Pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif : Pengaruh dan Tindak Lanjutnya terhadap Pelaksanaan Pemilu 2009

1. Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Penetapan Kursi Tahap Ke-2.
Uji materiil terhadap Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 terkait penetapan kursi tahap dua, dilakukan oleh Partai Hanura, PPP, Gerindra dan PKS. Atas permohonan itu MK memutuskan ketentuan pasal dan ayat dimaksud konstitusional bersyarat, bahwa ketentuan tersebut konstitusional sepanjang dimaknai sebagaimana tafsir MK dalam putusan ini.

Bahwa penghitungan tahap kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (4) dilakukan dengan cara menentukan kesetaraan 50 persen suara sah dari angka bilangan pembagi pemilih (BPP), yaitu 50 persen dari angka BPP di setiap daerah pemilihan anggota DPR. Kemudian, membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR kepada partai politik peserta pemilu anggota DPR dengan ketentuan suara sah parpol dikategorikan sebagai sisa suara dan diperhitungkan dalam penghitungan tahap ketiga.
Adapun ketentuan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10/2008 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa cara penentuan jumlah sisa kursi yang belum terbagi dilakukan dengan mengurangi alokasi kursi di dapil anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. Selain itu juga mengatur terkait penentuan jumlah sisa suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota serta penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki parpol.
Atas putusan itu, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang tidak didasarkan pada tafsir atas Pasal 305 ayat (4) dan 212 ayat (3) UU 10/2008 sebagaimana tercantum dalam putusan ini, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menindaklanjuti putusan tersebut, KPU dalam penetapan kursi tahap dua tetap mendasarkan pada Peraturan KPU No. 15/2009 tentang penghitungan kursi, karena peraturan KPU tersebut dipandang telah sesuai dengan tafsir putusan MK.

2. Putusan No. 9/PUU-VII/2009 tentang Ketentuan Pidana atas Pengumuman Hasil Survey dan Penghitungan Cepat pada Masa Tenang Pemilu.

Ketentuan Pasal 245 ayat (2), (3) dan (5) UU 10/2008 melarang dilakukannya publikasi quick count pada masa tenang dan hari H pemilu. Pelanggaran pasal tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 282 dan 307 UU 10/2008.

Atas pengaturan sanksi pidana atas pengumuman hasil survey dan penghitungan cepat, MK dalam Putusan No. 9/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (2) dan (3), Pasal 282, Pasal 307 dan Pasal 245 ayat (5) sepanjang frasa ”ayat (2), ayat (3) dan” bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dengan demikian, ketentuan ini tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK tersebut dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2009 diberlakukan dan dengan sendirinya menganulir keberadaan ketentuan Pasal 245 ayat (2) dan (3), Pasal 282, Pasal 307 dan Pasal 245 ayat (5) sepanjang frasa ”ayat (2), ayat (3) dan”. Keberlakuan putusan tersebut tidak diiringi dengan revisi terhadap ketentuan ayat dan pasal di atas.

3. Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tentang Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara bagi Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Terhadap permohonan atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008, MK memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat : (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Putusan tersebut dilaksanakan dengan tanpa adanya revisi terhadap ketentuan pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tentang perubahan atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun untuk pelaksanaannya, KPU mengeluarkan peraturan dan petunjuk teknis pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD.

4. Putusan No. 32/PUU-VI/2009 tentang Sanksi atas Pelanggaran Penyiaran Kampanye.
Ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan pasal yang menggunakan kata “atau” menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu KPI atau Dewan Pers, sehingga memungkinkan jenis sanksi yang dijatuhkan pun juga berbeda. Kondisi ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Apalagi berdasarkan kedudukan dan fungsinya, Dewan Pers menurut UU 40/1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak.

Ketentuan Pasal 98 ayat (4) UU 10/2008 berbunyi, “Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye”. Ketentuan tersebut telah mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

Ketentuan Pasal 98 ayat 3, Pasal 99 ayat 1 dan 2 UU 10/2008, memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 98 ayat 2 dan 4, oleh karena itu MK memutuskan hal yang sama, yaitu bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap ketentuan tersebut, hingga sekarang belum ada revisi terhadap ketentuan pasal dan ayat dari undang-undang yang dimaksud. Adapun pelaksanaan lebih lanjut, putusan MK dijalankan oleh KPI dengan menerbitkan Surat Edaran KPI No. SE-01/KPI/02/2009 tentang pemberlakuan UU penyiaran dan P3/SPS dalam mengawasi iklan kampanye pemilu melalui lembaga penyiaran.

5. Putusan No. 22-24/ PUU-VI/2008 tentang Suara Terbanyak (Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e)

Ketentuan UU 10/2008 Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e tentang tata cara penetapan calon terpilih dibatalkan oleh MK melalui putusan No. 22-24/PUU-VI/2008. Akibatnya, mekanisme penetapan calon tidak lagi didasarkan pada nomor urut terkecil dari calon bersangkutan, akan tetapi didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Dengan demikian, ketentuan pasal 214 huruf a, b, c, d dan e tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pelaksanaan terhadap putusan, dalam pendapat hukumnya, MK menyatakan tidak akan menimbulkan kekosongan hukum akibat dibatalkannya Pasal 214 huruf a, b, c, d dan e. Dalam putusannya, MK menyebutkan bahwa putusan tersebut bersifat self executing, dengan demikian tidak diperlukan adanya revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam pelaksanaan ketentuan suara terbanyak. Oleh karena itu, KPU beserta seluruh jajarannya, berdasarkan kewenangan Pasal 213 UU 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan Putusan MK ini.

