Mengatur Pelaporan Dana Kampanye Parpol dan Caleg

Calon anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2014 diusulkan untuk melaporkan dana kampanye. Demikian draft peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye mengaturnya, bahwa setiap caleg wajib melaporkan dana kampanye yang akan dikonsolidasikan oleh partai politik. Jadi setiap kandidat wajib membukukan sumber pendanaan, pembelanjaan, dan tentunya laporan awal dan akhir dana kampanye.

Inisiasi KPU ini muncul sebagai respon terhadap perintah undang-undang pemilu, juga menyesuaikan dengan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka dengan penentuan keterpilihan caleg suara terbanyak berkonsekuensi terhadap pola pemenangan kandidat. Titik berat kampanye dan pemenangan tidak lagi berada di partai politik tapi dilakukan oleh masing-masing kandidat. Konsekuensinya, pola pendanaan kampanye ada pada masing-masing individu. Mengingat pengumpulan dan pembelanjaan kampanye riil ada pada caleg dibanding partai politik.

Mengingat hal itu maka inisiasi mengatur dana kampanye dengan menjangkau masing-masing kandidat dinilai tepat. Peraturan ini memang sudah seharusnya memerintahkan kandidat/caleg melaporkan dana kampanye sebagai bagian dari dana kampanye partai politik. Langkah ini merupakan upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas partai politik dan calon wakil rakyat. Dengan demikian kompetisi antar kandidat dalam pemilu bisa dijalankan secara adil dengan memperhatikan hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang sama dan memadai.

Langkah KPU yang mewajibkan perseorangan caleg melaporkan dana kampanye juga merupakan inisiasi baik untuk memunculkan calon wakil rakyat yang transparan dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari penilaian terhadap calon anggota DPR yang patut dan layak untuk dipilih dalam Pemilu 2014. Caleg yang mampu bersikap transparan dan akuntabel dengan membuat laporan dana kampanye adalah caleg yang patut dipertimbangkan untuk dipilih. Caleg demikian telah mengindikasikan sebagai pribadi yang bertanggungjawab dan mau terbuka kepada konstituen.

Begitu pula sebaliknya, kandidat yang menolak atau tidak sama sekali melaporkan dana kampanye baik sumber pemasukan maupun pengeluaran berarti memiliki misi terselubung. Pendanaan yang tidak terbuka berarti membuka ruang intervensi dan pembelokan keberpihakan tidak lagi terhadap rakyat namun pemodal. Karena itu caleg yang tidak secara terbuka melaporkan dana kampanyenya bisa diindikasikan memiliki dana kampanye illegal.

Mengingat hal itu, dukungan terhadap KPU, Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Peraturan KPU tentang Pelaporan Dana Kampanye diperlukan. Semua pihak mesti mendukung upaya KPU, Pemerintah dan DPR untuk mengatur kewajiban caleg melaporkan dana kampanyenya yang akan dikonsolidasikan partai politik. Namun terhadap upaya menghalang-halangi pengaturan ini khususnya oleh partai politik atau anggota DPR (incumbent), maka terhadap mereka patut untuk tidak dipilih sebagai wakil rakyat.

Wakil rakyat yang menolak kewajiban laporan dana kampanye perlu dipertanyakan komitmennya mewakili rakyat. Jika dalam proses pencalonan saja sudah menolak terbuka, tentu saat menjabat patut diduga tidak berlaku amanah. Persoalan korupsi politik yang melanda bangsa ini akan sulit terpecahkan manakala wakil rakyat terpilih tidak cukup terbuka. 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s