Puluhan Pilkada Terancam Batal

SUARA PEMBARUAN, 4/11/2009
JAKARTA – Pelaksanaan puluhan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) bakal terancam. Pasalnya, ada 26 daerah pemekaran yang akan melaksanakan Pilkada 2010, namun masih menunggu penyusunan parlemen. Apalagi, belum ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU sebagai pedoman penyelenggaraan pilkada di daerah pemekaran.

Hal itu dikatakan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow kepada SP di Jakarta, Senin (2/11). Beberapa regulasi untuk pelaksanaan pilkada masih belum sinkron, sehingga membingungkah KPU di daerah.

Misalnya, terkait data pemilih, pada Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber data pemilih berasal dari data pemilu terakhir. Sedangkan, pada UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggataan Pemilu, sumber data pemilih untuk pilkada berasal dari data kependudukan.

Persoalan lain adalah dari pencairan dana pilkada yang sering lambat. Padahal, proses tahapan pilkada untuk beberapa kabupaten dan kota sudah ada yang dilaksanakan pada November 2009.

“Ada 26 daerah pemekaran yang belum memiliki anggota DPR. KPU harus membuat aturan tentang mekanisme pengisian kursi untuk DPRD di daerah pemekatan. Jika sampai pada waktu yang ditentukan daerah pemekaran,tak bisa dibentuk pemerintahan yang permanen, maka pemekaran daerah tersebut bisa dibatalkan,”katanya.

Menurut Jeirry, untuk data pemilih pilkada, jika KPU menggunakan UU Nompr 22/2007 atau UU Nomor 32/2004, harus ada.Alasan dari KPU sehingga memilih langkah itu. Jika tidak, proses penyelenggara pemilu akan pincang. Harus ada pertemuan antara pemerintah dan DPR.
Optimistis
Anggota KPU Syamsul bahri mengaku optimistis pelaksanaan Pilkada 2010 akan berlangsung baik. Sebab, KPU di tingkat pusat dan daerah

”KPU di tingkat pusatdan daerah telahdisumpah untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada

telah disumpah untuk meiaksanakan seluruh tahapan pilkada dengan baik. Jika KPU seluruh tingkatan tidak meiaksanakan pilkada dengan baik, akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi penyelenggara pemilu.
“Karena, kami sudah disumpah. Bagaimana menyinkronisasikan pilkada itu, maka tanggal 3 hingga 5 kita kumpulkan daerah di Riau untuk simulasi pilkada. Optimistis,selama teman-teman mendukung. Secara pribadi, ini (pilkada) pernah dilakukan,” jelas Syamsul.

Sementara itu, terkait data pemilih Syamsul mengatakan, KPU menggunakan data pemilu terakhir sebagai data untuk pilkada. Dia juga mengatakan, KPU sudah menyelesaikan draf tentang penempatan anggota DPR di daerah pemekaran. Draf itu akan disosialisasikan pada pertemuan KPU seluruh Indonesia di Riau.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menolak untuk memberi keterangan tentang kesiapan KPU menghadapi pilkada. Hafiz mengatakan, dia akan memimpin rapat dan tidak mau memberi komentar.

Terkait penggabungan pilkada, peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Veri Junaidi mengatakan, pelaksanaan pilkada serempak memang masih memiliki beberapa hambatan, seperti mekanisme peniindaan dan permasalahan masa jabatan.

“Kalau ingin membuat pilkada dalam satu rezim dan serentak pada 2010 akan ada masa jabatan yang dipotong. Siapa yang mau masa jabatannya dipotong setelah dia mengeluarkan uang yang cukup banyak saat pilkada,” jelasnya.

Menurutnya, penundaan pilkada hanya dapat dilakukan bila terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam. Kalau tidak siap, tidak ada mekanisme untuk menunda pilkada. [L-10]

http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:puluhan-pilkada-terancam-batal&catid=61:aktual-media-cetak&Itemid=76

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s