Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2010 dan Permasalahan Hukumnya

POSITION PAPER

Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2010
dan Permasalahan Hukumnya

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
Jakarta, Desember 2008

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ………………………………………………………..
A. Pelanggaran Pemilu : Ancaman Terhadap Proses Demokratisasi ……
B. Pelanggaran Pemilu 2009 ………………………………………………..
1. Pelanggaran Administrasi ……………………………………………..
2. Tindak Pidana Pemilu …………………………………………………
3. Perselisihan Hasil Pemilu ……………………………………………..
C. Sengketa Pemilu 2009 ……………………………………………………
1. Perselisihan Hasil Pemilu
2. Sengketa Administrasi Pemilu
D. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Pemilu ………………………….
1. Mekanisme Pelaporan …………………………………………………
2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi ………………….
3. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu ………………..
a. Proses Penyidikan …………………………………………………
b. Proses Penuntutan …………………………………………………
c. Proses Persidangan ………………………………………………..
d. Proses Pelaksanaan Putusan ………………………………………
4. Perselisihan Hasil Pemilu ……………………………………………..
E. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu ………………………………
F. Potensi Masalah Hukum Pemilu 2009.………………………………….
1. Waktu Terjadinya Pelanggaran ………………………………………..
2. Penanganan Laporan …………………………………………………..
3. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi ……………………
4. Penegasan Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelesaian Pelanggaran Administrasi ……………………………………………………………
5. Pengertian “Hari” ………………………………………………………………………..
6. Tindakan Terhadap TNI ……………………………………………………………….
7. Persidangan Anak ………………………………………………………………………..
8. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ……………………………………….
9. Proses Banding ………………………………………………………….
10. Jumlah Aparat Penegak Hukum ………………………………………
11. Jenis Pidana dan Hukum Acara Pemeriksaan …………………………………
12. Pelaksanaan Putusan …………………………………………………………………..
13. Gugatan Putusan KPU …………………………………………………………………
G. Rekomendasi …………………………………………………………….

Lampiran 1. Perbandingan Waktu Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu Menurut UU No. 12/2003, UU No. 10/2008 dengan UU 42/2008
Lampiran 2. Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 10/2008
Lampiran 3. Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 42/2008

I. Pendahuluan

Serangkaian penyelenggaraan pemilihan umum untuk kepala daerah (pilkada) akan segera digelar. Tahun 2010 akan ada 246 pilkada, terdiri dari 7 pilkada gubernur dan wakil gubernur, 204 pilkada bupati dan wakil bupati serta 35 pilkada walikota dan wakil walikota. Oleh karena itu, perlu kiranya persiapan yang matang untuk menata pelaksanaan pilkada dimaksud agar dapat berjalan baik.

Dasar penyelenggaraan pilkada mengacu pada ketentuan Bab. IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 56 – 119 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Ketentuan UU Pemda ternyata tidak mengatur secara komprehensif terkait mekanisme penyelenggaraan pilkada. Mekanisme penundaan pilkada akibat kondisi darurat tidak terakomodir dalam undang-undang ini. Melalui Perpu 3 Tahun 2005, kekurangan atas mekanisme penundaan pilkada akibat bencana, konflik dan kerusuhan dapat tertutupi. Perpu itu kemudian diundangkan dalam Undang-Undang 8/ 2005 tentang pengundangan Perpu 3/2005 tentang Penundaan Pilkada karena kondisi khusus.

Peraturan teknis pelaksanaan pilkada sebagai turunan UU 32/2004, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun kemudian undang-undang ini mengalami perubahan hingga tiga kali, menjadi Peraturan Pemerintah No. 25/2007 tentang perubahan kedua dan peraturan pemerintah 49/ 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah 6/ 2005.

Sebagai bentuk penyempurnaan dasar hukum pilkada, lahir UU 12/ 2008 tentang perubahan kedua atas UU 32/ 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur khusus tentang mekanisme pilkada. Hal paling penting atas undang-undang perubahan ini adalah beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu, dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Perkembangan selanjutnya, regulasi tentang pelaksanaan pilkada tidak hanya diatur dalam UU 32/ 2004 dan regulasi turunannya. Tahun 2007 lahir Undang-Undang 22/2007 yang mengatur tentang penyelenggara pemilu. Undang – undang ini mengatur khusus tentang penyelenggara pemilu, baik tentang KPU, KPU Daerah maupun pengawas pemilu semua tingkatan. UU Penyelenggara Pemilu bukan bagian (perubahan) dari UU Pemda, namun ketentuan nya berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilkada, khususnya terkait penyelenggara. Dengan demikian, terdapat dua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara pemilu, yaitu UU Pemda dan UU Penyelenggara Pemilu.

UU 22/ 2007 tentang penyelenggara pemilu bukan sebagai perubahan atas UU 32/ 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun kedua peraturan ini memiliki substansi pengaturan yang sama, khususnya tentang penyelenggara pemilu, yaitu KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan Pengawas Pemilu Propinsi dan jajaran dibawahnya. Terhadap permasalahan ini, harus dipahami bahwa dasar hukum penyelenggaraan pilkada tetap mengacu kepada UU 32/ 2004 dan turunannya, karena ketentuan undang-undang ini belum dicabut atau diganti. Artinya, ketentuan dalam UU 32/2004 tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU 22/2007.

