Dua Pintu Centurygate

Oleh. Veri Junaidi
Peneliti Hukum Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

Kemenangan opsi C oleh partai oposisi dalam grand final angket century tinggal menunggu tindak lanjut. Namun sayang, agenda tindaklanjut itu ditenggelamkan oleh isu terorisme dan resesnya anggota DPR hingga awal April mendatang. Apakah setelah reses berakhir, sidang pernyataan pendapat DPR akan digelar dan memutus melanjutkan proses ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau justru menghentikan proses?
Putusan untuk melanjutkan atau tidak rekomendasi century sangat bergantung pada mekanisme politik di DPR. Rekomendasi akan dilanjutkan, jika telah memenuhi quorum kehadiran dan persetujuan anggota. Namun memang ketentuan quorum masih menjadi perdebatan. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan dihadiri dua pertiga (2/3) anggota DPR dan mendapat persetujuan dari dua pertiga (2/3) anggota yang hadir dalam rapat pernyataan pendapat. Berbeda dengan konstitusi, Undang Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) justru mengatur lain. Ketentuan quorum jika dihadiri tiga perempat (3/4) anggota dan mendapat persetujuan tiga perempat (3/4) anggota DPR yang hadir.
Atas perbedaan ketentuan di atas, maka UU MD3 harus tunduk pada konstitusi. Dengan demikian, kasus century (terkhusus Wakil Presiden Budiono) akan dilanjutkan ke MK, jika sidang pernyataan pendapat DPR dihadiri 2/3 anggota dan mendapat persetujuan 2/3 anggota yang hadir. Namun jika tidak, maka kasus akan berhenti begitu saja.

Dua Pintu
Rekomendasi angket century, pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua pintu, yaitu pintu utama dan pintu samping. Pintu utama yang dimaksud adalah mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden sebagaimana digariskan dalam Pasal 7A, 7B dan 24C ayat (2) UUD 1945.
Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan MPR berdasarkan usul DPR atas dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/ atau dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Usul itu harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 anggota yang hadir, sehingga MK dapat memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Jika kemudian MK memutuskan dugaan DPR itu benar, maka MPR wajib memutuskan rekomendasi pemberhentian. Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika rapat MPR dihadiri 3/4 jumlah anggota dan disetujui 2/3 anggota yang hadir.
Sedangkan pintu samping, merupakan mekanisme penyelesaian kasus century berdasarkan pendekatan penegakan hukum korupsi. Penanganan ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi bail out Bank Century. Ini merupakan mekanisme yang umumnya berlaku, ketika aparat negara melakukan pelanggaran hukum korupsi.
Kedua pintu di atas harus dijalankan berdasarkan prinsip prioritas. Artinya, pintu samping tidak dapat dijalankan lebih dulu sebelum pintu utama benar-benar tidak lagi berfungsi. Pintu ini merupakan instrumen hukum yang diambil sebagai alternatif terakhir jika konstitusi tidak dapat memberikan keadilan.
Prinsip prioritas tidak dapat dilanggar, karena dapat bertentangan dengan dua hal : Pertama, dengan ketentuan Pasal 7A, 7B dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu secara eksplisit mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam hal terjadi pelanggaran hukum. Kedua, berlakunya standar ganda dalam proses penegakan hukum, yakni pendekatan hukum korupsi dan ketatanegaraan. Skenarionya, setelah proses hukum korupsi diputuskan dan terbukti bersalah, maka dasar itulah yang kemudian digunakan untuk mendesak DPR agar mengusulkan kepada MK memproses pemakzulan. Artinya, strategi ini dibangun untuk mendesak DPR dan bahkan MK memutus berdasarkan putusan pengadilan korupsi.
Akan tetapi, penggunaan standar ganda justru bertentangan dengan asas ne bis in idem, bahwa seseorang tidak boleh diadili lebih dari satu kali untuk kasus yang sama. Memang perdebatan kemudian muncul, bahwa pendekatan yang digunakan berbeda, antara pidana korupsi dan peradilan konstitusi. Pendekatan korupsi menjerat perbuatan pidana sedangkan peradilan konstitusi lebih pada ketentuan yang diamanahkan konstitusi. Namun, pada konteks ini harus ditekankan bahwa peradilan konstitusi, pada dasarnya juga melingkupi ranah pidana, administrasi dan bahkan etika sebagai Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya cermati Pasal 7B UUD 1945.
Kepatuhan terhadap asas ne bis in idem, tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/ terdakwa, namun juga menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Dapat dibayangkan, bagaimana jika kemudian peradilan korupsi dan peradilan konstitusi menjatuhkan putusan berbeda? Pengadilan tipikor menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Budiono terbukti bersalah, namun MK justru memutuskan lain?

Pintu Budiono
Terhadap Wapres Budiono, akan muncul dua skenario tindak lanjut. Pertama, paripurna pernyataan pendapat angket century meminta MK memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran hukum. Kedua, sidang paripurna tidak sampai pada rekomendasi ke MK, baik karena tidak quorum atau justru pilihan penghentian kasus.
Jika opsi pertama berjalan, maka pilihan pendekatan korupsi gugur dan diambil alih oleh mekanisme peradilan konstitusi. Namun polemik akan berlanjut jika opsi kedua yang muncul. Kompromi politiklah yang justru menyelamatkan Budiono dari dugaan pelanggaran hukum. Keadilan akan semakin jauh, ketika dugaan pelanggaran hukum diabaikan melalui lobi-lobi kepentingan dan lepas dari proses peradilan.
Jika ini terjadi, maka desakan kepada KPK mutlak dilakukan untuk mengusut keterlibatan Wapres Budiono. KPK hanya perlu menetapkannya sebagai tersangka. Ruang inilah yang digunakan untuk mendesak DPR agar meneruskan kasus ke MK. Proses ini pun akan memunculkan tiga kemungkinan, pertama, DPR kembali menolak meneruskan kasus ke MK. Namun ini merupakan pilihan sulit, sebab citra DPR dihadapan publik menjadi taruhan. Selain itu, apakah DPR akan terus menggantung status Wapres sebagai tersangka? Jika kemudian proses ini berjalan ke MK, maka untuk sementara KPK harus menunggu proses berakhir.
Kedua, DPR melanjutkan proses ke MK, namun mahkamah memutuskan tidak ada pelanggaran hukum oleh wakil presiden. Jika itu terjadi, maka KPK harus menghentikan penyidikan, karena peradilan konstitusi telah memutuskan tidak terjadi pelanggaran hukum. Ketiga, DPR melanjutkan proses ke MK dan mahkamah memutus adanya pelanggaran hukum oleh wakil presiden. Dengan demikian, proses berlanjut ke MPR, apakah memberhentikan Budiono sebagai wakil presiden atau tidak.
Putusan MPR untuk memberhentikan Wapres Budiono, merupakan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Atas putusan itu, KPK tidak dapat melanjutkan kasus hukum Budiono. Namun jika MPR memutuskan lain, maka KPK harus menindaklanjuti kasus bail out Bank Century dengan pendekatan penegakan hukum korupsi. Karena pada prinsipnya, pidana dijatuhkan sebagai jalan terakhir (ultimum remedium).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s