KEDUDUKAN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT DI SUMATERA BARAT

RINGKASAN

KEDUDUKAN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT DI SUMATERA BARAT.
(Disusun oleh: Veri Junaidi, Dosen Pembimbing: Kurnia Warman, S.H, M.Hum., Januari 2008, Karya Tulis Ilmiah, Di Presentasikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia – 2008)

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan dasar penguasaan oleh negara atas sumber-sumber agraria yang kemudian dikenal dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN).

HMN merupakan bagian dari hak bangsa yang beraspek publik. Aspek publik memposisikan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penguasaan atas tanah pada konsep feodal dimana raja sebagai pemilik (domain) tanah. HMN juga bukan konsep komunis, dimana tanah dimiliki secara bersama seluruh rakyat sehingga menututup sama sekali peluang adanya penguasaan individu.

Penguasaan tanah oleh negara merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat melalui pemanfaatan sumber-sumber agraria. Konsep tersebut dilakukan untuk mendistribusikan sumber-sumber agraria lebih adil sehingga terjadi pemerataan dalam pemanfaatannya. HMN lahir selain untuk kesejahteraan, sesungguhnya merupakan mekanisme untuk melindungi rakyat Indonesia dari penindasan-penindasan oleh individu maupun kelompok yang berkepentingan. Namun dengan kekuasaan yang besar tersebut, pendiri negara pada saat merusmuskannya lupa bahwa negarapun dapat berlaku sebagai subjek penindas.

Penindasan oleh negara dapat dilakukan oleh aparat negara dengan masuknya kepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan nasional/ kepentingan negara. LBH Padang mencatat dari tahun 2004 sampai Juni 2007 telah terjadi 91 kasus konflik pertanahan yang sifatnya struktural. Artinya konflik tesebut terjadi disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan kekuasaan negara yang dijalankan pemerintah.

Konflik struktural terjadi dengan bermacam-macam cara. Keterlibatan negara dalam konflik dengan masyarakat hukum adat disebabkan adanya benturan antara hukum adat dengan hukum negara. Benturan seperti ini berakhir dengan terpinggirkannya hukum adat yang memiliki posisi lemah. Terdapat 2 modus yang digunakan dalam konflik struktural.
Pertama, melalui kebijakan nasionalisasi yang memberikan dasar hukum bagi bangsa Indonesia sebagai pewaris tunggal terhadap aset-aset Belanda. Pasca kemerdekaan seluruh aset-aset Belanda dimiliki oleh bangsa ini. Nasionalisasi kemudian disambut dengan kebijakan-kebijakan koversi tanah atas hak-hak barat. Hak erfpacht kemudian dikonversi menjadi hak guna usaha (HGU). Konversi hak erfpacht telah menyebabkan berpindahnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat kepada negara. Konversi hak ini telah mengabaiakan sejarah lahirnya hak erfpacht. Sehingga konversi hak erfpacht menjadi HGU tidak tepat dan menjadi penyebab lahirnya konflik. Hak erfpacht dengan objeknya hak milik menjamin keberadaan hak atas tanah semula, sehingga berakhirnya perjanjian hak mengembalikan tanah kepada pemilik semula. Namun tidak dengan konsep HGU yang dibebankan atas tanah negara mengakibatkan hilangnya hak atas tanah pada saat berlakunya hak erfpacht.

Kedua, konflik terjadi akibat adanya ”pengelabuhan hukum” oleh negara dalam proses pelepasan hak ulayat. Pengelabuan ini terjadi akibat perbedaan konsep pelepasan hak atas tanah ulayat. Pelepasan hak lazim menggunakan konsep adat yaitu siliah jariah. Siliah jariah menurut menurut hukum adat minangkabau merupakan pengganti atas jerih payah pemegang hak kelola tanah ulayat. Siliah jariah tidak merubah status hak kepemilikan tanah ulayat. Namun mekanisme tersebut diartikan lain sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara atas tanah-tanah adat. Mekanisme ini tanpa disadari oleh komunitas masyarakat hukum adat telah merubah status penguasaan tanah.

Akar permasalahan di atas adalah tidak adanya good will pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara. Sehingga menafsirkan hak menguasai negara dengan konsep yang bermacam-macam berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Pemerintah yang menjabat saat ini pada dasarnya merupakan pewaris kebijakan yang salah. Kembali pada konsep penguasaan oleh negara, besar peluang bagi pemerintah saat ini sebagai penyelesai konflik hak ulayat. Mengingat dari data yang ada, negara mengambil peran besar di dalamnya. Pemerintah hendaknya memposisikan dirinya sebagai fasilitator (memfasilitasi penyelesaian konflik) sesuai dengan kedudukannya penguasa atas sumber-sumber agraria.