Pengaturan dalam beberapa perundang-undangan diatas, berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan pilkada mendatang. Potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kekosongan hukum sangat mungkin terjadi. Misal terkait dengan pertanggungjawaban KPU Propinsi/ Kab/ Kota, komposisi pengawas pemilu dan beberapa ketentuan lainnya. Bahkan melihat kenyataan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden lalu, banyak hal baru yang tidak terjangkau dalam peraturan tentang pilkada. Sebut saja tentang tata cara pemberian suara, apakah akan tetap menggunakan cara mencoblos sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 atau mengikuti perubahan dalam pemilu lalu dengan cara mencentang. Selain itu permasalahan mengenai daftar pemilih yang mencuat dalam pilleg dan pilpres, apakah sudah diantisipasi dengan pengaturan dalam UU 32/2004?

Menyikapi permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pilkada dan analisis untuk melihat kekurangan atau bahkan kekosongan hukum dalam penyelenggaraannya. Mengingat salah satu permasalahan yang sempat muncul dalam pemilu lalu adalah keterlambatan regulasi, peraturan tidak sinkron dengan UU, dan pengaturan tidak komprehensif. Karena itu perlu segera difikirkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan yang bermasalah.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 22/2007, telah memberikan tugas dan wewenang kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut maka KPU perlu segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan pilkada, sehingga menjadi lebih berkualitas.

II. Penyelenggara Pilkada

1. Kewenangan Regulasi dan Kebijakan KPU

Ketentuan UU 32/ 2004 tidak memberikan porsi kewenangan dan turut campur KPU dalam penyelenggaraan pilkada. Karena berdasarkan UU itu, pilkada tidak dimasukkan sebagai rezim pemilihan umum sebagaimana pemilu legislatif dan pemilu presiden. Struktur penyelenggara pun demikian, antara komisi pemilihan baik pusat dan daerah tidak dalam satu hierarki jabatan. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan yang bersifat mandiri dan independen. Oleh karena itu, kendali penyelenggaraan berada pada Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Posisi itu berbeda dengan UU 22/ 2007, KPU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pilkada. KPU dalam hierarki penyelenggara pilkada memiliki tugas dan kewenangan, tentunya tidak dalam kapasitas melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 22/ 2007 memberikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan;
c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilu;
d. Menerima laporan hasil pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;
e. Menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Membaca kewenangan di atas, maka terlihat bahwa KPU memiliki peran strategis terhadap kesuksesan penyelenggaraan pilkada. Salah satu peran itu adalah penyusunan regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pilkada. Peran ini penting dalam mempertegas mekanisme penyelenggaraan, sehingga pilkada dapat berjalan lancar dan tentunya legitimasi penyelenggaraannya semakin kuat.

Paling tidak terdapat 2 alasan yang menjadikan peran regulasi oleh KPU dalam penyelenggaraan pilkada menjadi begitu penting dan strategis, antara lain :
a. Belajar dari pengalaman pemilu legislatif dan presiden 2009, permasalahan regulasi menjadi salah satu point penting faktor penyebab kisruh dalam pemilu.
Regulasi pemilu legislatif dan presiden banyak yang bermasalah, sehingga menjadi regulasi yang paling sering diuji dihadap Mahkamah Konstitusi (7 kali). Akibatnya, tahapan penyelenggaraan muncul banyak masalah dan bahkan terhadap hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan disusun secara matang akan dapat melingkupi seluruh tahapan penyelenggaraan, sehingga menutup peluang terjadinya konflik kepentingan yang diakibatkan kelemahan regulasi.

b. Regulasi penyelenggaraan pilkada tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.
Regulasi seperti ini akan menyulitkan penyelenggara pemilu di daerah, mengingat banyaknya regulasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akibatnya, peluang terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kekosongan hukum sangat besar. Penting juga, pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden 2009 telah memberikan perkembangan pelaksanaan yang pesat. Perkembangan itu tidak diiringi dengan perkembangan regulasi pemilu kepala daerah, akibatnya terdapat beberapa ketentuan pasal yang dalam praktek tidak relevan lagi untuk digunakan. Oleh karena itu, peran KPU sangat potensial dalam kelancaran penyelenggaraan dengan memberikan payung hukum yang memadai dalam penyelenggaan pilkada.

2. Pertanggungjawaban KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD berdasarkan tingkatannya. Pemilihan gubernur dilakukan oleh KPU Propinsi, sedangkan KPU Kabupaten/ Kota menyelenggarakan pemilihan bupati/ walikota dalam satu pasang. Dalam penyelenggaraan pilkada, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD (Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004). KPUD juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pilkada kepada DPRD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (ayat 2).