Namun pelaksanaan putusan ini masih menimbulkan pro kontra terkait sifat self executing Putusan MK. Beberapa kalangan dan KPU sendiri menghendaki adanya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk memperkuat putusan MK. Akan tetapi keinginan itu dibantah oleh presiden dengan tidak mengeluarkan perpu dimaksud, karena menurutnya putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal senada disampaikan Ketua DPR periode 2004 – 2009, Agung Laksono bahwa sudah cukup kuat dasar penerapan prinsip suara terbanyak, dan tinggal langsung diterapkan oleh KPU.

6. Putusan No. 12/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 316 ayat 1 UU 10/2008

Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Seharusnya, parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 sudah tidak lagi berhak menjadi peserta Pemilu 2009, karena tidak mencapai batas ketentuan electoral threshold.

Atas permohonan itu, MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tidak jelas ratio legis dan konsistensinya. Ketidakjelasan dalam pengaturan pada masa transisi dari prinsip electoral threshold ke prinsip parliamentary threshold sebagaimana diatur Pasal 202 UU 10/2008. Pada dasarnya, antara parpol Peserta Pemilu 2004, baik yang memenuhi ketentuan Pasal 316 huruf d maupun tidak, mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun Pasal 315 UU 10/2008. Oleh karena itu, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 telah memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan ketidakadilan (injustice) terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak mememenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008. Dengan demikian ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 inkonstitusional.

Namun dalam Pelaksanaannya, Putusan MK No. 12/PUU-VI/2008 tidak dapat diberlakukan terhadap Keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu 2009. Keputusan KPU itu sebelumnya telah menetapkan sembilan parpol peserta pemilu 2004 yang memiliki kursi di DPR RI sebagai peserta pemilu 2009, tanpa proses verifikasi faktual, meski tidak lolos electoral treshold pada pemilu 2004, sebagaimana diatur dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Dengan demikian sembilan partai yang telah ditetapkan akan terus melenggang sebagai peserta pemilu 2009. Kesembilan partai itu antara lain : Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Pelopor, Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan PNI Marhaenisme.

Beberapa pendapat terkait kekuatan mengikat putusan MK tersebut datang dari Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursydan Baldan yang mewakili suara DPR RI. Ferry berpendapat bahwa putusan tersebut berlaku mendatang dan harus terlebih dahulu diawali dengan revisi UU Pemilu. Pendapat sama juga keluar dari anggota KPU Andi Nurpati, bahwa putusan MK keluar setelah peserta pemilu 2009 ditetapkan, sehingga tidak dapat dijalankan.

7. Putusan No. 10/PUU-VI/2008 tentang Syarat Domisili (Pasal 12 huruf c) dan Non-Parpol Bagi Calon DPD (Pasal 67) bagi bakal calon anggota DPD.

Terkait ketentuan syarat pencalonan anggota DPD, terdapat 2 ketentuan yang menjadi fokus permasalahan hingga diujikan ke MK, antara lain : ketentuan tentang syarat domisili dan syarat non-partai politik.

Ketentuan syarat domisili dalam Pasal 12 huruf c UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. Artinya ketentuan ayat yang menyatakan “bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, harus dimaknai bahwa calon anggota DPD harus lah orang yang bertempat tinggal di daerah (propinsi) tempat calon tersebut mendaftar.

Terhadap syarat non-parpol, MK memutuskan bahwa ketiadaan ketentuan yang eksplisit mengatur syarat ini bagi calon anggota DPD bukan lah sebagai norma yang inkonstitusional. Memang ketentuan UU 10/2008 berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya (UU 12/2003), dimana calon anggota DPD adalah perseorangan. Akan tetapi MK berpendapat bahwa konstitusi tidak mengatur baik secara implisit maupun eksplisit bahwa calon anggota DPD tidak hanya perseorangan atau membatasi adanya calon anggota DPD yang berasal dari partai politik.

Akibat putusan tersebut, proses pengisian anggota DPD tidak terbatas hanya perorangan, namun juga dimungkinkan terhadap kandidat dari partai politik tertentu. Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008, dalam pelaksanaannya menjadi pedoman bagi KPU dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPD, tanpa harus dilakukan perubahan melalui revisi UU 10/2008.

Kesimpulan :
Pelaksanaan putusan MK dalam pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dilakukan melalui 3 cara :
1. Putusan dilaksanakan langsung tanpa perubahan undang-undang.
Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada dalam suatu undang-undang yang diujikan. Antara lain : putusan tentang penetapan kursi tahap II; putusan atas sanksi pidana atas pengumuman hasil survey dan penghitungan cepat pada masa tenang pemilu; sanksi atas pelanggaran penyiaran; putusan tentang suara terbanyak; dan putusan tentang syarat domisili dan non parpol sebagai calon anggota DPD.
2. Putusan dilaksanakan setelah adanya revisi undang-undang.
Putusan yang untuk pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, yaitu putusan yang membatalkan norma yang mempengaruhi norma lain, atau untuk melaksanakannya perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan pasal dan ayat yang diujikan, yaitu putusan tentang parpol peserta pemilu 2009.

Iklan

One thought on “Pengujian UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif : Pengaruh dan Tindak Lanjutnya terhadap Pelaksanaan Pemilu 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s