Lebih lanjut dasar bagi negara adalah diakuinya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (hak ulayat) oleh negara. Peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaa masyarakat hukum adat dari konstitusi sampai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan (peraturan daerah). Bentuk pengakuan ini pemerintah daerah Propinsi Sumbar telah mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Kosekuensi yang lahir adalah keharusan bagi negara untuk mematuhi peraturan yang telah mereka lahirkan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan dasar kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dalam penguasaan sumber daya alam yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.
Penguasaan berarti kewenangan, kewajiban dan atau larangan bagi negara untuk berbuat sesuatu terhadap sumber daya alam. Tugas kewenangan negara dimaksudkan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah secara bersama. Penguasaan dimaksud bukan secara fisik layaknya hak milik, karena sifatnya semata-mata sebagai hukum publik.
Sifat publik atas hak menguasai negara lahir atas hak bangsa. Artinya, terhadap seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan seluruh rakyat sepanjang bangsa Indonesia tetap ada. Seluruh tanah dalam wilayah negara Indonesia merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek publik ini tercermin dalam tujuan penguasaan, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi batasan penguasaan atas sumber agraria oleh negara. Orientasi penguasaan itu jelas dan tidak untuk pencapaian kepentingan lain.
Hak menguasai oleh negara pada dasarnya merupakan konsep ideal dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Bukan konsep feodal seperti yang diterapkan Inggris maupun Belanda. Tanah-tanah pada konsep ini yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan haknya merupakan tanah negara (raja). Hak Menguasai Negara juga bukan konsep komunis yang memposisikan kepemilikan secara komunal. Bahwa seluruh tanah merupakan kepemilikan bersama seluruh rakyat dan untuk sementara waktu dikuasai negara. Konsep yang datang dari Rusia ini tidak mengenal kepemilikan tanah oleh individu.
Idealisme dan kemuliaan konsep penguasaan oleh negara atas tanah tidak terlepas dari romantisme dan semangat pendiri bangsa pasca kemerdekaan. Dengan perasaan yang sama setelah tiga setengah abad dijajah, memunculkan keinginan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia dibawah satu bendera penguasaan, yaitu negara. Negara diposisikan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang ibarat satu keluarga dalam rumah tangga merupakan kepala. Negara sebagai kepala rumah tangga, diyakini tidak akan mungkin melakukan penindasan kepada rakyatnya.
Mungkin perumus konsep ini lupa, bahwa pada kondisi tertentu negara dapat disusupi oleh kepentingan-kepentingan. Negara melalui aparatnya dapat saja memasukkan kepentingan-kepentingan baik kelompok maupun individu dengan mengatasnamakan negara. Pada sisi lain, swastapun dengan segala kepentingannya dapat memanfaatkan konsep ideal penguasaan negara melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber agraria. Orientasi swasta dengan prinsip ekonomi, melihat kekayaan alam seperti tanah, hutan, tambang sebagai sumber ekonomi yang dapat dikalkulasikan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pada kondisi ini, konsep ideal penguasaan negara dapat terkontaminasi dengan segala kepentingan dan berpotensi terjadinya penyelewenangan penguasaan negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi tidak lagi mampu memenuhi kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita luhur penguasaan. Artinya benturan-benturan kepentingan dengan pemenuhan kesejahteraan tidak dapat terelakkan yang berakibat pada penindasan hak-hak rakyat.
Jika sampai pada kondisi ini, maka penguasaan negara akan kehilangan jiwanya. Kesengsaraan dan konflik yang berkepanjangan dapat dipastikan terjadi. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat, hampir keseluruhan perkebunan berskala besar yang ada di daerah ini berkonflik dengan masyarakat. Menurut data kasus dampingan LBH Padang, dari tahun 2004 sampai Juni 2007 terdapat 91 kasus konflik pertanahan. Pelaku utama didominasi oleh negara terutama pemerintah daerah maupun pusat.
Konflik terjadi akibat penerapan hukum agraria nasional di Sumatera Barat. Hukum yang diterapkan cenderung dipertentangkan dengan hukum adat yang dikenal dan dihargai oleh komunitas nagari . Penggunaan hukum adat minangkabau dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengalokasian hak ulayat menjadi illegal karena ukuran yang dipakai adalah hukum agraria nasional.
Kebijakan nasionalisasi oleh negara pun turut andil dalam terjadinya konflik ulayat (agraria) di Sumbar. Pasal III ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa tanah-tanah untuk perusahaan perkebunan besar yang didalamnya terdapat hak erfpacht sejak saat berlakunya UUPA beralih menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Ketentuan ini telah mengabaikan sejarah lahirnya hak erfpacht atas tanah ulayat. Baik sejarah asal tanah yang dibebani hak (hak erfpacht) maupun hubungan hukum yang berlaku terhadapnya (sewa).
Berdasarkan hukum adat Minangkabau, berakhirnya perjanjian sewa mengembalikan ulayat kepada masyarakat hukum adat. Pepatah adat minangkabau menyatakan:
Kabau tagak kubangan tingga
Pusako pulang ka nan punyo
Nan tabao sado luluak nan lakek di badan
(kerbau berdiri kubangan tinggal)
(pusaka pulang ke orang yang punya)
(yang terbawa hanya tanah yang menempel di badan)

Pepatah tersebut menggambarkan hubungan hukum antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Tanah ulayat merupakan kekayaan masyarakat yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Pengelolaan terhadapnya yang dilakukan oleh pihak lain akan kembali kepada pemilik ulayat semula jika si pengelola tidak lagi mengelola ataupun habis masanya. Karena tanah ulayat berarti penting bagi komunitas, tidak hanya bernilai ekonomis namun juga sosial dan budaya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah dengan judul, KEDUDUKAN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT DI SUMATERA BARAT.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dan untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah penyebab terjadinya konflik hak ulayat di Sumatera Barat.
2. Bagaimana kedudukan negara dalam penyelesaian konflik hak ulayat.
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat.
C. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Mengetahui penyebab terjadinya konflik hak ulayat di Sumatera Barat.
2. Mengetahui kedudukan negara dalam penyelesaian konflik hak ulayat.
3. Mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam penyelesaian konflik hak ulayat.

D. Manfaat Penulisan
1. Praktis
1. Bagi negara melalui aparatnya baik pusat maupun daerah sebagai rujukan dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan hak ulayat.
2. Bagi Badan Pertanahan Nasional, karya tulis ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat landasan penyelesaian konflik hak ulayat antara masyarakat dengan negara dan swasta.
3. Bagi pegiat hukum masyarakat, karya tulis ini dapat dijadikan acuan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam khususnya mengenai tanah.
4. Bagi masyarakat, karya tulis ini dapat dijadikan dasar dalam perjuangan mengembalikan hak-hak mereka.
2. Teoritis
Karya tulis ini mencoba melakukan tinjauan atas konsep hak menguasai negara yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelesaian konflik agraria. Oleh sebab itu, penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah berfikir bagi akademisi dan penulis sendiri akan sumber permasalahan dan landasan penyelesaian konflik hak ulayat antara masyarakat dengan negara.
Hasil penulisan ini diharapkan menambah literatur yang akan memperkaya dan memperluas pengetahuan hukum bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Lebih khusus, diharapkan penulisan ini dapat memberi kontribusi dalam perkembangan hukum agraria.

