MK, Mahkamah Kepala Daerah

Menjelang konferensi ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia tanggal 12 – 15 Juli 2010 lalu, MK memberikan kejutan. Melalui Putusan No. 45/ PHPU.D-VIII/2010, MK menetapkan kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat. Putusan itu tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Badrul Kamal danSyihabuddin Achmad sebagai pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Depok 2005. Atas Putusan MA itu, pengamat dan pakar dipenjuru negeri ini beramai-ramai mengkritik MA. Demokrasi tercederai, suara rakyatpun terenggut oleh kuasa palu Hakim Agung. Kepala daerah pilihan hakim, kata yang tepat untuk menggambarkannya.

Sejarah kembali terulang, MK melakukan kesalahan yang sama. Disaat kuasa rakyat diperbesar, MK justru merenggutnya dengan menganulir pilihan rakyat dan menetapkan keterpilihan kepala daerah. Kepala daerah pilihan hakim jilid 2 mencederai makna demokrasi substansial, sebagai jargon perselisihan hasil pemilu yang diagung-agungkan. MK dalam putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan suarat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Ujang Iskandar. ST. M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST. Pilihan itu diambil, setelah MK mendiskualifikasi kemenangan Pasangan Calon No. Urut I atas nama H. Sugianto dan H Eko Soemarno.

Melihat persoalan itu teringat kata bijak, “langkah kedelapan itu sudah dapat terlihat dari langkah pertama dan kedua”. Masa depan MK sudah terlihat dari putusan-putusan yang dikeluarkan saat ini. Bibit-bibit kediktatoran MK semakin nyata, dengan lahirnya putusan yang melampaui batas kewenangan. Sebelumnya, putusan-putusan MK yang memerintahkan penghitungan dan pemungutan suara ulang di beberapa daerah dianggap sebagai bentuk progresifitas. Argumentasinya menyelamatkan demokrasi, karena mekanisme penegakan hukum pemilu tidak berjalan.

Benarkah putusan MK terhadap Kotawaringin Barat merupakan bentuk judicial activism? Sulit menerimanya sebagai logika progresifitas, karena putusan itu bukan hanya tidak konsisten, tapi juga telah merenggut kuasa rakyat.

Demokrasi Substansial
Publik tentunya masih ingat dengan progresifitas Putusan Pemilukada Jawa Timur, dan Bengkulu Selatan tahun 2008. Putusan itu begitu fenomenal, sebagai gerbang progresifitas MK. Peradilan konstitusi tersebut keluar dari patron penegakan hukum pemilu dengan menerobos batas-batas kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. MK tidak ingin terkungkung dalam penafsiran sempit atas kewenangannya itu. Pelaksanaan pemilukada Jatim dan Bengkulu Selatan telah menunjukkan terjadinya pelanggaran pidana dan administrasi pemilu secara masif, terstruktur dan sistematis. Jika MK tidak melakukan terobosan hukum, maka makna demokrasi substansial hanya sebagai jargon belaka.

Ketika MK memerintahkan penghitungan dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Pamekasan Madura dalam Pemilukada Jatim 2008, publik berdecak kagum atas progresifitas itu. Pelanggaran pidana, administrasi pemilu yang masif, sistematis dan terstruktur telah mengaburkan pilihan rakyat. MK bukanlah “Mahkamah Kalkulator”, karena posisi itu tidak dapat memberikan keadilan dalam menegakkan demokrasi substansial. Pelaksanaan pemilukada justru tercederai dengan banyaknya pelanggaran yang tidak dapat tertangani dengan baik. Pelanggaran terjadi hampir diseluruh tahapan, namun mekanisme hukum baik pidana, administrasi, dan kode etik penyelenggara pemilu tidak berjalan efektif.

Mekanisme hukum melalui civil proses yang sejatinya berbeda dengan crime proses menjadi lebur. Batasan-batasan kedua mekanisme hukum ini menjadi tidak jelas. Penyelesaian yang seharusnya menjadi ranah crime proses justru diselesaikan melalui proses perselisihan hasil pemilu. Akibatnya, Pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu sebagai mekanisme civil process tidak lagi hanya didasarkan pada bukti formil atas kesalahan penetapan hasil secara nasional. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus jauh lebih luas, melingkupi seluruh pelanggaran terhadap proses, dengan catatan dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Melalui putusan-putusan tersebut, MK ingin menyampaikan pesan bahwa kuasa terbesar adalah di tangan rakyat. Pilihan putusan yang memerintahkan penghitungan dan pemungutan suara ulang telah menunjukkan bahwa kuasa terbesar di tangan rakyat. Jika dalam pemilihan terjadi pelanggara, maka kuasa dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya kembali. Kandidat tidak boleh memanipulasi, karena mereka hanya sebatas penerima kuasa. Rakyat yang dapat menentukan siapa yang dikehendaki, sehingga makna demokrasi substansial dapat terpenuhi. Kuasa berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Namun melalui putusan Kotawaringin Barat, MK justru mencederai makna demokrasi substansial itu sendiri. Demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Kuasa itu dari hakim, oleh hakim dan untuk rakyat.

Pengawasan
Melihat fenomena itu teringat perkataan Prof Jimly Ashiddiqie. Sebagai lembaga peradilan yang masih relatif muda, MK hendaknya bersikap progresif (Judicial activism). Progresifitas itu diperlukan untuk memberikan terobosan hukum demi menyelamatkan konstitusi. Langkah itu dilakukan untuk menghindari lahirnya MK yang konservatif. Mahkamah konservatif justru akan menjadikannya seperti lembaga peradilan lainnya yang tidak memiliki kewibawaan. MK harus mampu menjadi pilihan ditengah-tengah kekacauan hukum di Indonesia.

Dari pernyataan itu, satu pertanyaan yang belum pernah mendapatkan jawaban, sampai kapanjudicial activism dalam MK dapat diberlakukan? Ketidakjelasan itu justru berpotensi menimbulkan kediktatoran MK. Menjadi berbahaya jika harus selalu berfikir keluar patron dan kewenangan yang dimiliki. Kondisi itu akan semakin parah, ketika mekanisme pengawasan terhadap lembaga bersangkutan lemah. Sekuat dan setinggi apapun kedudukan MK, mekanisme pengawasan tidak boleh diabaikan. Keberadaannya memang dirasakan penting sebagai penjaga konstitusi, demokrasi dan HAM. Tapi jika kewenangan dan kedudukan yang begitu besar tidak memiliki kontrol dan pengawasan, maka bersiap-siaplah untuk menunggu kehancuran. Bersiap-siaplah untuk kehilangan kewibawaan seperti mahkamah-mahkamah lainnya yang ada di negeri ini.

Momentum konferensi ke-7 hakim MK se-Asia dapat menjadi tempat belajar bagi MK. MK, ayo kembali ke amanah semula sebagai Mahkamah Keadilan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s