PENGUATAN BAWASLU

Gambar

Kerja efektif dan strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menjadi salah satu penentu keberhasilan pemilu. Keberhasilan dimaksudkan dengan adanya jaminan atas pemilu yang jujur dan adil. Kecurangan dalam pemilu akan sangat minim terjadi karena pengawasan yang kuat oleh Bawaslu. Kalaupun sudah terlanjur maka peran penanganan pelanggaran dan sengketa memberikan ruang untuk koreksi dalam rangka mengembalikan hak electoral baik pemilih maupun peserta pemilu.

Peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum tersebut telah dijamin dalam undang-undang. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, undang-undang memberikan penguatan terhadap Bawaslu. Ruang penguatan dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu cukup signifikan. Bawaslu dilengkapi dengan Sekretariat Jendral untuk memfasilitasi kerja-kerja strategis. Kelembagaan Bawaslu dipermanenkan hingga tingkat Provinsi. Karena itu secara kelembagaan, Bawaslu cukup strategis dalam melakukan pengawasan.

Penguatan kelembagaan juga akan ditopang dengan kewenangan yang relative lebih kuat dibandingkan sebelumnya. UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang disahkan dalam Paripurna DPR 12 April mencantumkan sejumlah peran strategis. Bawaslu tidak hanya sebagai “tukang pos” yakni mengawasi, menerima dan meneruskan/melaporkan pelanggaran. Beberapa kewenangan Bawaslu yang baru adalah sebagai berikut:

1.    Meneruskan pelanggaran kode etik kepada DKPP

Berdasarkan hasil kajian, maka jika ditemukan pelanggaran kode etik maka Bawaslu meneruskan pelanggaran tersebut kepada DKPP. Mengingat keanggotaan DKPP salah satunya berasal dari Bawaslu maka perlu ditetapkan mekanisme penentuan keanggotaan. Selain itu berdasarkan Putusan MK No. 81/PUU-VIII/2011 maka terdapat peluang bagi Bawaslu bersama dengan KPU untuk memilih dan menentukan 5 (lima) orang unsur masyarakat anggota DKPP.

2.     Menyelesaikan pelanggaran admininistrasi

Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksudkan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu dan jajarannya hanya memiliki waktu 12 hari untuk memutus pelanggaran sejak diterimanya laporan.

Keputusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi bersifat final dan mengikat. Karena itu tidak ada upaya banding terhadap keputusan Bawaslu. Karena itu, UU menyaratkan agar mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.  Menyelesaikan sengketa administrasi pemilu

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpartai politik Peserta Pemilu dan sengketa partai politik Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misal, sengketa penjadwalan kampanye dan sengketa atas keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu dan penetapan DCT.

Sengketa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Namun jika tidak tercapai kesepakatan maka Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu menawarkan alternatif penyelesaian sengketa. Panwaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu membuat keputusan jika alternatif penyelesaian sengketa itu tidak diterima. Keputusan Bawaslu merupakan putusan final dan mengikat bagi pihak yang bersengketa.

Ketentuan final dan mengikat dikecualikan untuk sengketa terkait verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD. Sengketa Pemilu jenis ini diselesaikan terlebih dulu oleh Bawaslu, namun jika tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Bawaslu ini mesti dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut baca: http://www.rumahpemilu.org/read/807/Penguatan-Bawaslu-Optimalisasi-Posisi-Organisasi-dan-Fungsi-dalam-Pemilu-2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s