Berbeda dengan itu, UU 22/ 2007 mengatur lain dalam hal pertanggungjawaban. KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Daerah ini dilakukan secara berjenjang, dimana KPU Kabupaten/ Kota bertanggung jawab kepada KPU Propinsi dan KPU Propinsi bertanggung jawab kepada KPU.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pilkada pun tidak dilakukan kepada DPRD. Kewajiban KPU Daerah untuk menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik dilakukan kepada komisi pemilihan secara berjenjang, dimana KPU Kabupaten/ Kota kepada KPU Propinsi dan KPU Propinsi kepada KPU.

Kewajiban KPU Propinsi dan Kabupaten/ Kota terhadap DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota dan Kepala Daerah, hanyalah sebatas penyampaian laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan.

III. Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada

1. Keanggotaan pengawas pemilu
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diawasi oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu). Adapun keanggotaan panwaslu, berdasarkan UU 32/ 2004 terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Namun jika unsur-unsur dimaksud tidak dapat terpenuhi, maka keanggotaanya dapat diisi dari unsur lain.

Keanggotaan panwaslu dari seluruh unsur di atas berjumlah 5 orang untuk tingkat propinsi dan kabupaten/ kota dan 3 orang untuk kecamatan (panwascam). Panwaslu dibentuk oleh DPRD, sedangkan panwascam diusulkan oleh panwas kabupaten/ kota untuk ditetapkan oleh DPRD.

Pengaturan tentang Panwaslu di atas berbeda dengan ketentuan UU 22/2007. Keanggotaan panwaslu berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan. Ketentuan itu dipertegas kembali dengan syarat non partisan, yaitu tidak menjadi anggota partai politik tertentu. Penegasan ini diberikan untuk menjaga netralitas panwas dalam mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.

Keanggotaan Panwaslu Propinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota diusulkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 6 orang untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bawaslu sebanyak 3 orang melalui uji kelayakan dan kepatutan. Sedangkan anggota Panwascam diusulkan oleh KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 6 orang untuk ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota sebanyak 3 orang melalui uji kelayakan dan kepatutan. UU 22/2007 lebih memperluas keanggotaan panwas, hingga tingkat lapangan yang dipilih dan ditetapkan oleh Panwascam.

2. Pertanggungjawaban pengawas pemilu
Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan Pasal 57 ayat 7 UU 32/2004 panwaslu bertanggung jawab kepada DPRD. Diakhir masa jabatannya berkewajiban menyampaikan laporannya. Berbeda dengan Pasal 106 – 107 UU 22/2007, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu kabupaten/ Kota bertanggungjawab kepada Bawaslu dengan kewajiban menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara periodik. Laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan, juga harus dilaporkan kepada DPRD Propinsi, Kabupaten/ Kota dan atau Kepala daerah berdasarkan tingkatnya.

IV. Peserta Pemilu

1. Peserta Pemilu
Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 32/ 2004 memberikan mandat kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Ketentuan ini memberikan batasan serta menutup peluang bagi unsur lain untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Namun setelah dilakukan perubahan terhadap UU 32/2004 menjadi UU 12/ 2008, maka monopoli itu pun terhapuskan. Pasal 59 ayat 1 huruf b UU 12/2008 memberikan peluang bagi pasangan calon independen untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan putusan MK No. 5/PUU-V/2007 yang membuka ruang bagi calon independen untuk menjadi peserta dalam pilkada. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 2e, Dukungan terhadap calon independen dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi KTP, atau surat keterangan tanda penduduk.

2. Persyaratan
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calonnya, jika memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftar sebagai pasangan calon gubernur/ wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan sebagai berikut (pasal 59 ayat 2a UU 12/ 2008) :
a. propinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 jiwa harus didukung minimal 6,5%;
b. propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 – 6.000.000 jiwa harus didukung minimal 5%;
c. Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 – 12.000.000 jiwa harus didukung minimal 4%;
d. Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 harus didukung minimal 3%.

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftar sebagai pasangan calon bupati/ wakil bupati atau walikota/ wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan sebagai berikut (pasal 59 ayat 2b) :
a. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk hingga 250.000 jiwa harus didukung minimal 6,5%;
b. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 – 500.000 jiwa harus didukung minimal 5%;
c. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 – 1.000.000 jiwa harus didukung minimal 4%;
d. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 harus didukung minimal 3%.

Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur, harus tersebar dilebih dari 50% jumlah kabupaten/ kota di propinsi tersebut. Sedangkan jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati/ walikota 50% jumlah kecamatan di kabupaten/ kota tersebut. Dukungan di atas, harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 4a mewajibkan kepada parpol atau gabungan parpol dan KPU propinsi/ kabupaten/ kota dalam proses penetapan pasangan calon, harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Begitu juga dengan proses penetapan pasangan calon perseorangan, KPU Propinsi dan atau KPU Kabupaten/ Kota, harus memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

3. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan
Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/ wakil gubernur dilakukan oleh KPU Propinsi yang dibantu KPU kabupaten/ kota, PPK dan PPS (pasal 59A UU 12/2008). Sedangkan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota dilakukan oleh KPU kabupaten/ kota yang dibantu PPK dan PPS.

Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Sedangkan bakal calon perseorangan untuk gubernur dan wakilnya menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk diverifikasi paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Verifikasi tersebut dilakukan paling lama 14 hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan. Hasil verifikasi dukungan itu dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diserahkan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. Verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan oleh PPK dilakukan menghindari dukungan yang dilakukan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 hari.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan itu dituangkan dalam berita acara yang diteruskan kepada KPU kabupaten/ kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon. Salinan hasil inilah yang kemudian digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

4. Penelitian syarat administrasi
Terhadap persyaratan administrasi calon, dilakukan penelitian dengan cara klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat. Hasil penelitian itu diberitahukan secara tertulis kepada calon dari partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, dan atau calon perseorangan paling lama 21 hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

V. Pemilih

1. Pemilih
Warga negara Republik Indonesia memiliki hak pilih, jika pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak pilih tersebut, harus terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi persyaratan. Adapun syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih adalah sebagai berikut :
a. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

2. Daftar pemilih

Daftar pemilih untuk pilkada berasal dari daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah. Daftar pemilih sementara diperoleh dari daftar pemilih ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Pemilih hanya didaftar 1 kali dalam daftar pemilih, dan jika memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih harus menentukan satu untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Pemilih yang telah terdaftar dan berpindah tempat atau ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, maka yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. Dengan demikian, PPS mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Proses selanjutnya, pemilih harus melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru. Terhadap pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditentukan, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya ditempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

3. Pemutakhiran daftar pemilih
Berdasarkan daftar pemilih, PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS). DPS tersebut diumumkan oleh PPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. DPS dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap yang disahkan dan diumumkan oleh PPS.

VI. Pemungutan Suara

1. Waktu pemungutan suara
Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon. Pemungutan suara tersebut dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

2. Surat suara
Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah pemilih. Tambahan surat suara tersebut digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak. Penggunaan surat suara tambahan tersebut, harus dibuatkan berita acara (pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU 32/2004).

3. Pemberian suara dan ketentuan sah nya
Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Dalam kondisi ini, petugas KPPS atau orang yang membantu wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih yang dibantu.

Pemberian suara dalam pilkada dinyatakan sah jika :
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

4. Teknis pemungutan suara
Jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 orang. TPS tersebut ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Adapun jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD. Kegiatan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara ditetapkan KPUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sebelum melakukan kegiatan pemungutan suara, KPPS memberikan penjelasan menganai tata cara pemungutan suara. Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Jika surat suara yang diterima pemilih rusak, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dari KPPS yang akan diberikan surat pengganti satu kali. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberikan tanda khusus oleh KPUD.

VII. Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Penghitungan di TPS
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Sebelum penghitungan suara dimulai, diawali terlebih dahulu penghitungan oleh KPPS terkait :
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Setelah penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani ketua dan minimal 2 orang anggota KPPS serta dapat ditandangani oleh saksi pasangan calon. KPPS memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/ kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat diterima, PPS seketika itu mengadakan pembetulan.

Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua TPS dalam wilayah kerja desa/ kelurahan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani ketua dan minimal 2 orang anggota PPS serta oleh saksi pasangan calon. PPS wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum. PPS wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. PPS wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

2. Rekapitulasi tingkat PPK, Kabupaten/ Kota

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, jika ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika keberatan yang diajukan melalui pasangan calon dapat diterima, PPK seketika itu mengadakan pembetulan.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua PPS dalam wilayah kerja kecamatan bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota PPK serta ditandangani saksi pasangan calon. PPK wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. PPK wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/ kota.

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/ kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/ kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/ kota.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan bersangkutan, KPU kabupaten/ kota membuat berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani ketua dan minimal 2 orang anggota KPU kabupaten/ kota serta saksi pasangan calon. KPU kabupaten/ kota wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/ kota kepada saksi pasanan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. KPU kabupaten/ kota wajib menyerahkan 1 eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/ kota kepada KPU propinsi.

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU propinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat propinsi dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU propinsi.

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/ kota, KPU propinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandangani ketua dan minimal 2 orang anggota KPU propinsi serta ditandatangani saksi pasangan calon. KPU propinsi wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU propinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum. Berita acara dan rekapitulasi itu selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU propinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Kemudian KPU propinsi menyampaikann kepada DPRD propinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya.

3. Penghitungan suara ulang

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS, jika terjadi perbedaan data jumlah suara di TPS. Sedangkan penghitungan dilakukan ditingkat PPK, jika terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Jika perbedaan data jumlah suara ada pada tingkat KPU Kabupaten/ kota dan KPU propinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 tingkat dibawahnya.

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwascam terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di atas dapat diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

VIII. Perselisihan Hasil Pilkada

Berdasarkan Pasal 106 UU 32/2004, keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan di atas hanya terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung, dapat disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat final dan mengikat,

Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya, dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepal daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersifat final.

Ketentuan ini kemudian dirubah dengan Pasal 236 C UU 12/ 2008 tentang perubahan atas UU 32/2004 tentang pemerintah daerah, bahwa penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK paling lambat 18 bulan sejak berlakunya UU ini.

