KLB, Suatu Keharusan

Analisis, 7 Maret 2013

Demokrat harus segera mengambil langkah taktis dan strategis, menyiapkan proses pencalonan bakal calon anggota DPR yang akan didaftarkan ke KPU. Soal seleksi bakal calon, Demokrat sudah memulainya dan tentu tidak ada persoalan. Mundurnya ketua umum tidak akan menggangu pencarian bakal celeg karena kewenangan itu ada di Majelis Tinggi Partai, demikian disebutkan dalam AD/ART Demokrat. Persoalan baru akan muncul saat identifitasi legalisasi penandatanganan daftar bakal caleg oleh Ketua Umum.

Kewenangan penandatangan memang masih muncul perdebatan. Internal Demokrat sendiri ada perbedaan pendapat. Amir Syamsuddin, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang juga Menteri Hukum dan HAM menegaskan, daftar bakal calon anggota DPR dari Demokrat bisa ditandatangani oleh pelaksana tugas ketua umum (Kompas, 7/3).

Opsi lain soal keharusan KLB untuk menggantikan ketua umum juga cukup kuat. Opsi kedua ini didasarkan pada argumentasi bahwa kualifikasi pelaksana tugas dengan ketua umum jelas berbeda. Ketua umum dipilih melalui mekanisme tertinggi partai yakni kongres maupun kongres luar biasa, tentu ini berbeda dengan penunjukan pelaksana tugas. Apalagi UU Pemilu secara tegas menyebutkan kewenangan penandatanganan itu ada pada Ketua Umum dan Sekjen.

Lepas dari dua perdebatan itu, yang mesti diantisipasi Demokrat adalah potensi sengketa pemilu yang akan menyoal keabsahan bakal calon yang didaftarkan kepada KPU. Mungkin penandatangan bakal caleg oleh pelaksana tugas dimungkinkan, tapi opsi ini juga masih banyak tentangan dari pengurus-pengurus daerah. Perdebatannya masih belum selesai dan sangat mungkin hal ini dimanfaatkan oleh kelompok yang kontra untuk menyoalnya.

Potensi sengketa ini bisa muncul dari internal Demokrat sendiri. Faksi di Demokrat yang tersisihkan bisa jadi akan menyoal daftar bakal caleg yang didaftarkan. Mereka yang sudah masuk dalam daftar caleg tapi tidak diloloskan sebagai calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT), bisa menggunakan sebagai dalil bersengketa di Bawaslu. Hal-hal ini yang mesti diantisipasi. Jika ini dipersoalkan dan dinyatakan tidak sah, berarti secara keseluruhan Demokrat tidak memiliki calon yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2014.

Mengingat itu, paling aman adalah segera mengganti ketua umum melalui mekanisme resmi partai seperti KLB. Majelis Tinggi Partai bisa mengusulkan pelaksanaan KLB tanpa harus menunggu persetujuan 2/3 DPD dan DPC partai. Jika ini bisa dilakukan, penandatanganan daftar nama bakal caleg bisa dilakukan oleh ketua umum yang baru. Ini bisa menutup semua ruang sengketa soal legalitas Caleg Partai Demokrat. Kalaupun terjadi sengketa, tidak akan menyoal keseluruhan caleg Demokrat.    

   

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s