggi, hukum acara pun sudah mantap. Pokoknya, untuk kesiapan MK tidak ada yang meragukan dan jika ada pasti itu akan terbantahkan dengan matangnya dan profesionalitas kesiapan MK.

Namun minimnya sengketa hasil juga bukan lah indikator yang bijak untuk mengatakan pemilu berjalan baik. Atau sekedar membantah kekacauan yang selama ini mengemuka begitu masif. Karena yang terjadi bukan karena sikap legowo atas kekalahan, namun lebih karena desain besar untuk meredam kekrisuhan yang terjadi. Walau bagaimanapun juga, pelanggaran berupa salah hitung di TPS, penggelembungan suara di PPK hingga kabupaten/ kota yang begitu masif harus dapat terkoreksi. Sengketa hasil merupakan mekanisme terakhir untuk meluruskan dan menyelamatkan suara rakyat itu.

Partai dibuat tidak berdaya dalam membantah kecurangan yang selama ini terjadi. Mereka mampu merasakan dan bahkan mengatakan telah terjadi kecurangan, namun sulit untuk membuktikannya. Karena sejak awal partai tidak dapat mengakses data rekapitulasi suara (formulir C-1). KPU menutup diri terhadap dokumen itu, hampir seluruh partai kesulitan mendapatkan dan kalaupun memiliki diperoleh dengan susah payah. Hal yang sama dirasakan Bawaslu, hingga akhir pemilihan, tidak memiliki data pembanding itu. Padahal data itu merupakan dasar bagi peserta untuk melihat tingkat kecurangan, penggelembungan atau bahkan hilangnya perolehan suara yang berpengaruh terhadap parlementary trahshold maupun perolehan kursi partai politik.

Lemahnya pengawalan proses oleh saksi partai semakin memperparah kondisi. Hampir diseluruh TPS, maksimal 8 hingga 10 partai yang mengirimkan saksinya saat pemungutan. Kebanyakan dari mereka adalah saksi partai – partai besar dan itu pun cenderung fokus pada caleg tertentu yang memberikan dana.

Faktor lain yang memberikan andil minimnya permohonan terkait dengan ketertutupan MK. Sejak awal permohonan telah dibatasi hanya untuk peserta pemilu, partai politik dan perseorangan anggota DPD. Padahal pasca putusan suara terbanyak, telah terjadi pergeseran pola persaingan dan sengketa antar peserta pemilu. Suara terbanyak menyebabkan arus konflik berubah, bukan hanya oleh partai dengan partai, namun juga antar caleg baik dalam satu parpol maupun antar parpol.

Konsistensi
Minimnya permohonan sengketa hasil telah memusnahkan harapan akhir untuk menyelamatkan suara rakyat akibat kecurangan, dan ketidakmampuan penyelenggara dalam mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia. Namun apa daya, jika peluang itu telah sirna. Harapannya, permohonan yang masuk dapat diproses secara maksimal, dan itu tergantung pada konsistensi MK.

Melihat kecenderungan permasalahan yang begitu masif, baik terkait daftar pemilih (DPT), proses pemungutan suara bermasalah hingga rekapitulasi suara, berpotensi terulangnya preseden Pemilukada ulang di Jatim, Bengkulu Selatan, Timur Tengah Selatan, dan Tapanuli Utara.

Putusan MK atas Pemilukada ulang Jatim dan 3 daerah lainnya itu, merupakan sejarah baru bagi proses demokrasi di Indonesia. Belum pernah terjadi, pemilu/ pemilukada dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. MK menilai, telah terjadi pelanggaran terhadap demokrasi substansial. Pelanggaran dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, sehingga berdampak besar terhadap perolehan suara.

MK berpegang pada prinsip tegaknya keadilan dalam demokrasi, sehingga keluar dari tafsir sempit ketentuan undang – undang. Kewenangan MK menyelesaikan sengketa berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon tidak dapat dijadikan dasar. Sebab jika tetap mendasarkan pada bukti formil penghitungan suara, tidak akan terwujud kebenaran materiil dan sulit menemukan keadilan.

Harapannya, kedepan MK konsisten dalam mengawal proses demokrasi substansial. Minimnya sengketa hasil pemilu dimanfaatkan untuk memproses sengketa dengan pertimbangan yang lebih matang dan mempertimbangkan keadilan substansial.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s