Pasca Putusan E-Voting

Oleh. Veri Junaidi
Peneliti Hukum Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan untuk menerapkan mekanisme pemberian suara dengan cara menyentuh panel computer (touch screen) atau lebih dikenal dengan electronic voting (e-voting). Putusan itu tidak hanya menjadi kemenangan bagi Bupati Jembrana Bali dan 20 Kepala Dusun yang memohonkan, namun juga kemenangan seluruh KPU propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada 2010.

KPU daerahpun patut bersuka cita menyambut kemenangan atas putusan yang telah membatalkan secara bersyarat Pasal 88 Undang-Undang 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) dilakukan dengan cara mencoblos. Dengan lahirnya putusan itu, jika pemerintah daerah setempat dirasa mampu dan siap maka dapat mengabaikan mekanisme coblos dan menggantinya dengan e-voting.

Pembatalan Pasal 88 UU Pemda secara bersyarat (condisionally constitutional) tidak sebatas menjawab mekanisme pemberian suara. Putusan itu telah membuka kran kebuntuan atas kelemahan regulasi pemilukada dalam UU Pemda. Putusan e-voting menjadi dasar bagi KPU untuk menata regulasi pemilukada yang carut marut.

Sinkronisasi
Pemilukada tahun 2010 diselenggarakan berdasarkan aturan hukum transisi. Dikatakan transisi karena pelaksanaan pemilukada tidak hanya berdasarkan UU Pemda dan UU 8/2005 tentang Pengundangan Perpu 3/2005 tentang Penundaan Pemilukada karena kondisi khusus. Dimana undang-undang ini meletakkan pemilukada dalam rezim pemerintahan daerah. Pemilukada juga mengacu pada UU 12/2008 sebagai perubahan ketiga atas UU Pemda dan UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, kedua undang-undang ini justru telah berkembang dengan meletakkan pemilukada sebagai rezim pemilihan umum.
Aturan hukum masa transisi tersebut akan menyulitkan penyelenggaraan. Karena aturan itu berpotensi terjadinya tumpang-tindih pengaturan dan memunculkan kekosongan hukum. Misal terkait dengan komposisi, jumlah, pengangkatan dan pertanggungjawaban pengawas pemilu. Dalam perkembangan pemilu terkini, mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pemilukada tidak mampu mengakomodirnya. UU Pemda masih mengatur tentang penggunaan kartu pemilih, rekapitulasi suara tingkat desa (PPS), dan tata cara pemberian suara.
Ketentuan tentang kartu pemilih, rekapitulasi suara tingkat desa (PPS), dan penandaan dengan cara mencoblos memerlukan keberanian KPU untuk melakukan terobosan hukum. Mekanisme itu sebagai perintah UU Pemda yang harus dijalankan, namun dalam pelaksanaan sudah tidak implementatif. Pascapemilihan legislatif dan presiden 2009, cara ini telah ditinggalkan dan muncul inovasi baru. Tidak lagi dikenal kartu pemilih sebagai alat verifikasi, mekanisme coblos pun digantikan dengan contreng dan rekapitulasi suara tingkat PPS yang telah memperpanjang alurpun dipangkas.
Pembaruan mekanisme itu merupakan perkembangan yang positif. Penyelenggara tingkat daerah dan lapanganpun telah mengenalnya sebagai cara-cara baru dalam pemilu. Pemilihpun demikian, mengenal contreng dalam pemberian suara dan telah meninggal mekanisme lama dengan cara mencoblos. Perkembangan mekanisme pemilu pun sangat terkait dengan anggaran. Melalui mekanisme baru itu, tidak lagi diperlukan anggaran untuk penyediaan kartu pemilih dan honor bagi petugas PPS.
Akankah kondisi itu dibiarkan berjalan begitu saja dengan dalih undang-undang mengaturnya demikian?! Sehingga penyelenggara di lapangan dan masyarakat disuguhkan mekanisme yang tidak konsisten. Akankah pemborosan anggaran dibiarkan hanya karena satu pasal, ayat dan butir undang-undang mengatur itu?!
Langkah KPU
Harusnya KPU tidak gamang untuk segera melaksanakan putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang e-voting. KPU harus bisa menangkap peluang atas putusan itu untuk melakukan penataan regulasi pemilukada. KPU memiliki peran kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan. Pasal 9 Ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu memberikan tugas dan kewenangan bagi KPU untuk mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pemilukada. Kewenangan inilah yang dalam pemilukada sebelumnya tidak dimiliki KPU karena pemilukada sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan KPU Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
Menyikapi putusan tersebut, KPU dapat segera mengeluarkan peraturan tentang teknis penyelenggaraan pemilukada yang dapat digunakan sebagai acuan KPU di daerah. Peraturan KPU paling tidak akan mengatur dua permasalahan. Pertama, menjawab kebutuhan KPU Jembrana dan KPU daerah lainnya yang telah siap untuk menggunakan mekanisme e-voting. Peraturan tersebut akan melandasi langkah KPU di daerah untuk menjalankannya. Ruang lingkupnya dapat berupa teknis pemberian suara dan ketentuan lain yang diperlukan.
Kedua, hendaknya KPU tidak melihat putusan ini secara sempit, sebagai perubahan dari mekanisme mencoblos dengan e-voting semata. Jika melihat lebih jauh, putusan ini menjawab bahwa kata “mencoblos” dalam Pasal 88 UU Pemda dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting. Secara substantif, makna “mencoblos” merupakan teknis penandaan yang dapat diartikan lain seperti e-voting dan MK mensyaratkan bahwa pilihan atas tata cara itu tidak boleh melanggar asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Syarat lain yang harus diberlakukan secara komulatif adalah tata cara itu tidak membebani baik penyelenggara dan paling penting memudahkan pemilih untuk memberikan suaranya. Dengan demikian, tata cara apapun yang akan digunakan sebagai mekanisme penandaan dan teknis penyelenggaraan sah digunakan sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam putusan itu.
Melalui momentum lahirnya putusan MK tentang e-voting, hendaknya KPU segera mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk terobosan hukum. Karena KPU tidak hanya sebagai pelaksana tapi juga arsitektur pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s