E. Tinjauan Pustaka
1. Hak Ulayat
Hak ulayat menurut ajaran Adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, untuk menikmati manfaat sumber daya alam demi kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun, dari ninik moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan datang.
Van Holen Hoven dalam bukunya Het adat recht van nederlandsch-indie (1918), menterjemahkan hak ulayat sebagai beschikking recht, yaitu hak guna komunal yang berlaku dan meliputi seluruh wilayah nagari. Salah satu bentuk dari hak ini adalah aset nagari yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan dikuasai oleh pemangku adat di masing-masing nagari. Hak ulayat meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam air, tanah, dan udara di wilayah Minangkabau. Pepatah adat mengatakan:
Ka ladang babungo ampiang (keladang berbnga emping)
Ka rimbo babungo kayu (ke rimba berbunga kayu)
Ka hutan bapancang aleh (ke hutan berpancang alas)
Ka ngalau babungo guo (ke ngalau berbunga gua)
Ka lauik babungo karang (ke laut berbunga karang)
Ka tambang babungo ameh (ke tambang berbunga emas)
Hak danciang pangaluaran (hak dasing pengeluaran)
Ubua-ubua gantuang kamudi (ubur-ubur gantung kemudi)

Pepatah tersebut menggambarkan bahwa ulayat masyarakat hukum adat minangkabau meliputi tanah, hutan, laut, tambang. Artinya, tanah beserta kekayaan yang berada di atas maupun yang terkandung di dalam merupakan ulayat masyarakat hukum adat minangkabau. Segala sumber kekayaan yang berhubungan dengan tanah merupakan bagian dari tanah ulayat dengan segala ketentuan hukum yang berlaku bagi tanah ulayat berlaku juga terhadap kekayaan tersebut.
Secara sederhana tanah ulayat merupakan tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah ulayat merupakan bagian atau salah satu obyek (paling utama) dari hak ulayat . Obyek hak ulayat lainnya akan terkait dan tersebar baik di atas maupun di bawah tanah. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat.
Menurut ajaran adat Minangkabau, tanah ulayat merupakan sebidang tanah yang pada kawasannya terdapat ulayat penghulu yang diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Ini tergambar dalam fatwa adat:
“Birik-birik tabang ka samak (birik-birik terbang ke semak)
Dari samak tabang ka halaman (dari emak terbang ke halaman)
Hinggok di tanah bato (hinggap di tanah bata)
Dari niniak turun ka mamak (Dari ninik turun ke mamak)
Dari mamak turun ka kamanakan (Dari mamak turun ke kemenakan)
Pusako baitu juo (pusaka seperti itu juga)”

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat mengenal konsep ajaran adat yang diwariskan secara turun temurun berupa norma yang senantiasa dipatuhi:
Ainyo buliah diminum (airnya boleh diminum)
Buahnyo buliah dimakan (buahnya boleh dimakan)
Tanahnyo tetap tingga (tanahnya tetap tinggal)
Dijua indak dimakan bali (dijual tidak dimakan beli)
Digadai indak dimakan sando(digadai tidak dimakan sando)

Pepatah adat tersebut bermakna bahwa pada hakekatnya tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan pada orang lain, baik dalam jual beli maupun gadai. Terhadap tanah ulayat masyarakat hanya dapat memanfaatkan, mengelola, mengolah dan menikamati hasilnya. Namun hak kepemilikan tetap berada pada komunal masyarakat.
Pengelolaan hak ulayat di minangkabau tidak mengenal adanya perbuatan jual beli ataupun pagang gadai. Perbuatan hukum yang dikenal adalah siliah jariah, yaitu mengganti jerih payah pemegang hak kelola yang telah mengolah dan mengelola tanah ulayat. Sesuai dengan itu, tanah ulayat tidak dapat dihibahkan, namun yang dapat dihibahkan adalah hasil ulayatnya.
Tidak dapat dipindahkannya tanah ulayat kepada pihak lain berkaitan dengan fungsinya. Tanah ulayat dalam hukum adat minangkabau tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran kemenakan dan anak nagari. Pemanfaatan ini didasarkan pada syarat diperhatikannya kelestarian alam dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Konteks sosial budaya, tanah ulayat merupakan penentu hubungan kekerabatan (matrilinial) yang berkaitan dengan fungsi kehidupan bermasyarakat dan bernagari. Bahkan ulayat sebagai penentu ikatan kekerabatan yang merupakan identitas yang menentukan asli atau tidaknya seseorang dalam garis keturunan adat..
2. Konflik Hak Ulayat Di Sumatera Barat.
Konflik agraria banyak terjadi di Propinsi Sumatera Barat berkenaan dengan penguasaan, pengontrolan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (hak ulayat). Pemanfaatan sumber-sumber agraria terdiri dari apa yang ada di dalam tanah, permukaan tanah, dan yang tumbuh di atasnya. Konflik tersebut dapat terjadi antara anggota keluarga atau kekerabatan. Konflik dapat terjadi antara penduduk sebuah nagari atau antara penduduk berbeda nagari. Konflik seperti ini disebut sebagai konflik internal.
Konflik yang dimaksud dalam karya tulis ini merupakan konflik mengenai hak ulayat yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria (hak ulayat) komunitas nagari. Konflik ini terjadi antara penduduk atau komunitas masyarakat hukum adat di minangkabau dengan negara atau dengan bisnis berkenaan dengan penggunaan sumber agraria (tanah ulayat).
Konflik hak ulayat pada dasarnya telah berlangsung lama, semenjak terjadinya intervensi negara terhadap sektor agraria. Pada zaman Kolonial Belanda, konflik agraria terjadi antara penduduk setempat dengan pemerintah. Rakyat menentang kebijakan-kebijakan agraria pemerintah Kolonial Belanda berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agroindustrinya.
Perlawanan-perlawanan penduduk berkait dengan tanah yang berlokasi di daerah mereka yang dipakai oleh negara untuk berbagai kepentingan dan bisnis untuk keperluan kapital yang terus berlanjut sampai saat ini. Di Sumatera Barat di berbagai tempat juga aktif memprotes bisnis dan negara untuk menuntut hak ulayat.