IX. Kepala Daerah Terpilih

1. Penetapan calon terpilih
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagal pasangan calon terpilih. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika pasangan calon yang perolehan suara terbesar lebih dari satu pasangan calon dengan perolehan suaranya sama, maka penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Jika tidak ada yang mencapai 25% dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Dalam hal pemenang pertama ada dua pasangan calon, maka kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua. Namun jika pemenang pertama ada tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Apabila pemenang kedua terdapat lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

2. Penetapan dan pelantikan kepala daerah

Jika calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. Kepala daerah tersebut kemudian mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih. Namun jika calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah yang kemudian akan mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

Apabila pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Untuk memilih wakil kepala daerah tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 (tiga) hari, berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kotakepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, paling lambat 3 (tiga) hari.

Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Sedangkan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Jika pelantikan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD, bagimana jika terhadi pilkada serentak?

X. Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah

Apabila kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara karena alasan di atas. Jika hal itu terjadi, maka tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana alasan di atas, maka Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Namun jika hal itu terjadi pada wakil kepala daerah, maka kepala daerah mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat sisa masa jabatan wakil kepala daerah lebih dari 18 bulan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, maka Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.

XI. Pilkada Serentak

Ruang untuk penyelenggaraan pilkada serentak terakomodir dalam Pasal 235 UU 32/2004. Bahwa pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam satu daerah yang sama dapat diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama, jika masa jabatannya berakhir pada bulan dan tahun yang sama dan atau dalam kurun waktu antara 1 hingga 30 hari. Dengan demikian, untuk tahun 2010 sangat memungkinkan dilakukan penyelenggaraan pilkada serentak terhadap daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis secara bersamaan maksimal 30 hari/ satu bulan.

Ketentuan Pasal 235 di atas kemudian dirubah dengan ketentuan Pasal 235 ayat 1 dan ayat 2 UU 12/2008. Bahwa pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama dan berakhir masa jabatannya tahun 2008 sampai juli 2009 dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. Ketentuan keserentakan juga dapat dilakukan terhadap pemilihan gubernur dan bupati/ walikota dalam satu daerah yang sama dimana masa jabatan kepala daerahnya berakhir dalam kurun waktu 90 hari setelah bulan juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

XII. Pemantauan Pilkada

Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri. Pemantau pemilihan harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPUD. Pemantau pemilihan tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain :
a. bersifat independen; dan
b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Pemantau juga harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut atau persyaratan sebagai pemantau, maka hak nya sebagai pemantau dicabut dan /atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

XIII. Potensi Masalah

1. Tumpang Tindih Pengaturan
Lahirnya UU 22/2007 tentang penyelenggara pemilu berpotensi membuka peluang terjadinya tumpang tindih pengaturan, khususnya terkait dengan pengaturan penyelenggara pemilu. Pasalnya, UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pilkada, secara rigid mengatur hal yang sama, sebagaimana diatur dalam UU 22/2007. Jika demikian, ketentuan mana yang harus dipatuhi oleh penyelenggara, mengingat keduanya masih berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada.

a. Pertanggungjawaban KPU Daerah
Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 UU 32/2004 menetapkan bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD, dan berkewajiban untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemilu kepada DPRD. Berbeda dengan itu, Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 UU 22/2007 menetapkan bahwa KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. KPU Propinsi bertanggung jawab kepada KPU. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Propinsi berkewajiban untuk melaporkan kinerjanya. Pertanggungjawaban KPU Kabupaten/ Kota dilakukan juga terhadap KPU Propinsi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 ayat 1. Ketentuan ayat 2 pasal yang sama juga memberikan kewajiban bagi KPU Kabupaten/ Kota untuk melaporkan kinerjanya kepada KPU Propinsi. Artinya, mereka tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD. Kewajiban KPU baik tingkat propinsi ataupun kabupaten/ kota terhadap DPRD adalah menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pilkada kepada DPRD.

b. Keanggotaan Panwaslu
 Komposisi
Berdasarkan Pasal 57 ayat 3 UU 32/2004, komposisi/ keanggotaan pengawas pemilu terdiri atas kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Berbeda dengan itu, Pasal 73 UU 22/2007 menyebutkan bahwa keanggotaan Bawaslu dan Panwaslu berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan. Ketentuan itu dipertegas kembali dengan syarat non partisan, yaitu tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

 Jumlah anggota
Panwaslu beranggotakan 5 orang untuk Panwas Propinsi dan Kabupaten/ Kota, sedangkan Panwas Kecamatan beranggotakan 3 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (4) UU 32/2004. Berbeda dengan ketentuan itu, Pasal 73 ayat (2) UU 22/2007, keanggotaan Panwaslu Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan adalah 3 orang.

 Pengangkatan
Panitia pengawas pemilu propinsi dan kabupaten/ kota berdasarkan Pasal 57 ayat (7) dibentuk oleh DPRD. Sedangkan Panwas Kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD, sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (5) UU 32/2004. Berbeda dengan ketentuan di atas, Pasal 93 UU 22/2007 menetapkan bahwa Panwas Propinsi diusulkan oleh KPU Propinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 orang untuk selanjutnya ditetapkan Bawaslu, setelah uji kelayakan dan kepatutan. Mekanisme ini juga berlaku terhadap pengangkatan Panwaslu Kabupaten/ Kota seperti diatur dalam Pasal 94. Demikian juga dengan Panwas Kecamatan, diusulkan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan ditetapkan oleh Panwas Kabupaten/ Kota.

