Menguatkan Fungsi Pengawasan Pilkada

Jurnal Nasional | Sat 13 Feb 2010
oleh. Veri Junaidi

Revisi Undang-Undang Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi salah satu prioritas program legislasi nasional tahun 2010. Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPR RI tengah menyusun draft revisi untuk melengkapi kelemahan UU Penyelenggara yang masih berlaku. Salah satu agenda penting adalah penguatan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada, mengingat desain pengawasan tidak mampu mendukung terciptanya independensi lembaga pengawas, sejak proses rekruitmen pengawas pemilu.

Mekanisme rekruitmen pengawas dalam UU 22/2007 tidak efektif untuk menciptakan alat kontrol panwas pemilu terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Panwaslu yang seharusnya independen, justru dipilih oleh KPU yang merupakan lembaga obyek pengawasan itu sendiri. Mekanisme inilah yang kemudian didobrak Bawaslu dengan melantik 326 anggota panwas pemilu legislatif dan presiden 2009, sebagai panwas pilkada 2010.
Langkah ini diambil untuk menetralkan panwas dari pengaruh KPU. Namun kemudian langkah itu justru memunculkan konflik kewenangan yang berdampak munculnya panwas ganda di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jember, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ponorogo.
Preseden
Polemik panwas ganda muncul ketika Bawaslu mengeluarkan Peraturan 15/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 11/2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Pengawas Pemilu. Peraturan inilah yang kemudian menjadi landasan hukum bagi Bawaslu dalam menetapkan Panwas Pilkada 2010.
Namun dilihat dari ketentuan UU Penyelenggara Pemilu, mekanisme itu jelas dan tegas telah menyimpang. Peraturan itu telah mengabaikan sifat ad hoc (sementara) keanggotaan panwaslu. Dengan sifat itu, seharusnya keanggotaan panwaslu berakhir setelah pemilu usai, dan jikalau diperlukan dapat dilakukan rekruitmen ulang sebagaimana diatur dalam undang-undang.
UU Penyelenggara Pemilu secara tegas memerintahkan kepada KPU (berdasarkan tingkatannya) untuk melakukanfit and proper test kepada calon pengawas, sehingga diperoleh enam orang kandidat. Hasil seleksi itu kemudian menjadi hak bagi Bawaslu (berdasarkan tingkatannya) untuk memilih tiga orang di antaranya sebagai panwas terpilih. Dengan demikian, proses rekruitmen Panwas merupakan mekanisme bersama antara KPU dan Bawaslu.
Namun, pelanggaran oleh Bawaslu di atas justru terselamatkan dengan kehadiran Surat Edaran Bersama (SEB) KPU dan Bawaslu Nomor 1669/KPU/XII/2009. Surat edaran itu menyebutkan bahwa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Agustus 2010, tetapi belum melakukan seleksi terhadap calon anggota Panwas Pilkada hingga 9 Desember, Panwas Pilkada diambil dari Panwas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Artinya, langkah Bawaslu dengan melantik Panwas 2009 sebagai panwas pilkada 2010 menjadi terobosan hukum yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan Panwas Pilkada.
Langkah itu dianggap sebagai bentuk proses seleksi yang dilakukan secara bersama antara Bawaslu dengan KPU, sebagaimana dikehendaki UU 22/2007. Pengangkatan oleh Bawaslu tetap legal, sepanjang terjadi kekosongan proses seleksi akibat belum dilakukannya fit and proper test oleh KPU.
Karena itu, perbedaan penafsiran terhadap SEB KPU dan Bawaslu yang berdampak pada dualisme Panwas Pilkada, harus disikapi dengan bijaksana. Bawaslu harus berbesar hati untuk memprioritaskan hasil pilihan KPU. Arogansi Bawaslu untuk memaksakan hasil pilihannya, justru akan menyeretnya kembali pada pelanggaran terhadap perintah undang-undang, seperti saat mengeluarkan Peraturan 15/2009.
Reformasi Pengawasan
Terobosan hukum yang sudah dilakukan Bawaslu sudah cukup berhasil, sebagai upaya menjaga kekosongan pengawasan pilkada. Patutlah apresiasi diberikan tanpa harus mendorongnya pada jalan sesat melawan undang-undang, dengan memaksakan diri mengangkat Panwas Pemilu 2009. Karena terobosan hukum itu telah memberikan pesan bagi KPU untuk lebih serius mempersiapkan panwas pilkada.
Bagi Bawaslu, pilihan pada prioritas hasil seleksi KPU memang tidak menguntungkan, dan cenderung menyulitkan proses pengawasan. Begitu juga dengan mekanisme rekruitmen panwas sebagaimana diatur UU Penyelenggara Pemilu. KPU sebagai salah satu obyek pengawasan justru memegang kunci bagi proses rekrutmen panwas. Padahal kewenangan itu justru berpotensi menjadi alat transaksi untuk mengamankan posisi penyelenggara.
Terdapat beberapa kelemahan jika tetap menggunakan mekanisme rekruitmen sebagaimana diatur Pasal 93 dan Pasal 94 ayat 1 UU 22/2007. Secara logis, KPU akan memilih calon yang dapat “mengamankan” dirinya dari jerat pengawasan yang ketat. Calon seperti ini dapat diperoleh melalui dua kemungkinan, yaitu melalui jalur negosiasi dengan melahirkan kesepakatan yang saling menguntungkan atau justru menghilangkan calon yang berkualitas, kritis dan berani.
Karena itu, tidak heran jika pengawasan terhadap penyelenggara sering terlihat tidak berjalan efektif. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak panwas yang dalam perjalanan tugasnya justru menunjukkan kualitas yang baik. Namun mereka tidak terbentuk sebagai dampak mekanisme rekruitmen yang direncanakan secara matang.
Sangat disayangkan, draft I revisi UU 22/2007 tertanggal 19 Januari 2010 tidak mengagendakan perubahan mekanisme rekruitmen panwaslu. Sebaiknya draft I segera diperbaiki dengan mengagendakan revisi terhadap ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) UU 22/2007. Perlu dipertimbangkan mekanisme rekruitmen yang dapat memberi ruang bagi independensi panwas pemilu.
Ruang itu akan terwujud jika Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk membentuk dan menentukan pengawas pemilu. Rekruitmen tidak lagi dilakukan KPU, tetapi oleh kelembagaan pengawas. Pilihan lain adalah menggantikan posisi KPU dengan panitia seleksi yang bersifat independen untuk mengusulkan beberapa calon yang selanjutnya dipilih oleh Bawaslu.
Catatan penting adalah bagaimana revisi dapat menciptakan mekanisme rekruitmen yang mampu melahirkan pengawas yang progesif dan berani, untuk menjaga integritas pemilu. Mekanisme itu hendaknya melahirkan rivalitas positif antar dua rezim penyelenggara, yaitu pengawas pemilu dan KPU.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s