F. Metode Penulisan
Penulisan ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok-pokok pikiran, dan pendapat dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan.
1. Tipe Penulisan
Penulisan ini termasuk tipe penulisan hukum normatif, yang menekankan pada materi hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas.
2. Bahan Hukum
Data Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan ini antara lain:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de herseende leer), pendapat para sarjana, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan atau diidentifikasikan sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.
4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum
Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis. Dokumen dan bahan lain dikumpulkan sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuannya agar penulis memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum
Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan permasalahan yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ditulis.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat.
Jumlah populasi manusia terus meningkat. Peningkatan ini tidak diiringi dengan pertambahan jumlah sumber-sumber agraria yang mencukupi. Sumber agraria terutama tanah, besaran dan luasnya tidak akan pernah pertambah. Seiring meningkatnya jumlah kebutuhan atau karena bencana alam akan mengurangi jumlah tanah yang tersedia. Sesuai dengan prinsip pasar, barang yang memiliki jumlah sedikit dibanding permintaan atas barang menyebabkan tingginya nilai barang. Konsekuensi yang ditimbulkan terjadi benturan antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut.
Berdasar pada argumen diatas, banyak faktor pemicu yang muncul untuk menyulut konflik tersebut. Keunikan hukum adat minangkabau dalam pengelolaan sumber daya alam salah satunya. Pemahaman tentang penyebab konflik hendaknya dipandang dari sudut pandang faktor diluar masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat hukum adat beserta hukumnya lahir terlebih dahulu dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahkan ini telah menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat.
Faktor eksternal konflik hak ulayat merupakan variabel bebas penyebab tidak efektifnya hukum adat minangkabau dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Faktor inilah yang mengenyampingkan penggunaan hukum adat minangkabau dalam mengatur penggunaan dan pemindahan kekuasaan terhadap sumber agraria. Dampak negatif faktor eksternal adalah hilangnya tatanan sosial dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hak ulayat.
Konflik yang dilahirkan dari pengaruh luar hukum adat minangkabau antara lain:
a. Konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan-perusahaan maupun aparatur negara mengenai tanah yang telah lama dikuasai oleh kedua aktor eksternal tersebut dan tanah tersebut dinyatakan oleh mereka sebagai eks hak erfpacht sebuah perusahaan pada zaman Kolonial Belanda.
b. Konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan-perusahaan maupun aparatur negara mengenai tanah yang telah lama dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan mempunyai HGU diatasnya.
c. Konflik antara komunitas nagari dengan pemerintah mengenai lahan atau kawasan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai sumber agraria yang dikuasai langsung oleh negara, populer disebut tanah atau hutan negara.

Analisis terhadap bentuk koflik di atas, maka akar permasalahan konflik hak ulayat adalah beralih dan hapusnya hak atas tanah ulayat menjadi tanah negara. Terdapat dua pola yang dilakukan negara dan atau perusahaan sebagai faktor penyebab konflik.
Pertama, konflik lahir dari kebijakan nasionalisasi tanah-tanah yang dikuasai pihak asing (nasionalisasi aset Belanda). Ketentuan keempat UUPA menyatakan hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas-swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UUPA hapus dan beralih kepada negara.
Kebijakan nasionalisasi dijabarkan lebih lanjut melalui kebijakan konversi hak-hak barat. Hak erfpacht yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah kemudian dikonversi menjadi HGU. Pasal III ketentuan-ketentuan konversi UUPA menyatakan:
Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak-guna-usaha tersebut dalam Pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.