Permasalahan lain muncul ketika Bawaslu melakukan pengangkatan kembali panwaslu dalam pemilu legislatif dan presiden 2009 tanpa melalui mekanisme uji kelayakan oleh KPU propinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana ketentuan Pasal 93 UU 22/2007. Pada satu sisi langkah Bawaslu dianggap salah karena mekanisme itu melanggar mekanisme hukum yang berlaku, namun pada sisi lain keterbatasan waktu untuk menghadirkan panwaslu dalam pengawasan pilkada mendorong Bawaslu melakukan itu.

 Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Panitia pengawas pilkada berdasarkan Pasal 57 ayat (7) UU 32/2004 adalah kepada DPRD. Ketentuan itu juga mewajibkan pengawas untuk menyampaikan laporan pengawasan kepada DPRD. Namun berbeda dengan ketentuan di atas, pasal 106 – 107 UU 22/2007, Panwaslu Propinsi dan Kabupaten/ Kota bertanggungjawab, menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan kepada Bawaslu. Selain itu, Panwaslu dimaksud harus menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala daerah dan DPRD.

2. Kekosongan Hukum

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. KPU harus mengantisipasi agar pilkada dapat terselenggara 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah, sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan/ jabatan kepala daerah.

Mencermati ketentuan di atas, terdapat kemungkinan untuk tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 86 ayat (1), yang dikarenakan keadaan darurat seperti bencana alam. Jika hal itu terjadi, bagaimana mekanisme pengunduran dan penyelenggaraan pilkada dalam kondisi darurat? Jika demikian, bagaimana dengan kekosongan jabatan kepala daerah akibat belum terpilihnya kepala daerah yang baru? Atau dengan kondisi normal dan munculnya wacana untuk efisiensi penyelenggaraan dengan pilkada secara serentak, bagaimana mekanisme penundaan dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah?

3. Perkembangan Penyelenggaraan Pemilu

a. Penggunaan KTP dalam Pemilihan
Terobosan hukum dalam pemilu presiden lalu terkait permasalahan DPT adalah putusan MK tentang penggunaan KTP/ paspor bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Penggunaan KTP dinilai dapat meminimalisir dan mengakomodir masyarakat untuk memberikan hak pilih nya dalam pilkada. Namun penggunaan KTP untuk pilkada belum ada regulasi yang mendasarinya, sehingga penggunaan KTP menjadi legal nantinya.

b. Kartu Pemilih
Pasal 71 UU 32/ 2004 menyatakan bahwa pemilih yang telah terdaftar, diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara. Namun berbeda dengan itu, pemilu legislatif dan presiden 2009 tidak lagi mengenal dan menggunakan kartu pemilih. Dengan demikian, penggunaan KTP dikhawatirkan akan menyulitkan penyelenggara khususnya petugas lapangan. Selain itu, penggunaan kartu pemilih memerlukan anggaran khusus untuk menyiapkannya.

c. Mencoblos
Pemilu legislatif dan presiden 2009 menjadi sejarah baru bagi mekanisme pemilihan di Indonesia. Mekanisme pemberian suara dengan mencoblos telah digantikan dengan mencontreng (centang). Namun untuk pelaksanaan pilkada 2010, ketentuan yang ada dalam UU 32/2004 Pasal 88 masih mengatur tentang mekanisme penandaan dengan cara mencoblos. Perkembangan ini hendaknya disikapi oleh penyelenggara dengan mempertegas, mekanisme mana yang akan digunakan. Sebab pasca pemilihan legislatif dan presiden 2009, masyarakat telah terbiasa dengan mekanisme penandaan sehingga perubahan dan kembali pada mekanisme awal (coblos) tanpa diiringi sosialisasi yang baik akan membingungkannya.

d. TPS Khusus
Penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 lalu tidak menyediakan TPS khusus bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya ditempat mereka terdaftar, seperti rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan. Akibatnya pemilih yang berada pada tempat tersebut tidak dapat memberikan suaranya. Padahal ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU 32/ 2004 menyebutkan bahwa lokasi TPS selain harus mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, juga harus menjamin setiap pemilih agar dapat memberikan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Artinya, dalam keadaan sulit pun, mereka harus dapat difasilitasi.

e. Rekapitulasi Suara di PPS
Pasal 97 ayat 1 UU 32/ 2004 masih mencantumkan rekapitulasi di tingkat desa/ kelurahan. Bahwa setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Namun ketentuan ini berbeda dalam pilleg dan pilpres yang tidak mengenal rekapitulasi di tingkat PPS, karena langsung dilakukan di PPK.

