Kodifikasi Hukum Pemilu Perlu Dilakukan

Kamis, 15 April 2010 | 03:08 WIB
Jakarta, Kompas (Diskusi KRHN) – Hingga 12 tahun pascareformasi, Indonesia belum memiliki sistem pemilihan umum yang stabil. Setiap menjelang pemilu, aturan dan sistem pemilu selalu berubah-ubah. Karena itu, kodifikasi atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap tentang hukum pemilu itu mendesak untuk dilakukan.

”Perlu kodifikasi hukum pemilu yang mengatur semua aturan pemilu secara lengkap dalam satu kesatuan aturan,” kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi ”Sistem Kepemiluan Indonesia menurut UUD 1945” di Jakarta, Rabu (14/4).

Kodifikasi itu dinilai mampu mengurangi kesimpangsiuran aturan pemilu seperti yang terjadi selama ini. Penyatuan pembukuan hukum pemilu itu setidaknya terdiri atas UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden, dan UU Pemilu Kepala Daerah.

”Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kodifikasi hukum pemilu, mumpung partai belum sibuk dengan kepentingan politik untuk menyiapkan pemilu,” tambahnya. Jika pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan kodifikasi hukum pemilu, aturan itu harus selesai paling lambat pada 2011.

Tidak sinkron

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Endang Sulastri, menambahkan, kebutuhan untuk mengodifikasi UU tentang pemilu itu karena selama ini berbagai UU yang ada sering kali tidak jelas aturannya, tidak konsisten, serta tidak sinkron antara aturan dalam UU yang satu dan UU yang lain. Dengan kodifikasi itu diharapkan ada arah yang jelas atas politik Indonesia sesuai dengan konstitusi.

Jika dalam UUD 1945 menyebutkan sistem pemerintahan adalah presidensial, maka itu harus diturunkan dalam sistem partai, sistem pemilu, serta aturan susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Saat ini, meskipun sistem pemerintahan presidensial, ternyata sistem partainya adalah multipartai dan dalam susunan dan kedudukan legislatifnya cenderung menempatkan lembaga legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga eksekutif.

”Arah kodifikasi harus jelas ke mana agar aturan yang dihasilkan benar-benar sinkron,” ujarnya.

Jimly menambahkan, kodifikasi hukum pemilu harus diarahkan kepada aturan yang ada dalam UUD 1945. Jika sistem pemerintahannya presidensial, sistem partainya harus sederhana. Jika kehadiran partai sulit dibatasi, jumlah fraksi di DPR harus dibatasi, yaitu fraksi partai pemerintah dan fraksi partai nonpemerintah. (MZW)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s