Konsekuensi konversi tersebut adalah tidak berlakunya segala ketentuan yang berlaku dan lahir dari hak erfpacht. Akibatnya seluruh tanah ulayat masyarakat hukum adat hapus dan beralih hak tersebut kepada negara
Pada dasarnya konversi hak erfpacht menjadi HGU tidak tepat dilakukan. Walaupun keduanya merupakan hak untuk mengusahakan tanah, namun objek hak diatasnya tidaklah sama. Objek hak erfpacht dalam Pasal 720 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah barang tidak bergerak (tanah) hak milik. Sedangkan HGU diberikan diatas tanah negara. Mengacu pada konsep Hak Menguasai Negara (HMN) seharusnya objek HGU tidak hanya tanah negara. Negara harus tetap mengakui keberadaan hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum lahirnya ketentuan HGU.
Konsekuensi konversi hak erfpacht menjadi HGU adalah terabaikannya sejarah lahirnya hak tersebut. Arogansi kebijakan negara menghilangkan hak-hak kepemilikan atas tanah yang diperjanjikan dalam hak erfpacht. Tanah-tanah ini kemudian beralih hak secara sepihak menjadi tanah negara. Sebab HGU hanya diberikan di atas tanah negara, sehingga berakhirnya HGU mengakibatkan berakhir dan beralihnya hak atas tanah kepada penguasaan negara.
Berlakunya ketentuan tersebut, sengaja atau tidak telah menimbulkan benturan hukum dalam masyarakat. Negara melalui pemerintah berpedoman pada ketentuan HGU, sedangkan masyarakat hukum adat minangkabau tetap pada prinsipnya; kabau tagak, kubangan tingga. Artinya setiap berakhirnya hubungan hukum atas tanah ulayat, serta merta mengembalikan penguasaan ulayat kepada pemiliknya.
Kedua, modus yang dilakukan adalah ”pengelabuan hukum” oleh negara dan swasta. Pengelabuan ini terjadi akibat perbedaan konsep pelepasan hak atas tanah ulayat. Pelepasan hak lazim menggunakan konsep adat yaitu siliah jariah. Siliah jariah menurut menurut hukum adat minangkabau merupakan pengganti atas jerih payah pemegang hak kelola tanah ulayat. Siliah jariah tidak merubah status hak kepemilikan tanah ulayat. Namun mekanisme tersebut diartikan lain sebagai bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara atas tanah-tanah adat. Mekanisme ini tanpa disadari oleh komunitas masyarakat hukum adat telah merubah status penguasaan tanah. Sehingga komunitas masyarakat hukum adat minangkabau merasa tertipu dengan ketentuan ini.
Pengelabuan hukum ternyata tidak berhenti sampai disitu. Peningkatan status hak atas tanah menjadi HGU bukan hanya syarat untuk mengusahakan tanah. Pasal 33 UUPA memberikan alas hukum bagi HGU untuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Artinya telah terjadi penyimpangan dari pemberian hak semula yaitu untuk melakukan pengusahaan atas tanah. HGU penting bagi swasta untuk mendapat tambahan modal dengan membebaninya dengan hak tanggungan.
Kondisi yang sama terjadi pada pemberian hak erfpacht. Persewaan menurut pasal 62 Regerings Reglement (RR) tahun 1854 tidak mampu membawa perkembangan yang berarti pada perusahaan kebun besar di Hindia Belanda. Jangka waktu sewa maksimal 20 tahun tidak mencukupi untuk pengusahaan tanaman-tanaman keras yang berumur panjang. Pemberian hak erfpacht sebagai solusi ternyata membawa konsekuensi lain. Status sewa tidak memungkinkan pengusaha memperoleh kredit yang diperlukan dengan pemberian jaminan hypotheek. Tidak dengan hak erfpacht, berdasarkan pasal 1164 KUHPerdata sebagai objek hipotheek.

B. Kedudukan Negara Dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat.
Kerancuan pemahaman terhadap tanah negara sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dengan tanah yang dimiliki oleh negara selalu muncul. Pemahaman yang salah terhadap keduanya berdampak fatal terhadap memposisikan negara dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Bahkan dapat menyeret negara dalam konflik dengan rakyat dalam perebutan-perebutan sumber agraria.
Menjawab permasalahan tersebut, perlu kiranya merujuk pada ketentuan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini merupakan politik hukum yang lahir menggantikan politik agraria kolonial Belanda, bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut jelas dan terang menyebutkan bahwa kedudukan negara adalah sebagai penguasa terhadap bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konsep penguasaan ini dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara (HMN). HMN berbeda dengan konsep pemilikan negara atas tanah berdasarkan domein verklaring dalam Hukum Tanah Administrasi Belanda. Tanah-tanah dalam konsep ini yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berarti milik (domain) negara.
Dalam sistem Hukum Tanah yang berkonsepsi feodal, hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah hak milik raja. Tanah di seluruh wilayah negara adalah hak milik raja, seperti yang berlaku di kerajaan Inggris. Hak penguasaan raja atas tanah inilah yang merupakan sumber penguasaan atas tanah. Berbeda dengan feodal, konsepsi komunis memposisikan hak milik bersama oleh rakyat sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi. Hak ini untuk sementara waktu diwakili oleh negera, sehingga tidak dikenal diatasnya hak milik pribadi atas tanah.
HMN yang berlaku di Indonesia berbeda dengan konsepsi feodal maupun komunis. Negara dalam konsep ini merupakan organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) yang bertindak selaku badan penguasa. HMN merupakan aspek publik dari hak bangsa . Aspek publik tersebut meliputi kewenangan negara untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. menentukan dan mengatur hubungan hukum orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