4. Waktu verifikasi dukungan bakal calon kepala daerah
Pasal 59 A ayat (7) dan ayat (10) UU 12/2008 menentukan bahwa verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon oleh PPK untuk menghindari manipulasi dan dukungan ganda oleh satu orang, dilaksanakan dalam 7 hari. Potensi masalah muncul ketika dalam waktu 7 hari harus melakukan verifikasi terhadap 130.000 – 360.000 dukungan untuk tingkat propinsi dan 16.250 – 30.000 dukungan untuk tingkat kabupaten/ kota. Pertanyaannya, mungkinkah PPK mampu melakukan nya dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut?

5. Penelitian syarat administrasi
Pasal 60 ayat (1) UU 12/ 2008 mensyaratkan adanya klarifikasi dengan menerima masukan masyarakat terhadap hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala daerah. Bagaimanakah mekanisme peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan mekanisme tindak lanjutnya?

6. Daftar Pemilih
Pasal 70 ayat 1 UU 32/2004, menentukan bahwa daftar pemilih yang digunakan adalah daftar pemilih yang pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika mendasarkan pada ketentuan ini, maka daftar pemilih yang seharusnya digunakan oleh KPU Propinsi dan Kabupaten/ Kota adalah daftar pemilih dalam pemilu presiden lalu. Namun jika daftar pemilih itu digunakan, terdapat perbedaan basis pendaftaran antara pilkada (de jure) dan pilpres (de facto).

Pendaftaran de jure dilakukan berdasarkan ketercatatan penduduk secara yuridis disuatu daerah pemilihan tertentu. Artinya, penduduk yang akan didaftar adalah mereka yang tercatat sebagai penduduk disuatu daerah pemilihan dalam pemilukada. Sedangkan pendaftaran secara de facto dilakukan terhadap penduduk, tidak terbatas pada ketercatatan nya dalam wilayah tertentu. Artinya, siapapun warga negara Indonesia akan difasilitasi untuk didaftar dimana saat itu dia berada.

XIV. Masukan

1. Tumpang Tindih Pengaturan
UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU 22/ 2007 tentang UU Penyelenggara. Dengan kata lain, ketentuan terkait pertanggungjawaban KPU Daerah dan keanggotaan panwaslu baik tentang komposisi, jumlah anggota, pengangkatan, dan pertanggungjawaban KPU Daerah tidak lagi mengacu kepada ketentuan UU 32/2004, karena secara khusus terkait ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur tersendiri dalam UU 22/2007. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu terikat terhadap ketentuan UU 22/2007 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

2. Pilkada dalam kondisi genting.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan pilkada dalam keadaan genting, dalam artian terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya sehingga menyebabkan pilkada tidak dapat berlangsung. Oleh sebab itu, lahir perpu 3/2005 yang diundangkan dengan UU 8/2005. Ketentuan itu, khususnya Pasal 236A memberikan dasar penundaan penyelenggaraan pilkada. Mekanisme penundaan pilkada itu lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Namun permasalahannya, hingga sekarang peraturan pemerintah dimaksud belum keluar, sehingga mekanisme penundaan itu masih terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan dan penundaan jadwal pilkada dalam kondisi genting tersebut.

3. Pilkada Serentak.
Akhir-akhir ini muncul wacana untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan pilkada, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Sebagai bentuk efisiensi, pilkada baik untuk pemilihan gubernur maupun walikota dilakukan secara serentak dalam satu wilayah. Permasalahan muncul, ketika ketentuan perundang-undangan tidak mengatur tentang itu. Karena pelaksanaan pilkada serentak membawa konsekuensi pada perpanjangan masa jabatan kepala daerah, atau kekosongan jabatan kepala daerah dan atau bahkan pemangkasan masa jabatan kepala daerah.

Pasal 235 UU Pemda hanya memberikan peluang bagi penyelenggaraan pilkada serentak terhadap pemilihan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada bulan dan tahun yang sama atau dalam kurun waktu 1 hingga 30 hari. Pasal 235 UU 12/2008 hasil perubahan pun hanya membuka peluang dilakukannya pilkada serentak, bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir dalam kurun waktu 90 hari setelah bulan juli 2009, diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU 32/ 2004 jo UU 12/2008 untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pilkada serentak.

4. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah.
Konsekuensi dari pelaksanaan pilkada serentak di atas adalah penjadwalan ulang pilkada yang berpengaruh terhadap masa jabatan kepala daerah dan kekosongan jabatan tersebut. Sedangkan ketentuan UU 32/ 2004 Pasal 34 dan Pasal 35, hanya mengatur kekosongan jabatan dalam hal kepala daerah berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatan dan tidak dalam hal terjadi kekosongan jabatan akibat telah habis masa jabatan. Penting kiranya mekanisme pengisian jabatan dan kemungkinan pemangkasan masa jabatan diatur dalam revisi UU penyelenggaraan pemilu kepala daerah tersendiri.

