Anak Angkat Mahkamah Konstitusi

Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mewacanakan agar kewenangan memutus perselisihan hasil pemilukada dikembalikan ke MA. Ketua MK, Mahfud MDpun mengamininya. Sikap Mahfud disebabkan kejenuhan dan kelelahan MK dalam menangani perselisihan hasil pemilukada yang cukup menyita waktu dan tenaga. Pemilu 2009, MK harus menyelesaikan 657 perkara dalam 30 hari. Begitu juga dengan pemilukada 2010, hingga Juli terdapat 69 perkara. Perkara itu harus diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak diregistrasi. Waktu yang terbatas dan jumlah perkara yang cukup besar menuntut MK bekerja keras untuk menyelesaikannya.
Sungguh sayang, jika kewenangan itu dipulangkan ke MA. Kerja keras MK sudah cukup membuahkan hasil bagi penataan demokrasi di Indonesia. MK memberikan ruang bagi terciptanya keadilan di dalam proses transisi kekuasaan. Kewenangan yang dimilikinya memberikan harapan baru dalam menjaga hak rakyat atas sebuah pilihan di dalam demokrasi. Disaat kepercayaan publik melemah atas kinerja penegakan hukum pemilu, MK justru menjadi juru selamat.
MK melalui putusannya justru mampu menyelesaikan persoalan dan konflik dalam pemilu. Keberadaan MK memberikan andil dalam memastikan bahwa hak atas konversi suara tidak terlanggar. Kecurangan dan tindakan manipulatif peserta pemilupun dapat terkoreksi. Melalui putusannya, MK dapat mengembalikan suara rakyat yang telah terkontaminasi oleh kecurangan. Perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Walaupun terkadang MK memberikan putusan-putusan yang dinilai kontroversial, genit dan membuat gemas bagi yang memperhatikannya.
Anak angkat
Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan 5 kewenangan kepada MK. Kelima kewenangan itu adalah Pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD. Pertanyaannya, dimana letak kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada?
Kewenangan memutus perselisihan hasil pilkada muncul setelah MK dalam putusan No. 72-73/PUU-II/2004 mengkategorikan pilkada dalam rezim pemilu. Berdasarkan penafsiran itu, maka logislah kiranya jika kemudian MK mengadopsi dan mengangkat perselisihan hasil pilkada menjadi kewenangannya. Dengan demikian, kewenangan memutus perselisihan pilkada dicantolkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1). MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dalam hal ini adalah pemilukada.
Transisi kewenangan itu secara eksplisit diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK. Pembentuk undang-undang memberikan tenggat waktu 18 bulan sejak diundangkannya UU 12/ 2008, untuk masa transisi pelaksanaan kewenangan itu.
Sebelum berlakunya UU 12/ 2008, sengketa pilkada menjadi kewenangan MA. Kewenangan itu kemudian didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi (PT) diseluruh Indonesia. Pelaksanaan kewenangan oleh PT ternyata kurang memberikan hasil yang signifikan. Persoalanpun banyak muncul, konflik tidak dapat diredam dan bahkan berlarut-larut. Kepastian hukum terhadap perselisihan hasil pemilupun menjadi kabur. Kasus Pilkada Depok 2005 dan Maluku Utara 2008 menjadi contoh nyata, dimana lembaga peradilan ini tidak mampu memberikan penyelesaian.
Jalan Terbaik
Meskipun perselisihan pilkada masuk ditengah jalan, tetaplah konstitusional kewenangan itu. Janganlah kemudian memunculkan istilah anak kandung atau anak tiri dalam kewenangan konstitusional MK. Memang keberadaanya cukup menyita banyak waktu dan perhatian. Tidak sedikit perkara pengujian undang-undang yang dijadwalkan ulang untuk diperiksa. Tapi, akankah dengan alasan itu kemudian mengembalikannya ke MA?
Mengembalikan kewenangan sengketa pilkada ke MA tidaklah mudah. Melihat perkembangan pelaksanaan pemilu sekarang, sulit untuk memercayakannya kepada MA. Kecenderungan sekarang, pelanggaran dalam pemilukada dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Bentuk pelanggaran itu dapat dilihat misalnya dalam Putusan Pemilukada Jatim, Bengkulu Selatan, Tapanuli Utara dan Timur Tengah Selatan Tahun 2008. Kecenderungan itu terus berkembang dan terakhir terlihat dalam Putusan MK atas perselisihan hasil pemilukada Kotawaringin Barat. Politik uang secara terorganisir, terstruktur dan terencana. Intimidasi dan teror baik kepada pemilih maupun kepada aparat pemerintah desa begitu massif.
Melihat kecenderungan itu, maka dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilukada dibutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan yang dapat menjangkau persoalan yang begitu komplek. Progresifitas MK masih diperlukan untuk mengawalnya. Namun memang muncul beberapa kekhawatiran atas progresifitas MK yang tidak terkontrol. Banyaknya kasus yang harus ditangani dengan limitasi waktu yang terbatas, berpotensi timbulnya kesalahan dan bahkan penyimpangan dalam MK.
Menyikapi persoalan itu, terdapat beberapa alternatif yang perlu direnungkan kedepan. Pertama, pengawasan terhadap MK menjadi keniscayaan. Progresifitas yang tidak terkontrol justru akan berbalik menjadi kediktatoran lembaga peradilan. Terserah bentuk pengawasan yang akan didesain. Jika pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial tidak memungkinkan maka pilihan untuk memperkuat pengawasan internal menjadi pilihan yang cukup baik. Kedua, harus dicarikan solusi untuk mengatasi minimnya waktu penanganan yang berbanding terbalik dengan jumlah perkara. Memperpanjang waktu penanganan perkara cukup logis. Namun perpanjangan itu harus memperhatikan kondisi dan konflik politik yang akan ditimbulkannya.
Ketiga adalah menggagas penataan waktu pelaksanaan pemilukada sebagai hulu penanganan perkara di MK. Banyak pilihan untuk mendiskusikannya, salah satunya adalah pemilukada serentak ditingkat propinsi. Penataan ini diharapkan meminimalisir penumpukan perkara pada waktu tertentu sebagaimana pemilukada 2010.
Berdasarkan argumentasi itu, wacana Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi untuk mengembalikan kewenangan perselisihan pemilukada ke MA tidaklah beralasan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s