KPK Didesak Jatuhkan Sanksi pada Ferry Wibisono

Suara Merdeka, 09 Februari 2010

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar menjatuhkan sanksi kepada Direktur Penuntutan Ferry Wibisono, yang diduga memberikan perlakuan istimewa terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto usai menjalani pemeriksaan di KPK, pekan lalu.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, berdasarkan Pasal 6 P.KPK 05/2006, Kode Etik Pegawai KPK bersifat zero tolerance atau dilaksanakan tanpa toleransi sedikit pun atas penyimpangan dan mengandung sanksi yang tegas bagi pegawai komisi yang melanggarnya.

Karena itulah, KPK diharapkan konsisten dan berkomitmen penuh menegakkan aturan kode etik tersebut.
’’Karena selain untuk tujuan menjaga etika pegawai KPK, pasal-pasal tersebut sangat berharga dan penting untuk meminimalisasi potensi perusakan KPK dari dalam,’’ ujarnya saat mendatangi Gedung KPK bersama Gerakan CICAK (Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi), Senin (8/2).

Turut hadir aktivis Gerakan CICAK, antara lain Eko Haryanto, sekjen Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng; Ronal Rofiandri dan Kartika dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); Very Junaidi dan Dimas dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN); serta Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Mereka ditemui Direktur Pengawasan Internal KPK Cesna F Anwar, Bagian Pengawasan Internal Zikron Kurniawan, dan Yuli Kristiono dari Bagian Pengaduan Masyarakat KPK.
Harus Konsisten Febri menambahkan, sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang luar biasa, di tubuh KPK dapat pula tercipta peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai maupun pimpinannya. Dalam kasus kasus Ferry Wibisono, lanjut Febri, KPK harus konsisten dan berkomitmen untuk merealisasikan konsep zero tolerance bahwa tidak ada toleransi sedikit pun untuk pelanggaran yang terjadi di internal KPK. Beranjak dari argumentasi bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), maka upaya pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.

Dikatakannya, jika pemberantasan korupsi saja dilakukan secara luar biasa, maka idealnya institusi yang berperan sebagai pemberantasan korupsi seperti KPK haruslah menerapkan standardisasi dan sanksi yang lebih luar biasa dari korupsi itu sendiri. ’’Atas dasar itulah, wajar jika publik menuntut KPK memeriksa dan memberikan sanksi luar biasa terhadap Ferry Wibisono jika terbukti melanggar Kode Etik Pegawai KPK,’’ tegasnya.

Selain sanksi, kata Febri, CICAK meminta KPK mengembalikan Ferry Wibisono ke institusi asalnya, yakni Kejaksaan Agung. (J13-49)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s