Berbagi Kursi KPU

Sekali mendayung, dua – tiga pulau terlampaui. Pepatah itu kini telah melegitimasi dan bahkan menjadi prinsip kuat bagi politikus di Senayan. Prinsip itulah yang kemudian diterapkan Komisi II DPR RI dalam agenda revisi terbatas UU 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kombinasi antara kegeraman untuk segera “mendepak” anggota KPU 2009, sekaligus memenuhi nafsu kekuasaan mereka.
Isu hangat yang beredar di Senayan, beberapa Parpol di Komisi II DPR RI telah bersekongkol untuk mengkooptasi keanggotaan KPU dalam pemilu mendatang. Upaya nyata itu dituangkan dalam draft revisi UU 22/2007 hasil Panitia Kerja (Panja), tanggal 17 Mei 2010. Ketentuan yang membatasi keanggotaan KPU dari unsur Parpol disepakati untuk dihapuskan. Syarat non partisan untuk menjaga netralitas penyelenggara pemilupun kini telah kabur. Kepentingan untuk berkuasalah yang justru semakin menonjol.
Agenda itu justru menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Setelah dua kali periode penyelenggaraan (2004 dan 2009) tidak diusik, kenapa keinginan untuk memasukkan Parpol dalam keanggotaan KPU muncul lagi? Jangan-jangan hanya urusan berbagi kursi saja. Karena keterbatasan kursi di DPR, maka kursi di KPU menjanjikan sebagai alternatif. Lengkap sudah skenario itu, langkah pertama mendepak anggota KPU 2009 dari jabatanya dan setelah itu merekalah yang akan mendudukinya.
Akal-akalan
Draft revisi UU Penyelenggara Pemilu mengatur 4 posisi penting yang harus diisi. Keempat posisi itu antara lain: Tim Seleksi anggota KPU dan Bawaslu, keanggotaan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Parpol memiliki peran kunci dalam penentuan posisi itu. Parpol tidak hanya berwenang dalam pengisian jabatan, bahkan celakanya diberikan peluang untuk turut serta mendudukinya.
Pertama, Tim Seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Tim seleksi berjumlah 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komposisi itu, 5 orang calon diusulkan Presiden dan 6 calon lainnya diusulkan oleh DPR. Peran ini masih dianggap wajar, karena esensi kehadiran DPR adalah melegitimasi peran rakyat dalam menentukan jabatan publik. Peran itu diwakilkan kepada DPR (unsur Parpol) untuk melakukan rekruitmen, sehingga kepentingan rakyat dapat terwakilkan di dalamnya.
Kedua, anggota KPU dan Bawaslu ditentukan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR. Pemilihan itu dilakukan berdasarkan calon anggota yang diajukan oleh Presiden. Sebatas mekanisme itu tidak menjadi persoalan besar. Namun permasalahan muncul ketika syarat calon anggota KPU dan Bawaslu dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 86 huruf i dihapuskan. Bahwa untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu, disyaratkan untuk tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat itu justru diperlunak dengan tidak menduduki jabatan politik atau bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan partai jika terpilih sebagai anggota KPU dan Bawaslu.
Hilangnya satu huruf tentang syarat non partisan akan berpengaruh besar terhadap keberhasil pemilu 2014 mendatang. Bagaimana mungkin, Parpol peserta pemilu justru turut serta sebagai penyelenggara. Dalihnya untuk menjaga independensi penyelenggara, karena masuknya unsur partai di KPU justru akan menciptakan mekanisme kontrol antar peserta. Mungkin mereka lupa akan kegagalan Pemilu 1999. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu 1999 yang diselenggarakan oleh wakil parpol peserta pemilu dan pemerintah telah menunjukkan betapa anggota yang tidak independen (perwakilan Parpol), justru tidak mampu menghasilkan KPU yang independen.
Ketiga, Dominasi anggota KPU dalam komposisi Dewan Kehormatan (DK) Pemilu 2009 lah yang menyebabkan tidak efektifnya mekanisme etik. Persoalan itulah yang menginspirasi DPR untuk merombaknya. Maka dalam draft revisi, jumlah anggota DKPP dari unsur KPU diperkecil, hanya 1 orang. Sehingga komposisi yang baru terdiri dari 1 orang unsur KPU, 1 orang Bawaslu, 4 unsur masyarakat dan 9 orang wakil parpol yang ada di DPR.
Apabila dicermati lebih lanjut baik unsur KPU, Bawaslu dan bahkan unsur masyarakat yang mengisi DKPP tidak lepas dari keterlibatan Parpol. Empat orang unsur masyarakat yang diharapkan non partisan dan berfungsi sebagai penyeimbang, justru diserahkan kepada Presiden dan DPR untuk mengusulkan masing-masing 2 orang. Lengkap sudah skenario akal – akalan yang mereka susun.

Tujuan Semula
Tujuan awalnya, revisi UU Penyelenggara Pemilu diagendakan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009, bentukan Komisi II DPR RI periode 2004 – 2009 tentang pemberhentian anggota KPU. Rekomendasi itu muncul atas penilaian buruknya kinerja KPU. Kelemahan proses penyelenggaraan Pemilu 2009, salah satunya disebabkan kelemahan KPU yang terkesan kurang berkompeten dan profesional serta tidak menjaga citra independensi dan netralitasnya.
Kondisi semakin buruk ketika KPU sulit dikoreksi melalui mekanisme hukum, khususnya etik. DK sebagai satu-satunya mekanisme koreksi justru menjadi perisai bagi KPU untuk lepas dari jerat pemberhentian. Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pembentukan DK tidak dapat berbuat banyak. Bahkan rekomendasi untuk membentuk DK sering mentok di tengah jalan. Bagaimana tidak, DK sebagai satu-satunya mekanisme pemberhentian hanya dapat dibentuk KPU. Bahkan akan sangat logis, jika KPU kemudian tidak pernah membuka ruang terbentuknya DK atas dugaan pelanggaran etika dan buruknya kinerja mereka.
Kedua masalah itu yang kemudian mendorong percepatan revisi UU 22/2007. Oleh karena itu, hendaknya DPR konsisten dalam agenda revisi dengan mendasarkan pada persoalan pokok. Parpol janganlah terlalu percaya diri. Masuknya peran Parpol dalam penyelenggaraan pemilu bukan solusi, hanya legitimasi semata. Parpol bukan jaminan bagi kemandirian dan independensi penyelenggara. Bahkan kehadirannya merupakan ancaman terhadap Pemilu 2014.
Jika persoalan utama adalah KPU yang tidak dapat bekerja dengan baik, profesional dan mandiri, maka mekanisme rekruitmen yang harus dibenahi. Rekruitmen harus mampu menjaring orang-orang yang memiliki kompetensi kepemiluan. Peran Parpol melalui kader mereka di DPR harus mampu menjawabnya. Politik kartel dan barter kepentingan harus diminimalisir.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s