Menggeser Partisipasi Publik, Meneguhkan Kepentingan Politik

Gambar

-Jumat, 26 April 2013- 

Tulisan ini merupakan catatan atas Buku “Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Buku yang di launching pada Kamis, (25/4) ini saya tulis bersama dua rekan, Ibnu Setyo Hastomo dan Khoirunnisa Agustyati, dari hasil kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Bahwa sejak semula Kami menduga, sistem pemilu disusun atas dasar kepentingan politik pembuatnya. Dugaan itu bukan tanpa dasar, karena pembahasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) berkutat pada empat isu krusial soal sistem pemilu. Empat isu krusial itu antara lain sistem pemilu dan penentuan calon terpilih, ambang batas parlemen, alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta metode penghitungan suara. 

Empat isu krusial ini telah menggeser perhatian pembentuk undang-undang terhadap isu penataan kepemiluan. Pengaturan pembatasan belanja kampanye dan desain untuk memangkas politik biaya tinggi tidak tuntas dibahas. Begitu juga penataan daerah pemilihan yang ternyata masih “copy paste” aturan lama. Under dan over representation dalam alokasi kursi di dapil DPR RI juga tidak tersentuh selama proses pembahasan UU Pemilu ini.

Melihat kondisi itu, Kami di tim peneliti Perludem mendiskusikan satu pertanyaan, lantas dimana posisi Kita dan juga masyarakat dalam pertarungan kepentingan pembentukan sistem pemilu itu? Jangan-jangan Kita hanya menjadi penonton dalam pengambilan kebijakan sistem pemilu. Upaya mendorong penataan kepemiluan melalui serangkaian advokasi kebijakan penyusunan UU Pemilu hanya menjadi formalitas telah dilakukannya partisipasi publik.

Berdasarkan pertanyaan itu, Kami membuat kajian terkait keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan UU Pemilu. Kajian ini dilakukan untuk memotret pelibatan masyarakat dalam penyusunan UU Pemilu, khususnya perdebatan soal sistem pemilu. Pelibatan masyarakat tidak dilihat sebatas partisipasi formal, yakni menekankan aspek proses keterlibatan dan pemberian masukan. Lebih dari itu, sejauh mana masukan publik menjadi pertimbangan DPR dan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan soal sistem pemilu. Apakah kebijakan yang diambil semata merupakan endapan kepentingan politik partai –sehingga masukan dan gagasan dari publik sebatas melegitimasi atau bahkan sama sekali terabaikan– atau tidak.

Empat isu krusial plus isu syarat kepesertaan dipilih mengingat tingginya potensi konflik kepentingan pembentuk undang-undang terhadap isu ini. Satu sisi sebagai anggota partai politik namun sisi lainnya sebagai pembentuk undang-undang yang dituntut netral. Karena itu bahasan tentang keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyusunan sistem pemilu bisa digunakan untuk melihat tingkat keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Hasil kajian terkait sistem pemilu ini, kini Kami sajikan dalam buku dengan judul, Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Buku ini mencoba membuka kembali rekaman pembahasan undang-undang pemilu khususnya melihat seberapa besar partisipasi publik memengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini berarti mengulas dan mengelaborasi pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sistem pemilu. Bacaan terhadap hal ini akan menunjukkan kebijakan hukum sistem pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012. Itu yang kemudian dikatakan sebagai politik hukum sistem pemilu. 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s