HMN merupakan konsep ideal untuk tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat. Konsep ini menempatkan negara sebagai sentral kekuasaan yang mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Prasarat yang harus dipenuhi adalah adanya sebuah negara yang kuat, karena akan menjadi pusat dalam penguasaan agraria. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah adanya bentuk negara yang netral, bebas dari kepentingan lain kecuali kesejahteraan rakyat.
Pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya konsep ini adalah romantisme pemegang kekuasaan pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NRI) yang berkontribusi besar melahirkan konsep ideal tersebut. Negara Republik Indonesia dipersonifikasikan sebagai suatu penjelmaan dari kekuasaan rakyat berikut pemimpin-pemimpinnya yang bersatu dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran ini tidak dapat terlepas dari perdebatan dalam menentukan bentuk susunan negara. Menurut Soepomo, antara susunan negara yang memisahkan dengan tegas antara warga negara dengan negara sebagai sebuah lembaga dan susunan yang tidak memisahkan keduanya, bahkan cenderung menyatukan keduanya sebagai sebuah kesatuan yang integral.
Namun idealisme ini mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa negara bisa menjadi struktur yang otonom. Bahkan dengan tekanan kapitalisme global (globalisasi) , negara dapat dijadikan sebagai alat dari kepentingan pemodal dan melepaskan diri dari kewajiban mulia, kesejahteraan rakyat. Globalisasi tidak akan pernah berhenti merongrong kekuasaan negara agar selalu tercipta situasi dan kondisi yang mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua strategi yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan ini , pertama melucuti kekuasaan negara yang dipandang memberikan peluang korup. Kedua, memperkecil otoritas kekuasaan pusat dan sebaliknya memberikan suatu bentuk dimana daerah dikembangkan dan difasilitasi menjadi otoritas yang dapat mengkreasi kondisi yang mendukung proses pertumbuhan ekonomi.
Indikator yang memperjelas usaha ini antara lain: pertama, tekanan dunia internasional untuk menciptakan pemerintahan baru (good governence) dan memperkecil peran negara seperti penghapusan subsidi dan penghapusan kegiatan negara yang berorientasi sosial. Kedua, investor asing dalam lapangan agraria yang semakin tinggi, baik sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Ketiga, dirancang dan dijalankannya program pemerintah melalui utang luar negeri dengan imbalan pelayanan kepentingan investasi. Keempat, perjanjian internaional yang memaksa pemerintah Indonesia untuk menghilangkan halangan pasar bebas.
Tekanan-tekanan tersebutlah yang pada akhirnya menghilangkan idealisme negara. Diperparah lagi dengan kondisi aparatur negara yang tidak amanah terhadap kepentingan rakyat. Akibatnya dengan pengaruh modal aparatur negara dengan segala kepentingan mengatasnamakan kepentingannya itu dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat atau negara.
Kondisi ini lahir sejak jatuhnya rejim orde lama dan digantikan dengan rejim orde baru yang menyandarkan diri pada kelompok kapitalisme internasional. Pergantian rejim ini telah merubah orientasi pembangunan negara seperti yang di amanahkan oleh UUPA. Dimana politik hukum yang mendasari kebijakan agraria telah tidak sejalan dengan amanah UUPA.
Politik hukum orde baru dengan menggunakan konsepsi HMN telah memarginalkan UUPA sebagai undang-undang induk. Hal ini terlihat dari lahirnya undang-undang baru yang bersifat sektoral, seperti Ketentuan-ketentan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967), Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967), Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Desa (UU No.5/1979), dan Undang-undang Penataan Ruang (UU No. 24/1992). Lahirnya peraturan baru ini berdampak pada munculnya sektoralisme kekuasaan dan administrasi negara dalam wujud departemen-departemen sektoral yang menjadi agen langsung dari pelaksanaan HMN tersebut.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat.
Penjelasan umum bagian ke II UUPA menyatakan:
Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.

