Efek Domino Keterwakilan Perempuan

Siapa menyangka, aturan yang menyaratkan keterwakilan 30% perempuan menghilangkan hak partai mencalonkan anggota legislatif? Akibat tidak mampu memenuhi syarat itu, caleg dari 5 (lima) partai politik di 8 (delapan) daerah pemilihan dihapus dari pencalonan. Kelima partai itu adalah PPP (Dapil Jabar II dan Jateng III), Gerindra (Jabar IX), PAN (Sumbar I), PKPI (Jabar V, Jabar VI, NTT I), dan Hanura (Jabar II).  

Fenomena ini cukup menarik dan merupakan keberhasilan bagi gerakan perempuan memaksa partai memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Tidak tangung-tanggung, keterwakilan itu diberlakukan hingga daerah pemilihan.

Bandingkan dengan upaya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pemilu sebelumnya. Partai selalu menghindar, menggunakan kekuasaannya untuk menghambat pemenuhan kuota perempuan. Aturan hukum dalam undang-undang pemilu sering dimanipulasi, sehingga kesewenang-wenanganan partai tidak tersentuh. Selama ini, partai yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan hanya diumumkan di media. Sanksi ini tidak pernah memberikan efek jera untuk partai, karena partai tidak lagi memiliki rasa malu terhadap pemilihnya.

Atas upaya pemenuhan keterwakilan perempuan ini, KPU patut diberikan apresiasi. Konsekuensi yang diberlakukan akibat tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan cukup efektif mengikat partai. Partai ini bak raksasa yang tidak bisa disentuh, tapi kini harus tunduk lesu menghadapi syarat kuota perempuan. Mereka panik dan baru kali ini partai terlihat panik menghadapi penyelenggara pemilu.

Langkah KPU itu merupakan momentum baik untuk perbaikan partai kedepan. Partai akan belajar dari kasus ini untuk tidak meremehkan aturan hukum yang diberlakukan. Mungkin selama ini partai bisa membalik-balikkan hukum, karena penyelenggaranya mampu diintervensi. Jika pola demikian mampu dijalankan secara konsisten maka perbaikan demokrasi bisa diwujudkan. Partai tidak akan bertindak sewenang-wenang.

Kini, sejarah akan mencatat kepanikan partai dan akan jadi momentum bahwa kekuasaan politik tunduk lesu dihadapan hukum. Apalagi ketika aparatnya (KPU) secara konsisten menjalankan hukum itu. Sekuat dan seberat apapun hukum yang akan diberlakukan, tapi jika penegak hukumnya berselingkuh dengan kekuasaan maka hukum akan runtuh dengan sendirinya.

Note: Artikel ini telah diterbitkan dalam hukumpedia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s