Meninjau Perselisihan Pemilu di Amerika Serikat

Buku IFES
Buku : Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan Atas Pemilu
Judul Asli : The Resolution of Election Disputes: Legal Prinsiples That Control Election Challenges
Penulis : Barry H. Weinberg
Penerbit : International Foundation for Electoral Systems (IFES)
Halaman : vii + 521
Cetakan : cetakan pertama di Indonesia, Maret 2010

Progresifitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemilu sering memunculkan perdebatan. MK dianggap sebagai “mahkamah kalkulator” semata. Kewenangannya terbatas pada penilaian tepat atau tidaknya “hitung-hitungan” dalam keputusan KPU tentang hasil pemilu. Terkait dengan proses penyelenggaraan, MK tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksinya. Pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan KPU, sedangkan pidana pemilu menjadi ranah penegak hukum.

Idealnya demikian, permasalahan hukum pemilu diselesaikan melalui mekanisme yang telah disediakan. Namun karena mekanisme itu tidak berjalan, MK melakukan terobosan hukum. Pelanggaran administrasi dan pidana yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tidak dapat dibiarkan karena mengancam bangunan demokrasi. Memang tidak semua pelanggaran menjadi pertimbangan MK dalam memutus perselisihan hasil.

Mencermati pelaksanaan pemilukada tahun 2008 hingga 2010, terdapat beberapa catatan tentang bentuk pelanggaran yang kemudian menjadi pertimbangan. Pertama, politik uang, menjadikan lebih dari separo pemilih sebagai relawan. Kedua, pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan pemenangan incumbent. Ketiga, kandidat tidak memenuhi syarat administrasi. Keempat, kesalahan administrasi oleh petugas lapangan yang tidak konsisten dalam menetapkan suara sah. Kelima, perbedaan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas PPS dan PPK, hingga penggunaan hak pilih orang lain. Pelanggaran itu menjadi pertimbangan MK karena dinilai dapat mempengaruhi hasil pemilu. Prinsip hukum inilah yang kemudian menjadi tolak ukur suatu pelanggaran menjadi dasar pembatalan dan koreksi terhadap hasil pemilu.

Prinsip hukum demikian juga berlaku dalam penyelesaian perselisihan pemilu di Amerika Serikat. Kesalahan dalam penghitungan suara, intimidasi oleh pemilih, jual beli suara, kandidat tidak memenuhi syarat administrasi dan banyak pelanggaran lainnya menjadi pertimbangan bagi hakim. Memang tidak berlaku untuk seluruh pelanggaran, terbatas pada pelanggaran materiil yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pemilu akan dianggap sah dan tidak ada perubahan terhadap hasilnya, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Paling tidak terdapat dua hal pokok yang dapat mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan. Pertama, terdapat cukup banyak penyimpangan atau suara tidak sah untuk dapat mengubah hasil pemilu. Kedua, penyimpangan tersebut dilakukan secara meluas dan menyolok sehingga tidak memungkinkan untuk menetapkan hasil pemilu dengan pelanggaran tersebut. Artinya, hanya pelanggaran yang benar-benar substansial dapat mempengaruhi hasil pemilu yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk mengubah dan bahkan membatalkan hasil pemilu.

Kehadiran buku Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan Atas Pemilu, layak untuk dibaca. Buku yang ditulis Barry H. Weinberg dengan judul asli The Resolution of Election Disputes: Legal Prinsiples That Control Election Challenges terbitan International Foundation for Electoral Systems (IFES) dapat menjadi bahan perbandingan tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu, khususnya dengan mekanisme yang berlaku di Amerika Serikat. Apakah memang MK Indonesia seharusnya mengambil sikap progresif terhadap pelanggaran yang bersifat sistematif, masif, dan terstruktur. Atau justru berdiam diri atas pelanggaan yang mengancam hak-hak pemilih atas mekanisme pemilu yang adil.

Memang sistem hukum yang berlaku dan konteksnya berbeda dengan Indonesia. Perselisihan pemilu di Amerika Serikat tidak selalu diselesaikan di pengadilan, namun melalui mekanisme diluar pengadilan. Perselisihan menyangkut kandidat yang akan menduduki kursi di dewan perwakilan negara bagian atau senat diselesaikan oleh badan-badan di beberapa negara bagian, senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat dalam Pemilu untuk mengisi jabatan ditingkat federal. Namun prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian perselisihan pemilu adalah sama. Bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu harus ditangani dengan serius dan hati-hati, khususnya yang berpotensi mempengaruhi hasil dari pemilihan umum.

Buku yang ditulis oleh Weinberg ini didasarkan pada putusan-putusan pengadilan negara bagian Amerika Serikat yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan atas semua perselisihan hasil pemilu. Merujuk pada catatan penulis, disebutkan bahwa keputusan-keputusan pengadilan tersebut merupakan inti dari buku ini. Putusan pengadilan negara bagian merupakan bahan utama untuk menjelaskan prinsip-prinsip, yakni bagaimana prinsip-prinsip hukum itu diberlakukan.

Penyajian demikian cukup memudahkan pembaca untuk memahami konteks prinsip-prinsip itu diberlakukan. Namun memang, buku ini menyajikannya secara praktis yang merujuk pada putusan-putusan pengadilan terkait. Pembaca tidak akan dihadapkan pada teori-teori tentang pemilu dan demokrasi yang melandasi. Karena memang buku ini disajikan untuk praktisi dan memberikan pemahaman praktis.

Penulis yang merupakan pensiunan wakil kepala dan pejabat sementara Kepala Bagian Pemungutan Suara Divisi Hak Asasi Manusia di Departemen Kehakiman Amerika Serikat cukup memiliki kompetesi untuk menguraikan persoalan ini. Pengalamannya dalam bekerja di Departemen Kehakiman sejak tahun 1966 hingga 2000 cukup matang memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip hukum dalam mengajukan gugatan atas pemilu.

Buku ini layak untuk menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi penyelenggara pemilu, praktisi hukum, peserta pemilu hingga akademisi. Membaca buku ini, penyelenggara pemilu akan memahami penting dijalankannya prosedur administrasi pemilu, hak-hak pemilih hingga bentuk kecurangan yang harus diantisipasi sehingga berpotensi memunculkan gugatan. Praktisi dan peserta pemilu dapat menjadikannya rujukan dalam mengajukan gugatan sehingga hak-haknya tidak dilanggar. Selain itu, penting juga bagi peserta pemilu untuk bersikap jujur dalam berkompetisi sehingga tidak melanggar demokrasi. Buku ini juga telah mengawinkan dua bidang ilmu yang akan sangat menarik menjadi bahan kajian akademis, yakni hukum, pemilu dan demokrasi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s