Kader Bermasalah, Rusak Demokrasi

Gambar

Update Media, 23 Februari 2013

Media nasional akhir-akhir ini memberitakan soal kesulitan partai politik mencari kader-kader terbaik untuk dicalonkan baik dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014 nanti. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kader partai yang terjerat kasus hukum. Kondisi ini tentu tidak hanya akan menjadi bencana bagi partai politik tapi juga telah merusak proses demokrasi yang dibangun dari serpihan-serpihan kepercayaan publik. Keterpurukan demokrasi ini semakin kuat dengan kondisi yang tergambar dalam pemberitaan media pagi ini.

Kompas pagi ini menyoroti dua isu penting, yakni ditetapkannya Ketua Umum Partai Demokrat-Anas Urbaningrum dan politik dinasti untuk pemimpin daerah. Headline Kompas pagi ini mengangkat judul, “Anas Terancam Hukum Seumur Hidup.” Judul ini diangkat berdasarkan penetapan resmi KPK tentang status Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang. Anas diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sport centre atau pusat pelatihan dan pendidikan di Desa Hambalang, dan atau proyek-proyek lainnya.

Fakta ini tentunya akan menjadi tamparan berat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Pihak yang sinis terhadap proses demokrasi akan menyimpulkan berbeda, dimana demokrasi dianggap telah melahirkan koruptor. Tentu ini tidak akan menguntungkan sistem yang telah berpihak kepada rakyat untuk berkuasa atas pilihannya.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kecenderungan munculnya politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah. Kompas mengangkat judul “Politik Dinasti-Rusak Demokrasi.” Praktik politik kekerabatan yang marak disejumlah daerah dinilai telah merusak demokras. Praktik ini bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara yang lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih.

Mengingat hal itu, peneliti LIPI-Prof Siti Zuhro mengusulkan perlu adanya aturan larangan bagi kerabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Gagasan ini telah diakomodir dalam RUU Pilkada yang diusulkan Pemerintah dan didukung oleh Fraksi Demokrat dan PPP. Namun PDIP, PKS, PAN, dan Fraksi Gerindra menolak gagasan tersebut. Sedangkan diposisi tengah ada partai Golkar, PKB, dan Hanura mengusulkan perubahan dan penyempurnaan redaksional. [veri]

Sember: Kompas

Sumber ilustrasi: http://khatulistiwanews.com/2012/11/demokrasi-dan-ham/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s