Hak menguasai negara yang merupakan bagian hak bangsa beraspek publik ternyata lahir dari proses sublimasi hak ulayat. Konsep lokal masyarakat hukum adat diangkat pada derajat paling tinggi penguasaan tanah. Hak ulayat yang semula hanya berlaku dan menaungi wilayah masyarakat hukum adat diperluas berlakunya sehingga dapat dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Hak ulayat sebagai konsep asli merupakan gambaran identitas HMN. Hilang dan hapusnya hak ulayat berarti musnahnya identitas penguasaan tanah oleh negara. Akibatnya konsep tersebut tidak lagi memiliki karakteristik dan bisa saja diragukan keberadaan serta kekhasannya. Hak ulayat inilah yang menjadi faktor pembeda konsep HMN dengan konsep feodal maupun konsep komunis dari penguasaan negara. Oleh sebab itu penting adanya perlindungan oleh negara terhadap keaslian dan keberlangsungan konsep tersebut.
Konsep ideal HMN telah dimaknai lain oleh penyelenggara negara. Mengatasnamakan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Terlebih adanya kecenderungan pemaknaan negara yang direduksi menjadi pemerintah, presiden atau menteri. Ini berimplikasi terjadinya superiory-inferiory antara pemerintah dengan rakyat. Paradigma pembangunan hukum diciptakan dengan dominasi pemerintah sehingga mengabaikan keberadaan masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat , ini dirasakan dengan lahirnya berbagai peraturan yang memberikan batasan-batasan tertentu. Batasan ini memposisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang perlu diawasi dan dicurigai keberadaannya. Seperti dicantumkannya frasa ”sepanjang masih ada” dan atau ”sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Frasa ini terlihat misalnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyebutkan bahwa:
Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Perlindungan terhadap masyarakat sejak lahirnya UUPA telah ada. Pasal 3 misalnya, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih ada. Kemudian pasal 5 memposisikan hukum adat sebagai hukum agrari yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa. Artinya masyarakat hukum adat dan hukumnya memiliki kedudukan yang tinggi dalam hukum agraria nasional. Namun pengakuan yang diberikan selalu bersyarat dengan menaruh rasa curiga seolah-olah masyarakat hukum adat dapat merugikan negara dalam pengelolaan sumber-sumber agraria.
Ketentuan peraturan tentang kehutanan misalnya, membagi hutan menjadi 2 yakni hutan negara dan hutan hak. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini mendefinisikan hutan negara sebagai kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, termasuk didalamnya hutan ulayat. Masuknya ulayat masyarakat hukum adat dalam hutan negara menurut ketentuan ini merupakan konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Pengakuan setengah hati ini menimbulkan pertanyaan kepada para pembuat dan pelaksana hukum di Indonesia. Kenapa mereka tidak mau atau setidaknya sulit memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan kekayaan alam yang menyertainya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengakuan tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian bahkan penderitaan yang panjang bagi masyarakat adat. Terlihat dari banyaknya fakta yang menunjukkan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat tidak ada jalan penyelesaiannya.
Masyarakat hukum adat hendaknya tidak lagi dicurigai sebagai kelompok yang dapat menghambat pembangunan dan kepentingan nasional. Apalagi pasca amandemen UUD 1945 empat kali, kedudukan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional. Hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945, yang secara tegas menyebutkan bahwa:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pengakuan atas masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya merupakan bentuk penerimaan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Sudah selayaknya penerimaan ini diberikan, mengingat keberadaan masyarakat hukum adat jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan keberadaan negara. Ini merupakan pengakuan atas fakta bahwa masyarakat Indonesia tersusun atas berbagai komunitas masyarakat hukum adat.
Keberadaan ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap masyarakat yang terdiri atas paguyuban-paguyuban berdasarkan suku bangsa. Pengakuan ini juga melingkupi penerimaan negara akan keberadaan hukum adat disamping hukum nasional. Serta pengakuan terhadap teritorial/ wilayah masyarakat hukum adat yang dimanfaatkan dalam ruang hidup warganya.
Oleh sebab itu, setiap perbuatan hukum menyangkut masyarakat adat dan hak-haknya, wajib mengakomodir mekanisme yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Aparat penyelenggara negara tidak lagi dapat mengesampingkan keberadaan hukum adat yang berlaku. Sumber agraria yang merupakan ruang hidup dan alat produksi masyarakat beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus diakui dalam hal terjadi hubungan hukum terhadapnya.
Ketentuan ini merupakan bentuk kewajiban konstitusional negara yang menegaskan kepada pelaksana kekuasaan negara untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kelalaian pemenuhan dan pengakuan hak berarti pelanggaran terhadap konstitusi sebagai aturan dasar dan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perlindungan tersebut lebih tegas lagi tercantum sebagai hak asasi masyarakat hukum adat yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 18 I ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabannya.
Terhadap ketentuan ini, maka negara harus aktif untuk mewujudkan perlindungan terhadapnya. Ada keharusan hukum bagi negara untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program konkrit yang dapat melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Jika negara tidak cukup aktif mengupayakan atau berdiam diri membiarkan berlangsungnya pergeseran eksistensi masyarakat hukum adat, maka negara telah menjadi pelaku pelanggaran HAM melalui pembiaran (by ommision). Namun jika kemudian negara terlibat aktif dalam proses perampasan, pengambilalihan dan pelucutan hak-hak masyarakat hukum adat berarti negara bertindak sebagai pelaku pelanggar HAM dengan tindakannya (by commision)
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjabarkan lebih lanjut pengakuan dan jaminan terhadap kekhususan daerah berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan setempat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hal ini terlihat dalam konsideran menimbang:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengakuan terhadap kekhususan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, dijabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih rendah yaitu pada tingkat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang Desa, yang menjelaskan bahwa :
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di Sumatera Barat, pengakuan terhadap masyarakat adat disambut dengan semangat kembali kenagari. Alhasil bentuk pemerintahan desa yang diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana, oleh Sumatera Barat diterjemahkan dan memakai istilah serta pola pemerintahan nagari. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (selanjutnya disebut Perda Nagari) menjadi bukti eksistensi dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat minangkabau. Perda tersebut telah dilakukan perubahan menjadi Perda No. 2 Tahun 2007. Jadi nagari sekarang tidak saja sebagai masyarakat hukum adat, seperti kondisi pada masa Orde Baru, tetapi juga sebagai pemerintahan terendah (village government).
Suatu nagari mempunyai latar belakang budaya dan sejarah asal usul tersendiri yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat. Di samping itu, nagari juga mempunyai kekayaan atau aset baik yang berupa sumber daya alam maupun berupa sumber daya buatan. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, sebetulnya seluruh sumber daya alam yang tersebar di Sumatera Barat merupakan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah masyarakat hukum adat (nagari).
Menurut hukum adat Minangkabau, kewenangan nagari dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam itulah yang dikenal dengan “hak ulayat”. Oleh karena itu, kebijakan kembali ke sistem pemerintahan nagari tidak hanya berpengaruh terhadap mekanisme jalannya roda pemerintahan di tingkat komunitas, tetapi juga akan berdampak terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam.
Perda ini juga telah membuat identifikasi dan inventarisasi terhadap harta kekayaan nagari dan ulayat nagari yang menjadi obyek hak ulayat. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 1 Angka 14). Ulayat nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari (Pasal 1 Angka 15).
Kemudian Pasal 16 Perda No. 2 Tahun 2007 lebih rinci menyatakan, bahwa harta kekayaan nagari meliputi;
a. pasar nagari.
b. tanah lapang atau tempat rekreasi nagari.
c. balai, masjid dan surau nagari.
d. tanah, hutan, batang air, tebat, danau atau laut yang menjadi ulayat nagari.
e. bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum.
f. harta benda dan kekayaan lainnya.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Konflik terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat minangkabau dengan negara (pemerintah) dan pengusaha ternyata berawal dari adanya benturan hukum. Benturan hukum dilakukan negara dengan mengeluarkan aturan baru yang mengesampingkan keberadaan hukum dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pola yang dilakukan melalui kebijakan konversi hak erfpacht yang mengesampingkan sejarah lahirnya hak tersebut. Pola yang kedua dilakukan dengan apa yang disebut pengelabuhan hukum. HGU yang diterbitkan dengan dominasi negara sebagai penguasa tanah memaksa secara hukum beralihnya hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat hukum adat minangkabau. Beralihnya hak masyarakat hukum adat minangkabau atas tanah menurut hukum adat tidak dibenarkan (kabau tagak kubangan tingga).

