Anomali Keuangan Partai Politik

Gambar

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi partai politik mengisyaratkan betapa partai telah menjadi “produsen” koruptor. Kasus terakhir yang mencuat terkait dugaan korupsi ,Lutfi Hasan dalam kasus impor daging. Kasus lainnya seperti cek pelawat Bank Indonesia yang menyeret hingga 25 anggota DPR ke meja hijau.

Belum lagi kasus korupsi Nazaruddin yang sudah mendapatkan vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nyanyian Nazar melantunkan syair keterlibatan sejawatnya dalam pengumpulan “pundi-pundi” partai. Memang “nyanyian” itu harus dibuktikan di pengadilan. Meskipun sulit, paling tidak suara sumbang Nazar cukup mengonfirmasi kecurigaan publik akan pendanaan gelap partai politik.

Kecurigaan itu beralasan ketika partai tidak mau terbuka dengan pendanaannya. Sensitifitas semakin meningkat ketika bicara soal sumber dan pengeluaran partai, dari mana partai memperoleh pendanaan dan digunakan untuk apa.

Hampir bisa dipastikan bahwa yang terkait dengan pengelolaan keuangan partai hanya diketahui oleh segelintir elit partai. Sementara publik hanya menerima ketidakjelasan dan ketidakpastian pendanaan partai.

Ketertutupan menyelimuti dapur partai, ibarat tungku yang terus mengepul namun tidak diketahui asalnya. Kondisi ini yang kemudian menjadi sorotan dalam kajian yang dilakukan Perludem. Menghitung dan mengalkulasikan sumber resmi partai yang berjalan dengan perbandingan kebutuhan. Tentunya sumber resmi yang dimaksud sebagaimana ditentukan perundang-undangan yang berlaku.

Oligarki Partai

Tujuan pengaturan keuangan partai adalah menjauhkan partai dari penguasaan pemilik uang agar bebas memperjuangkan kepentingan rakyat. Berdasarkan hal ini muncul pertanyaan besar, sejauh mana pengaturan keuangan partai mampu menjauhkan partai dari penguasaan modal, sehingga kepentingan rakyatlah satu-satunya yang menjadi tujuan?

Kajian Perludem menunjukkan, UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik gagal mengemban misi tersebut. Buktinya, partai di Indonesia belum mandiri dan bergantung terhadap pemodal besar.

Fakta ini mudah diidentifikasi, misalnya dalam pengisian jabatan strategis dalam struktur kepengurusan partai diisi oleh orang yang memiliki modal atau setidak-tidaknya berafiliasi dengan pemodal. Akibatnya kebijakan strategis partai dikuasi oleh mereka yang mampu menggerakkan roda organisasi partai dengan kekuatan uang.

Kondisi itu tidak lepas dari buruknya pengaturan mengenai pendanaan. Secara umum, sumber dan bentuk pendanaan politik akan memengaruhi pembentukan karakter dan kebijakan partai yang dihasilkan.

Pendanaan bersumber dari sebagian besar partisipasi anggota/konstituen, akan membentuk partai pro-rakyat karena kebergantungannya terhadap partisipasi rakyat. Sebaliknya, pendanaan dari kelompok pemodal justru menjadikan partai tidak mandiri dan bergantung pada pemberi dana. Dampaknya terlihat dalam pengambilan kebijakan yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di internal partai, dampak terlihat dari proses regenerasi kepemimpinan tidak berjalan fair dan justru memunculkan oligarki dalam institusi partai. Partai semakin tertutup dan dikhawatirkan melahirkan personifikasi terhadap partai.

Jika kondisi itu terus berjalan tanpa pembenahan, partai akan semakin jauh dari publik. Partai tidak lagi menjadi pilar demokrasi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Namun partai hanya akan menjadi kuda tunggangan kepentingan dengan pedati dan kendali uang dari elit dan pemilik modal.

Solusi

Pengaturan keuangan ternyata berkontribusi besar melahirkan kondisi tersebut. Sumbangan badan usaha dinaikkan (7,5 Milyar) dan sumbangan anggota partai tak terbatas (unlimited).

Pengaturan itu menunjukkan bahwa sumber keuangan partai berasal dari pemodal baik pengusaha maupun anggota partai yang menduduki jabatan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Keuangan negara terkuras habis oleh praktik politik kartel yang jamak dilakukan hampir seluruh partai.

Sisi lain, sumber pendanaan publik baik berasal dari iuran anggota dan subsidi negara tidak signifikan memecah konsentrasi pendanaan oleh pemodal. Iuran anggota tidak menjadi perhatian serius bagi pembuat undang-undang, begitu juga di internal partai.

Kajian Perludem membuktikan, pengaturan iuran anggota sangat minim, bahkan tidak berjalan. Hampir seluruh partai tidak menjalankan iuran anggota dan kalaupun berjalan tidak cukup signifikan untuk mendanai kebutuhan partai.

Begitu juga dengan subsidi negara berdasarkan perolehan suara dalam pemilu. Negara memberikan subsidi Rp. 108,- pertahun untuk satu suara yang diperoleh partai. Seperti Demokrat, memperoleh Rp 2.338.771.860,-. untuk perolehan 21.655.295 suara.

Jumlah itu jauh dari kebutuhan riil partai. Kajian Perludem setidaknya mengkonfirmasinya. Jika dihitung secara umum, partai menengah membutuhkan dana kurang lebih Rp. 51,2 M per tahun. Perinciannya, kebutuhan operasional sekretariat 1,4 M, konsolidasi organisasi 8,2 M, pendidikan politik dan kaderisasi 33,7 M, unjuk publik 6,7 M, dan perjalanan dinas 1,2 M. Perlu diingat, kebutuhan ini dihitung diluar pendanaan pemilu yang pasti akan jauh lebih besar.

Kedepan, perlu dorongan kuat mewujudkan kemandirian partai. Penguatan pendanaan parpol oleh publik mesti dilakukan. Pendanaan publik diharapkan mampu memecah konsentrasi pendanaan pemodal yang bisa menjauhkan parpol dari kepentingan publik/rakyat. Pendanaan oleh publik bisa dilakukan dengan menghidupkan dan optimalisasi iuran anggota parpol.

Optimalisasi iuran anggota tidak semata-mata menguatkan keuangan partai. Sejalan dengan itu, kebijakan optimalisasi iuran mendorong partai mendekatkan diri dengan anggota/konstituen/pemilih melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Terkait dengan subsidi negara terhadap partai politik bisa dilakukan melalui mekanisme matching fund. Dimana subsidi negara akan diberikan sejalan dengan kemampuan partai menggalang dana publik. Artinya partai harus terlebih dahulu mengoptimalkan sumber pendanaan publik untuk mendapatkan subsidi tambahan dari negara.

Pada sisi lain penguatan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat yang wajib dipenuhi. Jika gagal mengemban prinsi ini, sanksi tegas penundaan/tidak mencairkan dana subsidi negara menjadi pilihan yang harus dilakukan. Harapannya akan mampu menjawab anomali keuangan partai politik yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, termasuk maraknya kasus korupsi yang melibatkan elit partai.

Membaca lebih lanjut Buku: Anomali Keuangan Partai Politik, kunjungi link: http://www.rumahpemilu.org/read/188/Anomali-Keuangan-Partai-Politik-Pengaturan-dan-Praktek

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s