5. Perkembangan Penyelenggaraan Pemilu
Ketentuan tentang kartu pemilih, penandaan dengan mencoblos, rekapitulasi suara tingkat desa (PPS) merupakan perintah UU 32/ 2004 yang masih berlaku dan harus dijalankan oleh penyelenggara. Terhadap kebijakan tersebut, KPU dapat melakukan pilihan antara lain:

a. Menjalankan ketentuan di atas
Konsekuensi yang harus dihadapi penyelenggara adalah pemahaman dan psikologi masyarakat yang telah terbentuk dengan cara-cara penyelenggaraan sebagaimana dilakukan dalam pemilu legislatif dan presiden 2009. Artinya, jika tidak dilakukan penyesuaian dengan mekanisme terbaru, baik penyelenggara maupun masyarakat akan menghadapi kebingungan terkait mekanisme mana yang akan digunakan.
Langkah antisipasi yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara tentang mekanisme yang berlaku dan kebijakan yang diambil oleh KPU.

b. Membuat kebijakan baru dengan penyesuaian terhadap perkembangan pemilu legislatif dan presiden 2009
Pilihan untuk membuat kebijakan baru merupakan pilihan yang lebih sulit untuk dilakukan. Ketentuan tentang kartu pemilih, penandaan dengan cara mencoblos, TPS khusus, rekapitulasi suara tingkat PPS (desa) merupakan perintah UU 32/ 2004. Oleh karena itu, perubahan kebijakan harus dilakukan dengan mengeluarkan ketentuan baru setingkat undang-undang, dan tidak bisa dilakukan dengan peraturan pemerintah atau bahkan peraturan KPU.

Hendaknya KPU dapat menghindari penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sebagai alternatif kebijakan. Perpu merupakan kebijakan yang dikeluarkan dengan syarat adanya kondisi khusus, yaitu kegentingan memaksa. Dengan demikian, potensi munculnya peraturan tersebut adalah mendekati pelaksanaan pemilu. Kondisi demikian akan sangat tidak menguntungkan bagi penyelenggara karena harus mempersiapkan teknis penyelenggaraan yang begitu kompleks. Misal, ketentuan penandaan dengan mencoblos akan berpengaruh terhadap pencetakan, penyediaan kertas suara dan distribusi. Begitu juga dengan kebijakan tentang kartu pemilih yang terkait erat dengan pendataan pemilih.

Terkait pendataan pemilih, terdapat perkembangan menarik dalam pemilu presiden 2009, dengan diijinkannya penggunaan KTP sebagai identitas untuk memilih. Jika kebijakan itu dianggap baik, maka KPU dapat membuat peraturan tentang penggunaan KTP sebagai salah satu identitas yang digunakan untuk memilih. Namun menyadari permasalahan KTP ganda dan buruknya sistem kependudukan di Indonesia, maka perlu langkah antisipasi yang harus dilakukan KPU sebagai alat verifikasi penggunaan KTP.

6. Waktu verifikasi dukungan bakal calon kepala daerah

KPU perlu membuat peraturan tentang mekanisme pendaftaran calon independen yang akan mengatur tentang mekanisme pendaftaran, tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana diamanahkan Pasal 60 ayat 6 UU 12/2008. Penting dalam peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme verifikasi dukungan terhadap calon independen. KPU harus menentukan metode yang digunakan dalam verifikasi untuk menghindari manipulasi dan dukungan ganda oleh satu orang.

Memang disadari bahwa verifikasi tidak dapat dilakukan terhadap seluruh dukungan, namun dengan metode yang baik diharapkan manipulasi itu tidak akan terjadi.

7. Daftar Pemilih
Untuk tidak melanggar undang-undang, daftar pemilih yang berasal dari DPT Pemilu Presiden 2009 segera dilakukan pemutakhiran dengan basis pemutakhiran secara de jure, yaitu berdasarkan ketercatatan penduduk secara yuridis di daerah bersangkutan.

Iklan

5 thoughts on “Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2010 dan Permasalahan Hukumnya

  1. pertentangan antara 2 aturan hukum (UU No 32 Tahun 2004 dan UU no 22 Tahun 2007) dapat menggunakan asas hukum aturan yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. namun perlu diperhatikan juga ada hal-hal yang dalam aturan hukum yang baru tidak secara jelas diatur yang menjadi kewenangan padaaturan hukum lama, maka aturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh uu yang baru dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

    • wah benar sekali itu mas, aturan baru mengenyampingkan yg lama (lex posterior derogat lex priori).namun dalam tulisan ini saya ingin mengatakan, pengaturan yang tersebar dalam beberapa peraturan akan berpotensi munculnya tumpang tindih pengaturan, atau justru kekosongan hukum. atau justru aturan lama, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. UU 32/2004 mengatur tentang mekanisme coblos, adanya kartu pemilih dll yang justru dalam pemilu 2009 telah ditinggalkan. Memang jika mendasarkan pada hukum (dlm arti sempit), maka mekanisme yang ditinggalkan itu harus tetap djalankan, tapi tentunya akan banyak konsekuensi yang muncul.
      apapun itu, trimakasih sudah dikunjungi dan masukannya. keren…hehe

    • Mas Ariansyah, mungkin balasan ini sangat terlambat saya kirimkan. Tapi kalo barangkali perlu informasi atau justru mau berbagi informasi, silahkan kirim email ke saya…kalo ada yang bisa membantu, akan sangat senang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s