Membatasi Belanja Kampanye

Pembatasan belanja kampanye kembali menjadi isu publik. Beberapa pihak (pemerintah dan politisi senayan) kembali menganggap penting pengaturan pembatasan belanja kampanye. Kompas (7/6) mengungkap, pemerintah tengah membuat simulasi penghitungan batas belanja kampanye sebagai tindak lanjut kesepakatan rapat Panitia Kerja RUU Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dan pemerintah pada Selasa lalu.

Pertama kalinya kesepakatan pengaturan pembatasan belanja kampanye ini diambil, setelah gagal dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu). Disinyalir, pengaturan pembatasan belanja kampanye Pilkada ini muncul karena kekhawatiran banyak pihak atas kondisi pemilu yang didominasi kekuatan modal. Pemilu kemudian diidentikkan dengan politik biaya tinggi.

Belajar dari pemilu legislatif, menurut Pramono Anung (Wakil Ketua DPR RI) misalnya, pengeluaran rata-rata dalam sistem proporsional terbuka antara Rp. 1,5 milyar hingga Rp. 2 milyar. Tentu besarannya cukup beragam tergantung latar belakangnya, politisi dari tokoh publik minimal perlu biaya Rp. 200juta sampai Rp. 800juta, politisi dari TNI dan Polri perlu dana sekitar Rp. 800juta sampai 2 milyar, dan pengusaha memerlukan Rp. 1,2milyar hingga Rp.6milyar, (Kompas, 14/3).

Konteks penyelenggaraan pilkada, politik biaya tinggi itu cenderung menghasilkan kepala daerah korup. Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga Tahun 2013, 300-an kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Besarnya biaya politik diidentifikasi menjadi sebab, karena setelah menjabat terdorong untuk mengembalikan modal pemenangan yang telah dikeluarkan.

Mengingat itu, kesadaran untuk membatasi belanja kampanye menjadi alternatif yang tepat. Pemerintah dan DPR mesti serius mencari formula yang pas agar pembatasan belanja kampanye bisa dinormakan. Ada beberapa alternatif formula yang bisa diberlakukan, mulai dari menghitung besaran dana pemenangan pilkada hingga menghitung prosentase dana yang berhasil dikumpulkan.

Alternatif pertama, masing-masing partai membuat rata-rata dana kampanye yang dibutuhkan untuk setiap pemenangan pilkada. Sudah pasti setiap partai politik memiliki catatan itu, sehingga besarannya akan menjadi rujukan untuk menentukan batasan belanja kampanye kedepan. Alternatif lainnya, pemerintah dan DPR tinggal bersepakat besaran prosentase dana kampanye yang dibutuhkan dari setiap dana kampanye yang berhasil dikumpulkan.

Menurut alternatif ini, partai politik dituntut untuk mendeklarasikan secara terbuka besaran dana kampanye yang berhasil dikumpulkan. Keterbukaan partai akan besaran dana kampanye ini menentukan besaran dana kampanye yang bisa digunakan untuk pemenangan. Missal, dana kampanye yang bisa digunakan sebesar 60-70 persen dari total dana kampanye yang berhasil dikumpulkan.

Pembatasan berdasar persentase ini dirasa cukup adil, karena masing-masing partai politik memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengumpulkan dana kampanyenya. Partai besar lebih berpeluang mengumpulkan dana besar, begitu pula sebaliknya. Selain itu, formula ini juga diyakini mampu mendorong setiap partai politik untuk mempublikasikan besaran dana kampanye yang berhasil dikumpulkan. Karena semakin besar dana yang berhasil dikumpulkan maka partai politik bisa menggunakan dana kampanye semakin besar pula. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye bisa diwujudkan.

Note: Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan dalam hukumpedia.com

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s