Prioritaskan Revisi UU Pemilu

Jakarta | Mon 16 Nov 2009
by : Friederich Batari

Peneliti Senior Centre of Electoral Reform, Refly Harun mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR dan Pemerintah untuk memprioritaskan revisi empat UU yang terkait dengan Pemilu. Keempat UU tersebut adalah UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dan RUU tentang Pemilu Nasional dan RUU tentang Pemilu Lokal.

“Keempat RUU itu harus diprioritaskan dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010,” kata Refly Harun kepada Jurnal Nasional, Minggu (15/11).

Refly menerangkan, revisi UU Penyelenggara Pemilu difokuskan pada percepatan masa keanggotaan KPU, yang semula berakhir sampai 2012 dipercepat menjadi 2011. Dengan mempercepat masa keanggotaan KPU, kata dia, akan cukup waktu untuk persiapan Pemilu 2014. Sedangkan revisi UU Pemda dimaksudkan untuk mengakomodasi aturan teknis pelaksanaan Pilkada, misalnya pengaturan tentang pencontrengan. Dalam UU Pemda mengatur tentang pencoblosan, sedangkan dalam UU pemilu mengatur tentang teknis pencontrengan.

“Ini menunjukan tidak sinkronnya aturan tentang kepemiluan,” katanya.

Dia menambahkan, pemisahan pengaturan pemilu nasional dan pemilu lokal dimaksudkan agar isu atau materi kampanye bisa lebih fokus danpenyelenggaraan pemilu bisa lebih sederhana.

Menurutnya UU Pemilu Nasional meliputi pengaturan pemilihan anggota DPR/DPD RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan pemilihan kepala daerah.

Dia mengusulkan pemilu nasional tetap dilaksanakan pada tahun 2014, sedangkan Pemilu lokal ditunda pelaksanaannya pada tahun 2016.

Kualitas UU

Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengingatkan kepada DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki kualitas RUU. Setiap pembahasan RUU yang menelan anggaran Rp5,8 miliar harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas setiap UU.

Dia mengharapkan anggaran itu bisa digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengumpulkan data sebagai dasar bagi pembahasan sebuah RUU sehingga kualitasnya bisa terjamin.

Ray Rangkuti juga menyatakan mendukung Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta anggota DPR tidak menyelenggarakan rapat di hotel atau di luar gedung DPR. Selama ini, kata dia, pembahasan RUU banyak dilakukan di luar gedung DPR tapi tidak menjamin kualitasnya.

Divisi Politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Veri Junaidi mengatakan perubahan UU bidang hukum harus diarahkan pada pencapaian cita-cita tegaknya supremasi hukum. “RUU Prolegnas bidang hukum harus ditujukan pada upaya tegaknya supremasi hukum,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI (Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Moelyono meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) melengkapi kajian awal RUU yang diusulkan sebagai pertimbangan. Untuk tahun 2009-2014, penyusunan Prolegnas tidak hanya mengejar kuantitas, tapi yang terutama adalah aspek kualitasnya.

http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan&berita=111274&pagecomment=1

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s