Caleg-Konstituen Semakin Berjarak

Sepertiga calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam Pemilu 2014, tinggal di DKI Jakarta. Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 2.100 orang atau 32 persen dari 6.550 caleg dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdomisili di wilayah DKI (Kompas, 21/6). Fakta itu menunjukkan beberapa hal, mulai dari pola rekrutmen yang dinilai sentralistik hingga hubungan konstituen dengan caleg semakin berjarak.

Ternyata, pola rekrutmen oleh sejumlah partai beberapa waktu lalu dilakukan secara sentralistik. Ruang untuk memunculkan kader potensial disejumlah daerah tidak berjalan. Pengurus-pengurus daerah yang mestinya aktif menjaring tokoh daerah tidak jalan. Atau mungkin juga karena dominasi pusat sangat kuat mengingat waktu penjaringan caleg dilakukan terburu-buru. Akibatnya, proses penjaringan bakal caleg dilakukan dengan kejar tayang, “yang penting kuota terpenuhi.”

Rekrutmen caleg mestinya menjadi agenda rutin dan berkelanjutan partai. Oleh karena itu, rekrutmen mesti dilakukan jauh-jauh hari dengan cermat dan penuh perhitungan. Harapannya, partai bisa memunculkan kader-kader mumpuni dan tentunya wakil rakyat yang dekat dengan konstituennya. Kejar tayang rekrutmen justru membuyarkan harapan akan munculnya orang-orang berkualitas yang memahami kondisi daerah, tentunya mereka yang berdiam dan menyelami seluk-beluk daerahnya.

Namun bagaimana caleg bisa memahami kebutuhan daerah (pemilihan), jika calegnya didrop dari pusat?! Memang tidak dinafikkan, beberapa orang memami kondisi daerah meski tinggal di Jakarta. Tapi besarnya prosentase itu menunjukkan dominasi caleg yang tidak merepresentasikan daerah yang diwakili semakin tinggi.

Mestinya partai memasang tokoh-tokoh daerah setempat untuk menjadi caleg. Intensitas interaksi dengan warga setempat akan memunculkan kedekatan dengan konstituen. Mereka yang tinggal di daerah diharapkan akan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya karena interaksi intensif. Bukan hanya soal pemahaman, namun sensitifitas terhadap masyarakatnya tentu berbeda dengan orang luar yang tiba-tiba dipasang diwilayah itu.

Wakil rakyat harus benar-benar merepresentasikan rakyat yang diwakili. Wakil rakyat bukan robot yang diperintahkan untuk melayani warganya. Karena itu keterwakilan yang dilahirkan hanya sebatas “pura-pura keterwakilan,”dan “pura-pura wakil rakyat.” Ini merupakan awal yang buruk dan babak berikutnya tinggal menunggu anggota DPR yang tidak peduli kondisi warganya.

Note: Tulisan ini telah diterbitkan dalam Hukum Pedia

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s