Berhenti(kan) KPU dan Bawaslu

Oleh. Veri Junaidi
Peneliti Hukum Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

Perdebatan kewenangan membentuk panwas pilkada, menjadi rivalitas yang tidak sehat antara KPU dan Bawaslu. Perdebatan itu, menjadi media keduanya untuk menunjukkan eksistensi masing-masing. KPU dan Bawaslu lebih mengemukakan ego kelembagaan dengan berlindung di balik aturan hukum. Bagi KPU, merekalah yang berwenang merekrut panwas di tahap awal, karena UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu memerintahkan demikian. Bawaslu pun tidak mau kalah, darurat pengawasan pilkada justru menjadi alasan yang ”seolah-olah” logis, sehingga terobosan hukum menjadi langkah mutlak.

Beberapa langkah mendamaikan keduanya sudah pernah dilakukan. Menteri Dalam Negeri pun turun tangan mempertemukan kedua pihak. Hasilnya, lahir kesepakatan yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) KPU dan Bawaslu Nomor 1669/KPU/XII/2009, namun itupun akhirnya mereka ingkari. Pertemuan Komisi II DPR RI, Mendagri, dan kedua pihak pada 10 Pebruari pun berhasil diselenggarakan. Lagi-lagi, keduanya belum juga berdamai, bahkan hasil itupun dibantah karena dianggap tidak merepresentasikan kelembagaan.

Bagaimana jika mereka diberhentikan saja, sehingga pertikaian keduanya dapat berhenti?!..

Panwas Pilkada
Sebelumnya Bawaslu ngotot melantik Panwas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 sebagai Panwas Pilkada 2010. Panwas Pemilu 2009 dianggap memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam melakukan pengawasan, sehingga peningkatan kinerja pengawasan menjadi target yang realistis. Kehadiran panwas lama itu pun, dianggap sebagai jawaban yang tepat atas tuntutan undang-undang agar segera terbentuk pengawas pilkada. Dengan melakukan pengangkatan terhadap Panwas 2009, Bawaslu pun tidak akan disulitkan dengan agenda pembekalan akibat terpilihnya Panwas Pilkada yang baru. Akan tetapi menjadi catatan bahwa tidak semua Panwas 2009 itu diangkut dalam gerbong pengawas, namun terlebih dulu melewati seleksi objektif dalam internal Bawaslu.

Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Bawaslu No. 15/2009 tentang Perubahan atas Peraturan 11/2008 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Pengawas Pemilu. Namun KPU mempermasalahkan peraturan 15 yang dianggapnya bertentangan dengan UU Penyelenggara Pemilu. Memang, jika membacanya secara tekstual, maka tepatlah pendapat KPU. Peraturan 15, telah menyalahi sifat Ad Hoc (sementara) keanggotaan panwaslu. Dengan sifat itu, seharusnya keanggotaan panwaslu berakhir setelah pemilu usai, dan kalaupun diperlukan dapat dilakukan rekruitmen ulang sebagaimana mestinya.

UU Penyelenggara Pemilu secara tegas memerintahkan kepada KPU (berdasarkan tingkatannya) untuk melakukan fit and propertes kepada calon pengawas, sehingga diperoleh 6 orang kandidat. Hasil seleksi itu kemudian menjadi hak Bawaslu (berdasarkan tingkatannya) untuk memilih 3 orang diantaranya sebagai panwas terpilih. Namun faktanya, langkah Bawaslu itu justru memotong hak KPU untuk melakukan fit and propertes. Itu lah sebabnya KPU berang dan memilih konflik.

Konflik itu seharusnya telah usai, dengan ditandatanganinya SEB KPU dan Bawaslu. Surat edaran itu menyebutkan bahwa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Agustus 2010, tetapi belum melakukan seleksi terhadap calon anggota Panwas Pilkada hingga 9 Desember (2009), maka Panwas Pilkada diambil dari Panwas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Klausula SEB itu jelas, sebagai kompromi kebijakan keduanya. KPU menyerahkan sebagian hak untuk melakukan fit and propertes sebagaimana di tentukan dalam UU Penyelenggara Pemilu. Karena pada dasarnya, proses rekruitmen Panwas merupakan mekanisme bersama antara KPU dan Bawaslu.

Seharusnya, peraturan 15 dan dilengkapi SEB KPU – Bawaslu, menjadi terobosan hukum yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan Panwas Pilkada. Langkah itu dianggap sebagai bentuk proses seleksi yang dilakukan secara bersama antara Bawaslu dan KPU, sebagaimana dikehendaki undang-undang. Pengangkatan oleh Bawaslu tetap legal, sepanjang terjadi kekosongan proses seleksi akibat belum dilakukannya fit and propertes oleh KPU.

Ego Kelembagaan
Publik telah jengah dengan ego kelembagaan yang ditunjukkan KPU dan Bawaslu. Keduanya bersikukuh sebagai pahlawan atas pilkada yang semakin karut marut, justru diakibatkan sikap mereka itu. Menurutnya, keduanyalah yang paling benar dan berwenang membentuk panwas. Tanpa mereka, pengawasan ”seolah-olah” tidak akan berjalan efektif dan pilkadapun menjadi unlegitimate. Tapi lagi-lagi mereka lupa, kewenangan yang melekat pada nya, tidak lah mutlak menjadi ”hak” untuk membangun rezim tersendiri, baik pengawasan maupun penyelenggaraan.

Seharunya KPU – Bawaslu lebih bijaksana menyikapi persoalan ini. Bukan membangun perbedaan, justru diatas kesepakatan bersama yang telah mereka tuangkan dalam SEB KPU dan Bawaslu. Hendaknya Bawaslu berbesar hati untuk memprioritaskan hasil pilihan KPU, toh keputusan akhir ada padanya. Arogansi Bawaslu untuk memaksakan hasil pilihannya, justru akan menyeret kembali pada pelanggaran terhadap perintah undang-undang, seperti saat mengeluarkan Peraturan 15/2009.

Terobosan hukum yang sudah dilakukan Bawaslu sudah lah cukup berhasil, sebagai upaya menjaga kekosongan pengawasan pilkada. Patutlah apresiasi diberikan tanpa harus mendorongnya pada jalan sesat melawan undang-undang, dengan memaksakan diri mengangkat Panwas Pemilu 2009. Karena terobosan hukum itu telah memberikan pesan bagi KPU untuk lebih serius mempersiapkan panwas pilkada.

Namun sekarang, tidak ada jalan lain untuk mendamaikan keduanya. Sepertinya, pemberhentian keanggotaan KPU – Bawaslu mutlak menjadi solusi yang harus segera dilakukan. Keduanya telah menghambat proses pengawasan pilkada, dengan konflik yang tidak berkesudahan. Akibat konflik, beberapa daerah muncul panwas ganda, versi KPU dan Bawaslu.

Konflik ini tidak akan berhenti sampai disini, panwas ganda dan legitimasinya, akan menyeret pada perdebatan legitimasi pilkada itu sendiri. Artinya, akan sangat mudah bagi peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil, justru mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Bahwa pilkada tidak memiliki legitimasi, karena panwas yang disyaratkan mengawal proses tidak berwenang atas itu. Tuntutan pilkada ulang akan menjadi serius, ditengah-tengah persoalan anggaran pilkada yang besar.

KPU dan Bawaslu lah yang patut dipersalahkan, jika hal itu terjadi. Kecuali mereka berhenti sekarang juga!!!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s