Menuntut Dapil Luar Negeri

Agenda Politik

Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (WNI LN) tengah mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. WNI LN menuntut adanya daerah pemilihan khusus luar negeri. Permohonan ini diajukan oleh 31 (tiga puluh satu) WNI yang tersebar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Arab Saudi, Taiwan, Australia dan beberapa negara lainnya, dengan menguasakan kepada Veri Junaidi, Wahyudi Djafar, Anggara dan Ibnu Setyo Hastomo.

Permohonan ini diajukan mengingat keterwakilan WNI LN dalam UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, digabung dengan daerah DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dengan kata lain, keterwakilan untuk WNI LN dititipkan kepada anggota DPR RI asal DKI Jakarta 2. Selama ini WNI LN selalu memilih calon anggota legislatif dari DKI Jakarta, bukan dari daerah asalnya maupun khusus yang akan mewakili WNI LN.

Teknis administrasi pemilihan ini dirasa tidak adil mengingat jumlah WNI LN cukup besar yakni mencapai 4.457.743 jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Kota Jakarta Pusat (898.883 jiwa) dan Jakarta Selatan (2.057.080 jiwa). Hal ini juga tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan, dalam 10 tahun terakhir kontribusi remitansi buruh migran Indonesia meningkat drastis lebih dari 600%, dari US$ 1,5 milyar pada tahun 2002 menjadi US$ 7,135 milyar pada tahun 2011. Warga negara Indonesia di luar negeri juga merupakan garda depan dalam mengembangkan kemitraan usaha dalam serta luar negeri, memfasilitasi hubungan people to people (P-to-P) maupun government to government (G-to-G), menjalin kerjasama akademik serta pertukaran pelajar, dan menjadi duta sosial budaya membantu diplomasi publik Indonesia.

Kondisi itu harus diperbaiki, bukan hanya karena fakta politik menunjukkan demikian, namun juga koreksi terhadap pemenuhan hak konstitusional WNI LN. Ketiadaan Dapil Luar Negeri seperti sekarang telah melabrak nilai-nilai konstitusi yang menjamin kesamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945). Konstitusi tidak membedakan perlakuan, bahwa kesamaan kedudukan dalam pemerintah itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang tidak dibedakan sekat wilayah dan tempat tinggalnya. Baik mereka yang berada di dalam maupun luar negeri memiliki kedudukan yang sama di dalam pemerintahan.

Ketiadaan perwakilan WNI luar negeri juga telah nyata melanggar Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan baik dalam ruang eksekutif maupun legislatif. Hak dalam pemerintahan ini dapat dimaknai sebagai hak untuk memilih maupun dipilih. Konteks hak untuk memilih, WNI LN telah diberikan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, khusus pemilihan Anggota DPR dan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa kedua ketentuan pasal konstitusi tersebut telah memberikan penegasan kesetaraan dan persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk terlibat dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak-hak WNI LN sebagai warga negara adalah sama dengan warga negara Indonesia yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, mestinya WNI LN juga dapat diwakili secara adil oleh wakil rakyat di DPR RI. Namun kesamaan kedudukan dan hak untuk diwakili dalam lembaga perwakilan rakyat itu tidak tercermin dengan baik di dalam pembentukan daerah pemilihan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo.

Mengingat keterwakilan dalam DPR merupakan keterwakilan rakyat, keterwakilan kepentingan rakyat dan keterwakilan politik bagi rakyat maka sudah semestinya terdapat keterwakilan sendiri bagi warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri dan tidak disamakan kepentingannya dengan warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa yang menyatukan warga negara Indonesia di Luar Negeri adalah kepentingan politik yang harus diwakili tersendiri, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk mengatakan bahwa WNI yang berada di Luar Negeri tersebar dalam beberapa negara. Sebab yang dibutuhkan adalah keterwakilan kepentingan dan politik sebagai warga negara yang berada di Luar Negeri yang memerlukan perhatian, perlakuan dan perlindungan secara khusus dari wakil-wakil rakyat di DPR RI.

Perkembangan advokasinya, persidangan terhadap permohonan ini sudah berjalan 4 (empat) kali. Persidangan keempat yang diselenggarakan tanggal 5 Maret 2013, dihadirkan 4 (empat) orang ahli yakni Prof Saldi Isra, Dr. Tommi A Legowo, Nico Harjanto Ph.D dan Wahyu Susilo (migrant care). Beberapa hal yang disampaikan ahli, Prof Saldi Isra, menguatkan dari sisi konstitusionalitas dan urgensi adanya dapil khusus luar negeri dalam pemenuhan kedaulatan rakyat. Keterangannya cukup menarik menjawab keraguan hakim, dimana sebelumnya hakim menyatakan bahwa sesungguhnya hak konstitusional WNI LN dirugikan mengingat hak pilihnya tidak hilang dan sudah diakomodir dalam Dapil DKI 2.

Nico Harjanto, menyampaikan soal sistem pemilu dan pentingnya Dapil LN. Keterangan ini menguatkan kembali keterangan Prof Saldi dari sudut pandang ilmu politik dan keterwakilan warga negara. Ilustrasi yang digunakan, mestinya dengan 4,6 juta WNI LN bisa memperoleh 14-15 kursi. Namun dengan digabungkannya dalam Dapil DKI 2 sudah menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap hak pilih warga negara. Wahyu Susilo, memberikan argumentasi yang meyakinkan akan besarnya kontribusi dari buruh migrant.

Tommi A Legowo menyampaikan bahwa seluruh keterangan ahli di atas bukan hal yang niscaya untuk diwujudkan, karena ahli kemudian menjelaskan soal keterwakilan rakyat dan mekanisme konstituensi. Ahli juga menjawab keraguan mahalnya biaya politik, karena menurutnya yang paling penting adalah komitmen tinggi dan menggunakan metode yang terjangkau dalam membangun konstituensi.

Agenda selanjutnya, akan disusun kesimpulan sidang dan menunggu MK mengeluarkan keputusan yang seadilnya-adilnya. Berharap semoga daerah pemilihan luar negeri ini dapat diakomodir dalam Pemilu 2014, karena itu bulan Maret ini sudah harus di putuskan oleh MK.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s