2. Negara memiliki kedudukan tertinggi dalam penguasaan atas sumber agraria (tanah). Penguasaan ini dikenal Hak Menguasai Negara (HMN). Negara bukan sebagai pemilik tanah (domain negara) seperti kepemilikan tanah zaman Kolonial Belanda, atau pemilikan tanah di Inggris. Tanah-tanah yang ada merupakan milik raja, sehingga setiap hak yang lahir adalah turunan dari hak milik raja. HMN juga bukan konsep komunis yang memposisikan tanah sebagai milik komunal, sehingga tidak memberikan peluang adanya kepemilikan tanah secara individual. Penguasaan negara atas tanah merupakan konsekuensi dari negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguasaan atas tanah oleh negara hanya memiliki satu tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui sumber-sumber agraria yang ada. Oleh sebab itu, tidak seharusnya terjadi konflik agraria, apalagi menghadapkan negara dengan rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki negara dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian konflik-konflik agraria, karena HMN berarti memposisikan negara sebgai pihak yang netral.

3. Masyarakat hukum adat minangkabau sebagai bagian dari rakyat Indonesia secara hukum telah diakui keberadaannya. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Penjabaran pengakuan dalam konstitusi ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah bahkan pada tingkatan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sumatera Barat tahun 2000 mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Hak-hak masyarakat hukum adat secara hukum telah terlindungi. Tidak sedikit aturan yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadapnya. Namun pengakuan dan perlindungan yang diberikan terkesan setengah hati. Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat selalu dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan nasional yang bersifat abstrak. Oleh sebab itulah konflik agraria tidak akan pernah dapat terselesaikan.

B. Saran
1. Seharusnya negara melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan konversi hak erfpacht menjadi HGU yang telah mengakibatkan konflik agraria. Konversi harus mempertimbangkan sejarah lahirnya hak erfpacht. Artinya harus ada pengakuan terhadap ketentuan erfpacht tentang kembali status hak atas tanah kepada pemilik semula. Begitu juga dengan pemberian HGU hendaknya tidak didominasi oleh negara melalui peralihan menjadi tanah negara. Sehingga berakhirnya HGU mengembalikan tanah-tanah objek HGU kepada masyarakat.
2. Proses perubahan kebijakan berupa peninjauan terhadap koversi hak diatas akan membutuhkan waktu yang lama. Melalui good will pemerintah sebagai aparat yang ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan negara mengembalikan tanah-tanah bekas erfpacht kepada pemiliknya.
3. Seharusnya pemerintah sebagai aparat negara yang diberikan kewenangan dapat menjalankan konsep Hak Menguasai Negara secara konsekuen dalam menyelesaikan konflik agraria. Dalam konflik agraria seharusnya negara diposisikan sebagai fasilitator.
4. Seharusnya negara memberikan pengakuan tanpa bersyarat kepada masyarakat hukum adat minangkabau beserta kearifannya dalam pengelolaan sumber daya alam (hak ulayat). Sehingga setiap kebijakan berkaitan dengan hak tersebut tidak merugikan komunitas masyarakat hukum adat. Misalnya menggunakan hukum adat minangkabau sebagai konsep investasi. Baik melalui sewa, penyertaan modal, dan bagi hasil

Daftar Pustaka

1. Buku-buku Literatur
Afrizal, 2008. Konflik Hak Ulayat Di Propinsi Sumatera Barat: Sebuah Analisis Sosiologis, Makalah Diskusi Berkala tentang Membangun Kesepahaman Multi Pihak dalam Penyelesaian Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat. LBH-Padang, 9 Januari, hal 12-13.
———, 2006. Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Andalas University Press, Padang.
Fauzi Noer, 2003. Gurita Neo Liberalisme: Strategi Global dan Adaptasi Nasional dalam buku Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria : Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global. Insist Press, Yogyakarta.
————-,dan Bachtiar Dianto, 1998. Hak Menguasai dari Negara (HMN): Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan dalam buku Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria (Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria). KRHN dan KPA, Jakarta.
Harsono Boedi, 2005. Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
Ibrahim Jhony, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia, Malang.
LBH Padang, 2005. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA. LBH Padang, Padang.
Raharjo, Y, Diah, et.al, 2004. Obrolan Lapau, Obrolan Rakyat. Studio Kendil, Bogor.
Rajo Nasril Nan Kayo, 2008. Potret Konflik Hak Ulayat di Sumatera Barat, Makalah diskusi berkala membangun kesepahaman multi pihak dalam penyelesaian konflik di Sumbar. Lbh- Padang, 9 Januari 2008. Hal 1
Sunggono Bambang, 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syahmunir, 2005. Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan di Indonesia. PPIM Sumbar, Padang.
Tim Suara Rakyat, 2007. Penindasan Hak-Hak Petani Oleh Negara, Suara Rakyat, edisi 9 September, hal 4.
Warman Kurnia, 2004. Eksistensi Tanah Ulayat di Sumatera Barat, makalah pada Penataran Manajemen bagi Walinagari, Pemda Sumatera Barat, 27-29 September, hal 2.
Wiryani Fifik, 2004. ImplikasiPengaturan Hak Masyarakat Adat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Ambiguitas Dan Tidak Sinkron, dalam jurnal Legality, Volume 12, Nomor 2, Edisi September 2004-Februari 2005, hal 231.

2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Iklan

One thought on “KEDUDUKAN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ULAYAT DI SUMATERA BARAT

  1. Maaf Pak, menurut saya penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat menjadi pengkerdilan terhadap keberadaan Masyarakat Adat itu sendiri, sebab dalam Masyarakat Adat, bukan hanya sistem Hukum yang ada, tp sistem kehidupan yang terkait dengan lingkungan, kehidupan sosial, kepercayaan dan lain-lain, memang hukum menjadi bagian utama, tapi menurut saya bagaimana jika penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat di ganti saja dengan penggunaan istilah Masyarakat adat agar bermakna lebih luas dan menyeluruh, hal ini akan berkaitan dengan berbagai hak yang melekat pada diri Masyarakat Adat, yang bukan hanya pada Hukum. maaf, hanya usulan saja..

    Salam

    TC

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s