Mengambinghitamkan Biaya Politik

Analisis, 14 Maret 2013

Politik biaya tinggi akan menjadi tema utama perbincangan soal rekrutmen politik dalam pemilu dan dampaknya terhadap pemerintahan. Pasalnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan jabatan publik seperti anggota DPR dinilai sebagai dampak proses politik yang memerlukan biaya tinggi. Asumsi sederhana yang dibangun, pejabat publik/wakil rakyat itu korupsi karena mereka harus mengeluarkan biaya yang besar sebagai “modal” pemenangan dalam pemilu.

Asumsi itu bisa benar dan juga tidak. Benar jika menganggap pemilu itu layaknya pasar, orang melakukan jual beli secara bebas dipasaran. Suara pemilih dianggap sebagai komoditi pasar, yang diperebutkan oleh partai dan kandidat dengan prinsip ekonomi, ada uang ada suara. Modal yang dikeluarkan pada akhirnya akan dikembalikan melalui tindakan korupsi dengan mengeruk uang rakyat.

Tapi tentu itu bukan asumsi yang benar karena sesungguhnya titik berat demokrasi tidak hanya pada rotasi kekuasaan. Demokrasi tidak hanya bicara soal siapa yang mewakili, apalagi keterwakilan itu dilakukan dengan tidak menghargai suara rakyat. Demokrasi dipilih karena sistem ini memberikan penghormatan tertinggi terhadap suara rakyat.

Pemilu sesungguhnya disiapkan untuk memfasilitasi daulat rakyat itu, dalam menentukan siapa wakil rakyat yang akan mengabdi pada kepentingan publik. Tapi sayang, pemilu sebagai sarana demokrasi dimaknai sebatas ruang kompetisi yang menjadikan suara pemilih sebagai komoditi. Jika pemahaman ini tetap dipelihara, sampaikapanpun sistem kita tidak akan benar, korupsi politik yang marak dilakukan pejabat publik terus akan berlangsung.

Pemahaman demikian yang menyebabkan politik biaya tinggi tubuh subur. Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI dalam seminar yang diadakan KPK menyebutkan, pengeluaran rata-rata dalam sistem proporsional terbuka adalah Rp. 1,5 milyar hingga Rp. 2 milyar. Politisi dari figure publik minimal perlu biaya Rp. 200juta sampai Rp. 800juta, politisi dari TNI dan Polri perlu dana sekitar Rp. 800juta sampai 2 milyar, dan pengusaha memerlukan Rp. 1,2milyar hingga Rp.6milyar, (Kompas, 14/3).

Persoalannya bukan pada sistem yang dipilih, yakni proporsional terbuka atau tertutup. Kelemahan sistem ini bisa ditutup jika pembuat kebijakan benar-benar punya komitmen politik melakukan pembenahan. Tapi pelaku politik itu sepertinya nyaman dengan kondisi serba tidak teratur ini. Artinya banyak ruang permainan bagi mereka dengan memanfaatkan kesimpangsiuran grand desain sistem pemilunya. Jika memang elit-elit politik itu mau, tidak susah bagi mereka untuk menutup kelemahan sistem pemilunya.

Sempat diusung gagasan pembatasan belanja kampanye, tapi mayoritas anggota DPR menolaknya. Diusulkan pembatasan iklan kampanye dimedia baik cetak maupun elektronik, juga tidak mau. Baliho-baliho besar dan alat peraga yang banyak menghabiskan uang juga tidak pernah difikirkan untuk penataannya sehingga biaya kampanyanye lebih efektif. Semua gagasan soal menyederhanakan biaya dan kampanye juga tidak pernah bisa tembus dalam legislasi di DPR.

Akibatnya, jangan pernah menyalahkan sistem dan biaya politik yang dikeluarkan kandidat semakin tidak bisa dikontrol. Pemasukan yang tidak jelas sumbernya, penggunaan dana kampanye untuk membeli suara tidak terkontrol dan bahkan pertanggungjawabannya ke publik bisa dipastikan tidak jelas.

Atas kondisi itu, memang tidak bisa terus-terusan mengandalkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Perlu keterlibatan seluruh unsur dan struktur penegak hukum di negeri ini. KPK, PPATK, Kepolisian dan tentunya penyelenggara pemilu perlu bersinergi. Memang akan ada benturan-benturan kewenangan antar lembaga ini tapi pasti ada jalan semua pihak berkomitmen untuk itu. Cegah korupsi sejak dini dan wujudkan pemilu bersih.

 Sumber gambar: akuhebat.com

Iklan

2 thoughts on “Mengambinghitamkan Biaya Politik

  1. Sampai kapanpun mereka tidak akan mau dibatasi belanja kampanyenya. Kecuali revisi UU No. 15 Tahun 2011 kembali terutama Pasal 119 Ayat (4), Pasal 120 Ayat (4), dan Pasal 121 Ayat (4) dimana Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
    Sudah dibuat rancangan yang ideal, eh dikonsultasikan lagi dengan DPR dan Pemerintah. Kalau langsung disetujui sih tidak masalah, tapi kalau harus direvisi dengan memuat pasal-pasal yang implisit mengarahkan ke partai politik tertentu, bagaimana? Yang duduk di DPR itu tidak semuanya mengerti hukum, filasafat hukum dan politik hukum. Toh, syarat minimal menjadi anggota DPR kan cukup ijazah SMA sederajat. Yang bertitel tinggi juga belum tentu pantas duduk di DPR untuk membahas peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal hukum yang mereka ciptakan itu akan dipakai orang banyak dan untuk jangka panjang.
    Teruskan perjuanganmu Ver..!

    • Iya betul, memang kewajiban KPU dan Bawaslu untuk konsultasi ke DPR dalam penyusunan peraturan jadi salah satu persoalan. Semoga untuk pembatasan belanja kampanye bisa didorongkan di UU Pemilukada nanti.
      Mari berjuang!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s