KY Usut Kejanggalan Putusan PTTUN Jakarta

Kemaren siang (Rabu, 3/4), bersama rekan-rekan dari Koalisi Pemantau Peradilan dan Pemilu (KP3), melaporkan 3 orang hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY). Pelaporan itu terkait Putusan PTTUN Jakarta dalam perkara gugatan sengketa pemilu oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pelaporan terhadap Dr. Santer Sitorus, SH., M.Hum, Nurnaeni Manurung, S.H dan H.M Arif Nurdua, S.H, M.H ini terkait dengan beberapa kejanggalan dalam putusan No. 25/G/2013/PT.TUN.JKT.

Kejanggalan itu terkait dengan beberapa hal yakni limitasi waktu pengajuan gugatan, objek sengketa, dan tertutupnya ruang kasasi terhadap keputusan PTTUN. Pertama, soal limitasi waktu misalnya, PTTUN Jakarta telah memutus di luar kewenangannya. Posisinya, PTTUN bukan hanya melabrak ketentuan waktu yakni gugatan diajukan dalam waktu 3 hari setelah dibacakannya keputusan Bawaslu. PTTUN bahkan dinilai telah melakukan pengujian terhadap Pasal 269 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, sehingga kemudian dalam putusannya dikatakan bahwa “gugatan PKPI dapat diajukan kapan saja.”

Kedua, terkait objek sengketa TUN yang diuji. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didesain untuk menangani administrasi dalam arti sempit yakni terkait dengan keputusan tata usaha negara yang sifatnya konkrit, individual dan final. Berdasarkan hal itu, desain terhadap kewenangan PTTUN memang sejak awal telah dibatasi. Berdasarkan hal itu mestinya yang diuji adalah perbedaan pendapat dan pandangan antara KPU dengan PKPI yang menyebabkan PKPI tidak lolos. Selain itu, PTTUN mestinya menilai lebih lanjut Keputusan Bawaslu apakah penerapan fakta-fakta hukumnya sudah pas atau tidak. Akan tetapi, PTTUN justru melakukan penghakiman secara sepihak sebagaimana terekam dalam putusan halaman 133-134 berikut:

Menimbang, bahwa KPU merupakan representatif dari sekian negarawan sehingga sikapnya haruslah menunjukkan kenegarawan, bertindak sesuai dengan orang bijak (wise) tidak justru mempertontonkan kepada khalyak ramai (publik) perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa bila orang-orang terpandang yang menjadi negarawan mempertontonkan di depan umum melakukan suatu pelanggaran hukum (inkonsintensi terhadap negara hukum, kepatuhan hukum, ketidakpastian hukum) bagaimana mungkin rakyat (masyarakat) bisa sadar hukum, justru sudah barang tentu rakyat atau masyarakat ikut-ikutan mempertontontan perbuatan yang melanggar hukum, sebab yang sepatutnya dapat dijadikan sebagai anutan tidak lagi dapat dipercaya sebagai anutan;

Menimbang, bahwa agar negara ini merupakan negara hukum yang sadar akan hukum atau tertib hukum, penyelenggara negara tidak terkecuali wajib menunjukkan patuh perintah atas hukum dalam setiap langkah yang dilakukan oleh penyelenggara negara (negarawan) dilakukan secara elegan mematuhi perintah-perintah yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri, jangan arogansi sektoral atau primordial sesaat;

 

Masih terkait objek sengketa, PTTUN hanya mengandalkan keputusan Bawaslu tanpa kemudian menilai lebih lanjut kebenaran materiil hasil verifikasi kepesertaan PKPI. PTTUN keluar dari objek gugatan dan justru menilai tindakan KPU dalam lingkup administrasi negara. Bahwa tidak dilaksanakannya keputusan Bawaslu dalam limitasi yang ditentukan (3 hari) merupakan bentuk keputusan fiktif negatif KPU. Karena itu PTTUN tidak seharusnya masuk dalam wilayah ini, apalagi kemudian dalam amar putusan menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, dalam pertimbangan hukumnya PTTUN telah secara tegas menutup ruang kasasi bagi KPU. Hal ini jelas telah menghilangkan hak bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pembelaan terhadap kebijakan yang telah diambilnya. Dengan demikian, ruang kontrol terhadap keputusan Bawaslu dan PTTUN telah ditutup.

Berdasarkan hal itu, pelaporan ini dilakukan untuk meminta kepada Komisi Yudisial (KY) menindaklanjutinya. Atas pelaporan ini diharapkan KY bisa menelusuri lebih lanjut potensi terhadap pelanggaran kode etik hakim atas Putusan PTTUN yang banyak memunculkan kejanggalan. Pelaporan ini memang tidak sama sekali ditujukan untuk kepesertaan PKPI, tapi lebih pada profesionalitas dan kemandirian hakim dalam memeriksa perkara.

Hal demikian dirasa penting mengingat proses pemilu kedepan akan banyak melibatkan peradilan baik PTTUN, Pengadilan Negeri hingga MA untuk kasus pidana pemilu dan sengketa pemilu. Waktu dekat ini akan muncul potensi sengketa pemilu diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, KY harus mengambil peran untuk bisa mengawal demokrasi melalui meja hakim.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s