Tantangan Kuota 30% Perempuan

Lagi, kebijakan KPU soal pencalonan keterwakilan perempuan potensial memunculkan sengketa. KPU dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyaratkan jumlah dan prosentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk setiap daerah pemilihan. Aturan ini secara tegas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.

Aturan sebatas syarat 30% keterwakilan perempuan masih belum menimbulkan persoalan. Karena Pasal 55 UU No. 8 Tahun 2012 juga mengatur hal yang sama yakni daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Perbedaan pandangan mulai muncul ketika syarat keterwakilan 30% perempuan ini diberlakukan untuk setiap daerah pemilihan. Artinya, partai harus menyiapkan wakil perempuan minimal 30% untuk setiap daerah pemilihan.

Lebih menghebohkan dari sekedar lokasi pemberlakuannya, KPU juga menyiapkan sanksi yang cukup berat. Pemilu 2009, partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan hanya diberikan sanksi pengumuman di publik. Namun dalam Pemilu 2014 ini, Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada daerah pemilihan bersangkutan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013.

Beberapa ketentuan itu memang mendapatkan penolakan dari partai politik. Salah satunya datang dari Arif Wibowo, Mantan Ketua Pansus UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Menurutnya ketentuan keterwakilan perempuan dan mekanisme sanksinya bertentangan dengan UU Pemilu.

Penolakan oleh sejumlah partai, khususnya mereka yang juga memiliki kursi di DPR cukup mengherankan. Mengingat aturan-aturan dalam peraturan KPU ini juga sudah dikonsultasikan ke DPR dan bahkan Pemerintah. Artinya aturan yang berlaku juga sudah mendapatkan persetujuan DPR. Karena itu sangat mengherankan jika ada anggota DPR menyoal peraturan tersebut. Karena kewajiban konsultasi sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimaksudkan agar tidak ada aturan yang bertentangan satu dengan lainnya, meskipun dari konsep penyusunan aturan juga inkonstitusional.

Khawatirnya, penolakan oleh partai-partai ini bukan hanya soal kesesuaian antar perundang-undangan. Penolakan muncul karena kekhawatiran tidak mampu memenuhi syarat dan akhirnya tidak bisa mencalonkan di daerah pemilihan tertentu. Mestinya syarat dan sanksi yang diberikan bisa memotivasi partai politik, memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Karena dalam pemilu lalu, tidak seluruh partai politik mampu memenuhi kuota perempuan. Menggunakan sampel Sembilan partai pemilik kursi DPR, hanya 6 partai yang mampu memenuhi syarat itu. Tiga partai yakni PAN (29,44%), PPP (28,78%) dan Gerindra (28,94%), tidak mampu memenuhi kuota itu.

Terhadap kondisi ini, KPU mesti mengantisipasinya. Komunikasi dengan Bawaslu mesti dibangun agar lembaga pengawas ini yang juga berwenang menyelesaikan sengketa pemilu dapat mengambil kebijakan yang sesuai. Belajar dari kasus PKPI, Bawaslu bukan saja menjadi lembaga penyelesai sengketa namun juga masuk pada ranah pengujian peraturan di bawah undang-undang.  

Sumber gambar: KoranJakarta.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s