Revisi UU Politik Prioritas 2010

Jurnas
Jakarta | Wed 11 Nov 2009
by : Friederich Batari

Divisi Politik KRHN, Veri Junaidi juga mengusulkan agar DPR dan Pemerintah prioritaskan merevisi UU bidang hukum (peradilan). Ia menjelaskan, arah reformasi hukum di Indonesia harus berjalan seiring dengan proses transisi politik. Artinya, proses revisi UU bidang hukum maupun UU politik berjalan melalui proses politik sebagaimana dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah.
Ia meminta DPR menindaklanjuti usulan RUU sebagai upaya menata arah reformasi hukum di Indonesia melalui proses legislasi. Misalnya, rencana amandemen kelima UUD 1945, revisi UU Mahkamah Konstitusi, revisi UU Pemilu Legislatif.

Direktur Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan DPR periode 2009-2014 diharapkan prioritas membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang penting dan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat luas. RUU Prioritas tersebut, di antaranya revisi UU bidang politik yang diharapkan selesai tahun 2010.
“PSHK mengusulkan agar revisi UU politik prioritas dibahas tahun 2010. Untuk mempercepat pembahasan diharapkan dilakukan revisi terbatas atas UU karena jauh lebih tepat dan bisa lebih cepat,” kata Ronald Rofiandri saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Ronald, PSHK mengusulkan 13 RUU untuk dijadikan prioritas DPR dan pemerintah tahun 2009/2010. Diantaranya revisi UU No 27/2009 tentang UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Parlemen), UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 32/2004 tentang Pemda.
Ronald menjelaskan revisi UU Parlemen perlu dilakukan karena masih jalan di tempat, misalnya belum diaturnya kewajiban komisi DPR dan/atau anggota DPR menyampaikan laporan kinerja setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Dalam UU Parlemen hanya diatur bahwa laporan kinerja komisi/anggota DPR kepada publik dilakukan pada akhir masa jabatan. Padahal salah satu tujuan laporan kinerja angota DPR kepada publik, salah satunya agar anggota DPR tidak lupa kepada konstituen.
Selain revisi UU bidang politik, ia juga mengusulkan agar merevisi UU Pemda dan membahas RUU Adminsitrasi Pemerintahan. Revisi UU Pemda diarahkan pada penguatan DPRD, sedangkan RUU Administrasi Pemerintahan akan menjadi pelengkap untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Ketua Baleg DPR RI, Ignatius Moelyono meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) melengkapi kajian awal RUU yang diusulkan sebagai pertimbangan. Untuk tahun 2009-2014, penyusunan Prolegnas tidak hanya mengejar kuantitas, tapi yang terutama adalah aspek kualitasnya.
Menurut Moelyono, revisi terhadap UU akan diatur agar fokus pada bab/pasal yang direvisi, tidak lagi membongkar semua pasal dalam UU. Untuk anggaran pembahasan sebuah RUU, menurut Moelyono, dialokasikan Rp5,8 miliar setiap RUU. Anggaran ini digunakan untuk biaya penyiapan naskah akademik, penyerapan aspirasi, pembahasan sampai pada sosialisasi UU. Sementara anggaran pembahasan terhadap revisi UU akan disesuaikan dengan kebutuhannya. n

http://jurnalnasional.com/show/newspaper?berita=110754&pagecomment=1&rubrik=Politik+-+Hukum+-+Keamanan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s