KRISIS KADER

Update Media, Kamis, 21 Februari 2013

Update media kali ini akan menyoroti 4 (empat) isu yang diangkat oleh Kompas, Media Indonesia dan Republika, yakni Pencalonan, elektabilitas partai politik, sengketa pemilu dan beberapa catatan soal pengujian undang-undang. Dari empat isu yang berkembang, tema tentang pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD cukup menjadi perhatian dimedia tersebut.

Pertama, soal pencalonan, partai politik mengalami kesulitan untuk mendapatkan kader yang mumpuni. Hal ini disebabkan oleh banyaknya politisi atau kader partai yang tersangkut kasus hukum sepanjang tahun kemaren. Adapun strategi yang dikembangkan untuk menutupi kekurangan itu, beberapa partai politik akan kembali mendorong kader-kader terbaik yang sedang menjabat sebagai anggota DPR/D untuk mencalonkan diri dalam Pemilu 2014.

Sedangkan untuk pencalonan anggota DPD akan dimulai dengan tahap pendaftaran pencalonan Anggota DPD pada 9-15 April 2013. Calon anggota DPD ini harus mendapatkan dukungan minimal 1.000 orang dari 1.000.000 jiwa jumlah penduduk provinsi. Sedangkan pada provinsi yang memiliki penduduk antara 1.000.000 – 5.000.000 minimal mendapat dukungan 2.000 orang dan provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 jiwa harus mendapatkan minimal dukungan 5.000 orang. Bukti dukungan masyarakat tersebut ditunjukkan melalui daftar tanda tangan atau cap jempol serta salinan kartu tanda penduduk (KTP) pendukung. Terhadap kasus dukungan ganda, maka akan diberlakukan sanksi.

Kedua, Elektabilitas partai politik. Persoalan hukum yang menyangkut beberapa kader partai di atas, berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas partai politik, seperti dalam pemberitaan lalu (20/02). Turunnya elektabiltas partai tersebut telah menggetarkan beberapa partai karena telah mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun. Mengantisipasinya, partai politik sudah mulai melakukan konsolidasi ditingkat pengurus dan kader baik dari tingkat pusat maupun daerah. Seperti yang dilakukan PKS dan partai lainnya. Jika elektabilitas PKS tinggal 2,6%, kini giliran PPP yang menurut hasil survey dari Lembaga Survey Jakarta, partai dengan nomor urut 9 ini elektabilitasnya tinggal 2,4%.

Ketiga, Sengketa Pemilu. Selain mengangkat isu pencalonan, beberapa media masih mengangkat isu tentang sengketa pemilu yang dialami Partai Keadilan dan Persaturan Indonesia (PKPI). Sutiyoso meminta MA mengeluarkan fatwa terkait perbedaaan penafsiran antara KPU dan Bawaslu, dimana Bawaslu berdasarkan Keputusan Nomor 012/SP-2/Set-Bawaslu/I/2013 memerintahkan untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Sedangkan KPU bersikap dengan menolak keputusan Bawaslu tersebut.

Keempat, masih terkait dengan hiruk pikuk pemilu, Kompas mengangkat tema tentang uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu. Menurut Ketua MK, permohonan uji materi dipastikan akan meningkat. Khususnya terkait Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta UU Pemda. Untuk saat ini, MK telah memeriksa dan menangani 9 (sembilan) perkara pengujian UU Pemilu. [veri-boim]

Sumber: Kompas, Media Indonesia dan Republika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s