Simalakama Pemilu Ulang

ruang sidang MKPemilu telah usai, kini tinggal menunggu pengumuman hasil. KPU dijadwalkan menetapkannya secara nasional, 9 Mei mendatang. Harapan sekaligus kecemasan pun menghinggapi partai politik dan caleg kontestan pemilu, menang atau justru kalah.

Keputusan KPU tentang hasil pemilu diprediksikan memunculkan banyak gugatan. Prediksi itu bukan tidak berdasar, mengingat ketidakpuasan beberapa partai pasca pemungutan suara lalu. Ketidakpuasan dilatarbelakangi dugaan cacat penyelenggaraan pemilu, karena masifnya pelanggaran yang terjadi. Menurut catatan Bawaslu, 963 pelanggaran terjadi pada hari–H pencontrengan. Sebelumnya tercatat 758 pelanggaran yang terdiri dari 96 pidana, 496 administrasi dan 166 pelanggaran lain-lain.

MK sejak awal telah memprediksikan banjirnya gugatan atas hasil pemilu. Tidak kurang dari 1.000 kasus bakalan dimohonkan, antara 9 hingga 12 mei yang akan datang. Seribu kasus itu harus selesai dalam 30 hari, apakah permohonan tidak dapat diterima, ditolak atau justru dikabulkan.

Dikabulkannya permohonan oleh MK membawa konsekuensi hukum pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU dan penetapan hasil penghitungan yang benar. Akankah preseden Pemilukada ulang Jawa Timur, Bengkulu Selatan, Timur Tengah Selatan dan Tapanuli Utara akan terulang dalam pemilu legislatif kali ini?

Demokrasi Substansial
Putusan MK atas pemilukada ulang di beberapa daerah mencatat sejarah baru. Belum pernah terjadi, pemilu/ pemilukada dinyatakan tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. MK menilai telah terjadi pelanggaran terhadap demokrasi substansial. Pelanggaran dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, sehingga berdampak besar terhadap perolehan suara.

Begitu besar harga yang harus dibayar MK dengan mengambil pilihan menabrak aturan formil peraturan perundang-undangan. Berpegang pada prinsip menegakkan keadilan dalam demokrasi, MK tidak dapat dipasung dengan ketentuan undang – undang yang ditafsirkan secara sempit. Kewenangan MK menyelesaikan sengketa berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon tidak dapat dijadikan dasar. Sebab jika tetap mendasarkan pada bukti formil penghitungan suara, tidak akan terwujud kebenaran materiil dan sulit menemukan keadilan.

Sejak saat itu, MK telah mendeklarasikan diri sebagai penegak demokrasi substansial. MK bukanlah juru hitung yang bertugas mengkalkulasikan selisih hasil penghitungan antara pemohon dengan termohon. Pertimbangan hakim jauh menerawang pada kebenaran dan ketepatan proses penyelenggaraan.

Manipulasi dan kecurangan yang seharusnya menjadi kompetensi pengawas pemilu, polisi, jaksa dan hakim, diambil alih MK. Sengketa hasil pun terbuka dengan mengatasnamakan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis. Pelanggaran baik pidana atau administrasi pemilu yang tidak tertangani dengan baik justru menguatkan cacat demokrasi. Kekacauan penyelenggaraan pemilu pun menjadi trend baru bagi caleg, parpol maupun calon perseorangan.

Preseden itu merupakan pesan bagi terselenggarnya pemilu yang lebih adil. Orientasi kesuksesan pemilu tidak hanya terletak pada hasil, namun bertumpu pada keadilan proses penyelenggaraan. Proses merupakan indikator untuk memastikan kesamaan hak politik warga negara tanpa tekanan dalam prosesi pemberian mandat kedaulatan rakyat. Jika itu terlanggar, MK tidak segan – segan memerintahkan pemilu ulang.

Ujian Berat MK
Sidang permohonan hasil pemilu tahun ini akan menjadi ujian terberat MK. Perkiraan banjir kasus hanya salah satu masalah yang dihadapi. Itupun telah diantisipasi dengan berbagai persiapan. 30 panitera pengganti telah dikarantina, tukang pijat bagi hakim dan panitera telah disiapkan untuk mendampingi persidangan maraton 24 jam, video conference disiapkan di 34 perguruan tinggi, hukum acara pun sudah mantap. Pokoknya, untuk kesiapan MK tidak ada yang meragukan dan jika ada pasti itu akan terbantahkan dengan matangnya dan profesionalitas kesiapan MK, angka 9 untuk MK.

Namun sesungguhnya ujian terberat terletak pada konsistensi dan kebijaksanaan 9 pilar, the guardian of constitution. Konsistensi dan keberanian seperti saat memutus Pemilukada ulang di Jatim, Bengkulu Selatan, TTS dan Taput. Karena dugaan masifnya pelanggaran, terjadi dalam pemilu legislatif 2009 ini. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih besar dibanding kecurangan yang terjadi dalam pemilukada empat daerah itu.

Penyelenggaraan pemilu 2009 lah yang terburuk dalam sejarah pesta demokrasi langsung di negeri ini. Pelanggaran terjadi begitu masif ditambah ketidakprofesional nya penyelenggara. Puluhan juta warga tidak terdaftar sebagai pemilih, akibat ketidakberesan pemutakhiran data pemilih. Ratusan ribu pasien rawat inap di rumah sakit seluruh Indonesia tidak dapat memberikan suaranya, karena KPU tidak menyediakan TPS khusus. Ribuan mahasiswa kehilangan hak pilih, karena terdaftar di tempat asal. Belum lagi narapidana yang masih memiliki hak memilih, serta tertukarnya surat suara di 31 wilayah yang menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan suara kepada calon wakil rakyat pilihan mereka.

Pelanggaran pidana juga marak terjadi, dan dikhawatirkan dapat menciderai hasil pemilu. Berdasarkan catatan Bawaslu, terjadi politik uang, pemilih ganda, sengaja mengaku diri sebagai orang lain, KPPS tidak menjaga dan mengamankan kotak suara, intimidasi pemilih, memaksa memilih walau tidak terdaftar, menghilangkan hak suara pemilih, sengaja menghilangkan berita acara rekapitulasi, sengaja tidak membuat berita acara perolehan, tidak memberikan salinan berita acara pemungutan, penghitungan dan sertifikat hasil.

Tahap rekapitulasi pun demikian. Rekapitulasi berjalan lambat, akibatnya muncul kecurangan yang dilakukan peserta pemilu. Menurut Center for Indonesia Regional and Organ Studies Surveyor Group, dalam tahap ini terjadi pencurian suara, jual beli suara antar caleg dan penggelembungan suara. Modus yang dilakukan dengan memesan kepada petugas PPK untuk mengalihkan suara.

Pelanggaran itu berpengaruh terhadap legitimasi hasil, tinggal dapat dibuktikan atau tidak. Namun jika benar terbukti terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur, MK lah yang harus bijaksana memutuskannya. Mengulang preseden pemilukada ulang untuk menggapai demokrasi substansial atau justru mengabaikannya untuk kelancaran pemilu presiden mendatang. Kita tunggu…(Majalah Konstitusi-April 2009)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s